Hal senada juga diungkapkan tokoh masyarakat yang juga mantan wakil bupati Bangka Tengah, Patrianusa Sjahrun.
Dia meminta pengelolaan kawasan sumur tujuh lebih dioptimalkan sehingga berkontribusi pada pendapatan asli daerah.
"Payung hukumnya harus segera dibuat agar ada legalitas dalam pengelolaan, tarif parkir atau tarif masuk ini yang perlu diperjelas," ujar Patrianusa.
Sebagai aset daerah, kawasan sumur tujuh kata Patrianusa harus dikelola profesional dengan merangkul semua pihak.
"Silakan semuanya bersatu tanpa melihat lagi pendukung pasangan waktu pilkada. Yang penting tujuannya untuk membangun daerah ini," ucap Patrianusa.
Di sisi lain, Patrianusa berharap rencana pembangunan tambak udang di kawasan pantai ditinjau ulang.
Tambak udang dinilai kurang tepat berdampingan dengan pariwisata dan kawasan tersebut termasuk wilayah kota Koba yang perlu diperjelas kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Kepala Kelurahan Padang Mulia, Junainatul Hasanah, mengatakan, pengelolaan kawasan wisata sumur tujuh dan pantai akan dilakukan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis.
Beberapa waktu lalu telah dilakukan rapat pembentukan pengurus.
Namun belakangan dirombak ulang karena diterpa isu kelompok tim sukses pilkada.
"Kami cuma memfasilitasi agar Pokdarwis terbentuk dan bisa bekerja mengelola potensi wisata sumur tujuh dan sekitarnya," kata Junainatul di kantor lurah.
Untuk potensi retribusi kata Junainatul, akan bekerja sama dengan dinas perhubungan.
Pungutan akan dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas parkir.
Sementara untuk keberadaan sumur tujuh akan tetap dipertahankan sebagai aset wisata dan sejarah.
"Kalau difungsikan lagi untuk membuat garam barangkali kurang ekonomis. Kualitas air lautnya juga tidak sebagus zaman dulu. Sekarang sudah ada tambak juga," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.