Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

KOMPAS.com – Bupati Wonogiri Joko Sutopo atau Jekek mengatakan, perubahan tata kelola anggaran yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri sejak dirinya menjabat pada 2016-2021 silam.

Tata kelola anggaran itu, kata dia  oleh Pemkab Wonogiri, ditekankan pada lima program utama, yaitu alus dalane (halus jalannya), apik pasare (bagus pasarnya), sehat rakyate (rakyatnya sehat), pinter rakyate (rakyatnya pintar), dan makmur petanine (sejahtera petaninya).

Sukses program itu kemudian dilanjutkan dengan program Wonogiri Maju, Wonogiri Mandiri, dan Wonogiri Sejahtera pada masa jabatan 2016-2021.

“Fokus anggaran itu sudah dilaksanakan di Wonogiri sejak jadi kepala daerah pada periode pertama. Sudah ada lima program utama yang dilaksanakan. Pada 2016 ada 4.258 kegiatan yang diajukan organisasi perangkat daerah (OPD),” jelasnya.'

Dari ribuan kegiatan pada tahun pertama menjabat itu, lanjut dia, tinggal 837 kegiatan saja yang perlu dievaluasi.

Menurut dia, adanya perubahan tata kelola anggaran yang sebelumnya ribuan menjadi ratusan itu merupakan representasi dari implementasi yang diharapkan Jokowi kepada kepala daerah.

Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak untuk fokus pada pengelolaan anggaran.

Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat bisa merasakan aroma baru kebijakan kepala daerah yang terpilih.

Instruksi tersebut disampaikan Jokowi saat menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih secara virtual, Rabu (14/4/2021).

Melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (16/4/2021), Jekek mengatakan bahwa Jokowi memberi arahan kepada seluruh kepala daerah untuk bisa menjawab harapan masyarakat.

Sebab, lanjut dia, masyarakat telah memberikan kepercayaan dan harapan kepada kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada.

“Tata kelola anggaran berbasis hasil dan capaian menjadi arahan Jokowi yang paling sering diulang dan disampaikan,” kata dia.

Artinya, imbuh dia, manajerial tata anggaran berbasis capaian dan hasil ini menjadi prioritas utama yang disampaikan Jokowi dalam agenda rakor kepala daerah.

“Harapan masyarakat ini bisa terjawab jika kepala daerah dan wakil kepala daerah fokus mengelola anggaran. Tak perlu banyak-banyak, cukup fokuskan pada dua atau tiga kegiatan. Dengan demikian, masyarakat bisa merasakan aroma kebijakan pemimpin baru,” paparnya.

Hasil fokus anggaran Pemkab Wonogiri

Jekek menerangkan, terdapat sejumlah bidang yang diintervensi dengan penerapan fokus anggaran. Bidang-bidang ini adalah infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Setelah adanya intervensi itu, sebut dia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan munculnya tren positif terhadap capaian kinerja Pemkab Wonogiri.

“BPS menjadi wasit kita karena mereka punya otoritas untuk melakukan penilaian akan capaian kinerja pemerintah. Di situ ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan aspek-aspek lain yang menggambarkan kondisi asli Kabupaten Wonogiri,” tutur Jekek.

Ia pun mencontohkan capaian selama menjabat sebagai Bupati Wonogiri pada periode pertama. Saat itu, angka kemiskinan di Wonogiri turun dari 13,12 persen menjadi 10,25 persen.

Penurunan angka kemiskinan tersebut dinilai lebih baik ketimbang rata-rata kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang berada di angka 10,58 persen.

Pada sektor kesehatan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wonogiri merupakan merupakan memiliki jumlah peserta yang cukup signifikan.

Tak hanya BPJS Kesehatan, selama menjabat Bupati Wonogiri pada periode pertama, Pemkab Wonogiri juga tetap memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada masyarakat yang membutuhkan.

Di samping itu, Pemkab Wonogiri memiliki agenda-agenda pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Badan ini bahkan memperoleh apresiasi dari Pemprov Jateng karena capaian terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Diketahui, Wonogiri merupakan kabupaten dengan tingkat NIK yang belum terintegrasi terendah se-Jateng. Angkanya saat ini hanya mencapai 4,4 persen saja.

“Program-program itu menunjukkan ada fokus penganggaran yang diarahkan kepada fungsi pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik,” ujar Jekek.

Ia menambahkan, meski terdapat sejumlah anggaran yang dialihfungsikan, Pemkab Wonogiri tidak merasa keberatan untuk melanjutkan pembangunan.

Kondisi tersebut terlihat dari data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam laporan ini disebutkan bahwa belanja-belanja yang diintervensi merupakan jenis belanja aparatur.

“Seluruh belanja OPD di luar yang sifatnya mandatory wajib kita batasi. Kita tarik untuk difokuskan pada pendidikan gratis dan mahasiswa berprestasi. Kalau nanti ada penerimaan siswa baru, seragam gratis masih terus berjalan,” terangnya.