Dugaan Korupsi Benih Jagung hingga Rp 8 Miliar, 2 ASN Lampung Jadi Tersangka

LAMPUNG, KOMPAS.com – Dua orang aparatur sipil negara (ASN) ditetapkan menjadi tersangka perkara dugaan korupsi benih jagung tahun anggaran 2017 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. 

Kepala Kejati Lampung Heffinur mengatakan, dua ASN yang ditetapkan itu pernah berdinas di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung pada tahun anggaran dugaan korupsi itu terjadi.

“Perkara ini berawal dari kegiatan penyelidikan dengan sumber awal laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap pemeriksaan Kementerian Pertanian,” kata Heffinur di Bandar Lampung, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Benih Jagung Bantuan Diperjualbelikan, 3 Orang Diamankan

Dua ASN itu adalah ED dan HR. Keduanya pernah menjadi pemegang kebijakan di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung tersebut.

“Satu tersangka lain berinisial IM, yang merupakan umum (rekanan),” kata Heffinur.

Kerugian negara akibat perkara korupsi benih jagung ini ditaksir mencapai Rp 8 miliar.

Baca juga: Polda Aceh Bantah Berita Hasil Tes DNA Diduga Abrip Asep Sudah Keluar dan Keluarganya Datang dari Lampung

Awal mula perkara korupsi benih jagung Rp 8 M

Korupsi pengadaan bantuan benih jagung ini bermula saat Pemprov Lampung mendapatkan anggaran sebesar Rp 140 miliar dari Direktorat Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian pada tahun 2017.

Dalam petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak), disyaratkan 60 persen dari total anggaran dipergunakan untuk membeli benih varieta hibrida (pabrikan).

“Sedangkan 40 persen untuk benih varietas hibrida Balitbangtan (Badan Penelitian Kementerian Pertanian),” kata Heffinur.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program tersebut kemudian mengadakan 12 kontrak dengan lima tahapan kegiatan. 

“Salah satu varietas yang diadakan adalah varietas balitbangtan dengan merek BIMA 20 URI,” kata Heffinur.

Baca juga: Kejagung Tangkap Buronan Kasus Korupsi Konstruksi Pasar Manggisan Jember

Rekanan manipulasi pengadaan benih

Pada pengadaan benih jagung itu, PPK menunjuk PT DAPI yang mengaku distributor PT ESA untuk provinsi Lampung, dengan dua kontrak, masing-masing senilai Rp 15 miliar.

“Ini dialokasikan untuk lahan tanam seluas 26.000 hektar dan jumlah benih sebanyak 400 kilogram untuk Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara dan Lampung Selatan,” kata Heffinur.

Namun, dari proses penyidikan diketahui fakta bahwa PT DAPI tidak pernah mendapatkan dukungan dari produsen jenih benih BIMA 20 URI itu.

Rekanan itu bukan distributor PT ESA, hanya proses jual beli pada umumnya.

Begitu juga dengan benih jagung yang dibeli sendiri oleh PT DAPI dari pasar bebas.

“Sehingga, kualitas benih tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan,” kata Heffinur.

Akibatnya, kerugian negara dalam pengadaan benih jagung ini mencapai Rp 8 miliar.