SKB 3 Menteri Dibatalkan MA, Guspardi Gaus: Ini Memalukan Lembaga Negara

Kompas.com - 08/05/2021, 17:11 WIB
Anggota DPR RI Guspardi Gaus Foto: ISTAnggota DPR RI Guspardi Gaus

PADANG, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, dicabutnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama terkait penggunaan seragam sekolah oleh Mahkamah Agung hendaknya menjadi pelajaran berharga.

Seluruh menteri diminta tidak mengeluarkan keputusan kontroversial yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Ini memalukan karena sekelas menteri bisa mengeluarkan keputusan kontroversial. Kita minta mereka sebelum mengeluarkan kebijakan atau keputusan melihat dulu aturan undang-undang di atasnya," kata Guspardi yang dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/5/2021).

Baca juga: Wali Kota Pariaman Ditegur Kemendagri karena Tolak SKB 3 Menteri

Guspardi menyebutkan SKB yang muncul karena adanya kasus dugaan pemaksaan pemakaian jilbab bagi siswi non muslim di SMK 3 Padang itu sangat kontroversial dan bertentangan dengan 3 undang-undang.

Tiga undang-undang itu adalah Undang Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Undang Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 tahun 2014) dan Undang Undang Pemerintah Daerah (UU No. 23 tahun 2014).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Terbukti ketika masyarakat Sumbar melalui Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau melakukan uji materil ke MA akhirnya SKB itu dicabut karena bertentangan dengan 3 Undang-undang sekaligus," jelas anggota DPR RI asal Sumbar itu.

Baca juga: MA Batalkan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah

Guspardi berharap, ke depannya tidak ada lagi menteri yang mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya karena ini memalukan lembaga pemerintahan.

"Ini pelajaran berharga dan jangan terulang kembali. Lembaga negara sekelas kementerian masak membuat kebijakan bertentangan dengan aturan diatasnya," jelas anggota DPR asal Fraksi PAN itu.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Agama (Menag).

Adapun SKB itu terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan Pemda pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Putusan pengabulan itu terkait perkara nomor 17 P/HUM/2021 yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar.

Menurut Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, Mahkamah menilai SKB tersebut bertentangan dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian juga melanggar UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"Objek keberatan hak uji materi berupa SKB Nomor 2/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemda pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dikabulkan," kata Andi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Penyelundupan Baby Lobster Senilai Rp 33,8 Miliar Digagalkan

Kronologi Penyelundupan Baby Lobster Senilai Rp 33,8 Miliar Digagalkan

Regional
Ketua DPRD Bantul dan Istri Positif Covid-19

Ketua DPRD Bantul dan Istri Positif Covid-19

Regional
Derita Pengungsi Gempa Maluku Tengah: Kami Tak Bisa Kembali karena Rumah Rusak Berat

Derita Pengungsi Gempa Maluku Tengah: Kami Tak Bisa Kembali karena Rumah Rusak Berat

Regional
Puluhan Warga Positif Covid-19, 2 Wilayah di Magelang Ini Terapkan Mikro Lockdown

Puluhan Warga Positif Covid-19, 2 Wilayah di Magelang Ini Terapkan Mikro Lockdown

Regional
Puluhan Warga 2 Dusun di Sleman Positif Covid-19, Berawal dari Ziarah ke Magelang

Puluhan Warga 2 Dusun di Sleman Positif Covid-19, Berawal dari Ziarah ke Magelang

Regional
Kronologi Pemuda Bakar Rumah Orangtuanya hingga Tak Bersisa, Awalnya Mengamuk Bawa Golok, Serang Ayah, dan Rusak Mushala

Kronologi Pemuda Bakar Rumah Orangtuanya hingga Tak Bersisa, Awalnya Mengamuk Bawa Golok, Serang Ayah, dan Rusak Mushala

Regional
Cabuli Siswi SD di Dapur, Pria Ini Nyaris Dihakimi Massa, Kini Terancam 15 Tahun Penjara

Cabuli Siswi SD di Dapur, Pria Ini Nyaris Dihakimi Massa, Kini Terancam 15 Tahun Penjara

Regional
Di Balik Pernyataan Bupati Banjarnegara soal Polisi Bubarkan Kerumunan Kuda Lumping

Di Balik Pernyataan Bupati Banjarnegara soal Polisi Bubarkan Kerumunan Kuda Lumping

Regional
Kapolda NTT Perintahkan Tutup Tempat Hiburan yang Pekerjakan Anak di Bawah Umur

Kapolda NTT Perintahkan Tutup Tempat Hiburan yang Pekerjakan Anak di Bawah Umur

Regional
Bupati Banjarnegara Izinkan Warga Gelar Kegiatan: Saya Tanggung Jawab Sepenuhnya

Bupati Banjarnegara Izinkan Warga Gelar Kegiatan: Saya Tanggung Jawab Sepenuhnya

Regional
Kabupaten Bogor Tunda Sekolah Tatap Muka Terbatas

Kabupaten Bogor Tunda Sekolah Tatap Muka Terbatas

Regional
Pasien Covid-19 Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Pemakaman Dilakukan Tanpa Prokes

Pasien Covid-19 Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Pemakaman Dilakukan Tanpa Prokes

Regional
Kasus Covid-19 Melonjak, Pemprov DIY Tunda Rencana Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 Melonjak, Pemprov DIY Tunda Rencana Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Regional
Memotret Sisi Hidup Bung Karno yang Tak Tercatat Sejarah, 29 Perupa Cat Air Pamerkan 31 Karya

Memotret Sisi Hidup Bung Karno yang Tak Tercatat Sejarah, 29 Perupa Cat Air Pamerkan 31 Karya

Regional
20 Warga Positif Covid-19, Satu Desa di Purbalingga 'Lockdown'

20 Warga Positif Covid-19, Satu Desa di Purbalingga "Lockdown"

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X