Duduk Perkara Wanita Jadi Tersangka, Dilaporkan Klinik Kecantikan Usai Unggah Keluhan Kondisi Wajah

KOMPAS.com - Berawal dari mengunggah keluhan usai menjalani perawatan wajah di Klinik L Surabaya, seorang wanita berinisial SM dilaporkan ke Polda Jawa Timur.

Klinik L melaporkan SM atas tuduhan pencemaran nama baik. Ia dijerat dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kini SM telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga: Unggah Keluhan tentang Kondisi Wajah Usai Perawatan di Klinik, Perempuan Ini Jadi Tersangka UU ITE

Unggah percakapan dengan dokter

KOMPAS.COM/millionsjoker Ilustrasi dokter

SM mengunggah tangkapan layar itu lewat Instagram pada 27 Desember 2019.

Melihat kondisi wajah SM, dokter kulit tersebut kemudian merekomendasikan sebuah produk.

Kuasa hukum SM, Habibus menilai tidak ada maksud mencemarkan nama baik Klinik L.

Teman-teman SM pun merespons unggahan tersebut dengan berbagi pengalaman.

Baca juga: [POPULER NUSANTARA] Pria Diduga Polisi yang Hilang 17 Tahun Saat Tsunami Aceh Ditemukan di RSJ | Ibu Polisi Korban Tsunami Yakin Putranya Masih Hidup

Shutterstock Ilustrasi hukum

Terima somasi

SM kemudian menerima surat somasi dari pengacara Klinik L pada 21 Januari 2020.

Klinik mendesak SM untuk meminta maaf secara terbuka melalui media massa dengan syarat ditampilkan berukuran setengah halaman.

Selain itu, SM diminta menerbitkan permintaan maaf itu sebanyak tiga kali.

Habibus mengatakan pihak SM sudah berusaha bernegosiasi karena syarat tersebut berat secara finansial.

Kemudian SM mengunggah video permintaan maaf namun dengan wajah yang terdampak perawatan.

Video itu juga diminta oleh pelapor agar dihapus.

Baca juga: Menangis Ingin Bebas, Terdakwa Kasus Penolakan Jenazah Covid-19 Slamet: Saya Punya Anak Satu

Lapor polisi

KOMPAS.com/NURWAHIDAH Ilustrasi Polisi

SM sudah dinyatakan sebagai tersangka.

Penyidik Polda Jatim telah melakukan pelimpahan berkas kedua ke Kejaksaan Tinggi Jatim di Surabaya pada Rabu (17/3/2021).

Jaksa menganggap berkas kasusnya rampung dan siap disidangkan.

Baca juga: Mantan Bupati Minahasa Utara dan Adiknya Jadi Tersangka Korupsi Pemecah Ombak, Vonnie Kembalikan Uang Rp 4,2 Miliar

Kompas.com/Wahyunanda Kusuma Ilustrasi UU ITE

Kuasa hukum SM anggap polisi salah

Habibus menilai, penegak hukum salah kaprah jika menerapkan pasal pencemaran nama baik dalam kasus SM.

Pengacara dari YLBHI-LBH Surabaya itu menjelaskan, peristiwa tersebut sebetulnya keluhan konsumen kepada klinik sebagai sebuah badan usaha yang tidak memiliki struktur fisik dan psikis seperti manusia atau perorangan.

Maka, kata Habibus, laporan pihak klinik terhadap SM tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena bertentangan dengan objek dari Pasal 27 Ayat 3.

"Kritik dan saran merupakan hal wajar dari konsumen, sehingga seharusnya disikapi dengan arif dan bijaksana," jelasnya saat dikonfirmasi, Kamis (18/3/2021).

Menurutnya, hak konsumen sepenuhnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga seluruh tuntutan terhadap SM layak dihentikan.

"Kejaksaan harus menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) karena adanya ketidakadilan dalam kasus ini, lagi pula pemerintah sedang mengkaji revisi UU ITE karena sejumlah pasal, termasuk 27 Ayat 3 dinilai multitafsir," terangnya.

Baca juga: Polisi Korban Tsunami Aceh 2004 Diduga Ditemukan di RSJ, Keluarga: Sudah 17 Tahun, Percaya Enggak Percaya

Polisi sudah memediasi

SHUTTERSTOCK Ilustrasi mediasi

"Tapi pelapor menolak damai dan ingin proses hukum terus berlanjut," kata Wildan saat dihubungi.

Menurutnya, berkas yang diajukan sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.

"Berkas sudah dinyatakan lengkap dan sudah kami limpahkan ke kejaksaan," jelasnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Kontributor Surabaya, Achmad Faizal | Editor : Dheri Agriesta)