Tak Lagi Boleh Dicicil, Pembayaran THR di Kota Tegal Harus Dibayar Penuh

Kompas.com - 16/04/2021, 21:03 WIB
Kepala Disnakerin Kota Tegal Heru Setyawan Tresno SetiadiKepala Disnakerin Kota Tegal Heru Setyawan

TEGAL, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Tegal R. Heru Setyawan meminta perusahaan untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun ini secara penuh, tidak dicicil seperti tahun awal pandemi Covid-19.

"Tahun 2020 pembayaran THR bisa dicicil selama belum berganti tahun. Tahun ini harus dibayarkan sekaligus paling lambat H-7 Lebaran," kata Heru kepada wartawan, di kantornya, Jumat (16/4/2021).

Heru menyebut, aturan pemberian THR bagi pekerja dan buruh ini tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) No. M/6/HK.04/IV/2021 yang kemudian diteruskan dengan SE Wali Kota Tegal.

Baca juga: Bupati Tegal Minta Warga Ambil Sisi Positif dari Larangan Mudik Lebaran

Disampaikan Heru, di tahun 2020 pengusaha diberikan kelonggaran pemberian THR dengan alasan kelangsungan usaha di tengah pandemi Covid-19, seperti perusahaan di bidang jasa pariwisata yang paling terdampak.

Sementara bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan belum mampu membayar THR kali ini, harus membuktikan ketidakmampuannya dengan laporan keuangan secara transparan.

"Meski terdampak pandemi tidak menghilangkan kewajiban membayar THR. Karena perusahaan yang terdampak masih disebut dalam SE Menteri," kata Heru.

Untuk itu, dengan dimediator Disnakerin, perusahaan agar berdialog bersama pekerjanya agar menemukan solusi terbaik pembayaran THR yang menjadi hak pekerja.

"Perusahaan bisa berdialog dengan melampirkan laporan keuangan yang transparan," kata Heru.

Baca juga: Pemudik Motor Diprediksi Bakal Penuhi Jalur Pantura, Polisi Dirikan Posko di Tegal

Heru mengatakan, SE Menteri dan Wali Kota Tegal akan diedarkan ke seluruh perusahaan di Kota Tegal mulai awal pekan depan.

"SE awal pekan depan harus sudah diedarkan," kata Heru.

Pihaknya juga siap menerima aduan terkait pembayaran THR.

Tak hanya menerima aduan secara langsung di kantornya, pekerja juga bisa mengadukan secara daring.

"Posko aduan terkait THR juga akan dibentuk, baik offline di kantor sini maupun pengaduan secara online," sebut Heru.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Edy Rahmayadi Minta RS di Medan Alokasikan 30 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Edy Rahmayadi Minta RS di Medan Alokasikan 30 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Regional
Paman di Asahan Cabuli Keponakan Saat Rumah Sepi, Korban Diancam Akan Bunuh

Paman di Asahan Cabuli Keponakan Saat Rumah Sepi, Korban Diancam Akan Bunuh

Regional
Pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan di Surabaya Wajib Tanda Tangani Pakta Integritas jika Ingin Beroperasi Kembali

Pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan di Surabaya Wajib Tanda Tangani Pakta Integritas jika Ingin Beroperasi Kembali

Regional
Sudah 3 Hari Tak Ada Tambahan Kasus Covid-19 di Sulut, Pasien Sembuh Capai 896 Orang

Sudah 3 Hari Tak Ada Tambahan Kasus Covid-19 di Sulut, Pasien Sembuh Capai 896 Orang

Regional
KRL Kembali Beroperasi di Stasiun Rangkasbitung pada 18 Mei

KRL Kembali Beroperasi di Stasiun Rangkasbitung pada 18 Mei

Regional
Amankan PSU Pilkada Sabu Raijua, Polda NTT Bakal Kerahkan Anjing Pelacak

Amankan PSU Pilkada Sabu Raijua, Polda NTT Bakal Kerahkan Anjing Pelacak

Regional
Ini Alasan Anak Gugat Ibu Kandung Berusia 70 Tahun di Lombok Tengah

Ini Alasan Anak Gugat Ibu Kandung Berusia 70 Tahun di Lombok Tengah

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 17 Mei 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 17 Mei 2021

Regional
Januario Kaget, Temukan Mayat Perempuan Dipenuhi Belatung Saat Tinjau Lokasi Pemetaan Perusahaan

Januario Kaget, Temukan Mayat Perempuan Dipenuhi Belatung Saat Tinjau Lokasi Pemetaan Perusahaan

Regional
Gempa M 5,1 Guncang Nias Barat, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa M 5,1 Guncang Nias Barat, Tak Berpotensi Tsunami

Regional
Ketum GNPK RI Ditahan Kejari Tegal Terkait Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

Ketum GNPK RI Ditahan Kejari Tegal Terkait Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

Regional
Minta Gubernur Banten Buka Kembali Tempat Wisata, Wali Kota Serang: Menurut Pak Presiden Perekonomian Berjalan Seperti Biasa

Minta Gubernur Banten Buka Kembali Tempat Wisata, Wali Kota Serang: Menurut Pak Presiden Perekonomian Berjalan Seperti Biasa

Regional
Terbukti Lakukan KDRT, Komisioner KIP Jateng Dicopot dari Jabatannya

Terbukti Lakukan KDRT, Komisioner KIP Jateng Dicopot dari Jabatannya

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 17 Mei 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 17 Mei 2021

Regional
Berebut Lahan Perkebunan, 2 Kelompok Warga Bentrok, 1 Orang Tewas

Berebut Lahan Perkebunan, 2 Kelompok Warga Bentrok, 1 Orang Tewas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X