Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Setelah adanya intervensi itu, sebut dia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan munculnya tren positif terhadap capaian kinerja Pemkab Wonogiri.

“BPS menjadi wasit kita karena mereka punya otoritas untuk melakukan penilaian akan capaian kinerja pemerintah. Di situ ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan aspek-aspek lain yang menggambarkan kondisi asli Kabupaten Wonogiri,” tutur Jekek.

Ia pun mencontohkan capaian selama menjabat sebagai Bupati Wonogiri pada periode pertama. Saat itu, angka kemiskinan di Wonogiri turun dari 13,12 persen menjadi 10,25 persen.

Baca juga: Wonogiri Dapat Kuota 2000-an Dosis Vaksin Covid-19, Bupati Jekek: Semua Untuk Nakes

Penurunan angka kemiskinan tersebut dinilai lebih baik ketimbang rata-rata kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang berada di angka 10,58 persen.

Pada sektor kesehatan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wonogiri merupakan merupakan memiliki jumlah peserta yang cukup signifikan.

Tak hanya BPJS Kesehatan, selama menjabat Bupati Wonogiri pada periode pertama, Pemkab Wonogiri juga tetap memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada masyarakat yang membutuhkan.

Di samping itu, Pemkab Wonogiri memiliki agenda-agenda pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Badan ini bahkan memperoleh apresiasi dari Pemprov Jateng karena capaian terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Diketahui, Wonogiri merupakan kabupaten dengan tingkat NIK yang belum terintegrasi terendah se-Jateng. Angkanya saat ini hanya mencapai 4,4 persen saja.

Baca juga: Wujudkan Wonogiri Maju dan Sejahtera, Bupati Jekek Prioritaskan 4 Sektor Pembangunan

“Program-program itu menunjukkan ada fokus penganggaran yang diarahkan kepada fungsi pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik,” ujar Jekek.

Ia menambahkan, meski terdapat sejumlah anggaran yang dialihfungsikan, Pemkab Wonogiri tidak merasa keberatan untuk melanjutkan pembangunan.

Kondisi tersebut terlihat dari data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam laporan ini disebutkan bahwa belanja-belanja yang diintervensi merupakan jenis belanja aparatur.

“Seluruh belanja OPD di luar yang sifatnya mandatory wajib kita batasi. Kita tarik untuk difokuskan pada pendidikan gratis dan mahasiswa berprestasi. Kalau nanti ada penerimaan siswa baru, seragam gratis masih terus berjalan,” terangnya.

Baca juga: Gelar Wonogiri Innovation Awards, Bupati Jekek Ingin Desa Punya Tata Manajerial Sendiri