Kompas.com - 10/03/2021, 22:57 WIB
Ilustrasi masker medis SHUTTERSTOCK/eakkachai halangIlustrasi masker medis

DENPASAR, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Bali telah membuat aturan tegas untuk memberikan denda kepada warga negara asing (WNA) yang melanggar protokol kesehatan, seperti tak memakai masker.

Kini, para WNA yang masih bandel tak mematuhi protokol kesehatan terancam denda Rp 1 juta.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Kepala Satpol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi menjelaskan, alasan para WNA sering ditemukan melanggar protokol kesehatan.

Menurutnya, para WNA sengaja mengabaikan dan meremehkan petugas di lapangan.

"Padahal itu kan ketat sebenarnya, artinya tidak ada alasan WNA mengatakan bahwa dia tidak tahu, karena di negaranya lebih ketat malah," kata Dharmadi saat dihubungi, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Anggota DPRD Maluku Resmi Jadi Tersangka Narkoba, Polisi: Dia Pakai karena Kepingin Saja...

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan data Satpol PP Provinsi Bali, mayoritas WNA yang melanggar protokol kesehatan berada di Kabupaten Badung. Kabupaten itu memang menjadi wilayah tempat tinggal WNA yang menetap di Bali.

"Masih di Badung, karena Badung kan masih jadi pusat para WNA bertempat tinggal yang memang sebelumnya sudah tinggal di Bali," kata dia.

Dari Januari hingga Februari 2021, terdapat 346 WNA yang melanggar protokol kesehatan di Bali. Sebanyak 332 di antaranya terjadi di Kabupaten Badung.

Selain itu, tercatat tiga WNA di Denpasar dan satu orang di Klungkung. Lalu, yang ditindak Satpol PP Provinsi Bali sebanyak 10 orang.

"Jadi secara keseluruhan jumlah WNA Pelanggar Prokes Di Bali mencapai 346 orang," kata dia.

Meski Pergub sudah ditetapkan, namun penindakan belum bisa dilakukan saat ini.

 

Satpol PP Bali, kata dia, masih mencetak blanko khusus denda yang diperikarakan memakan waktu dua hari lagi.

"Saat ini masih belum dilakukan, baru kita menyesuaikan juknis dan cetak blanko tilangnya," kata dia.

Secara umum, dari 2020 hingga Maret 2021, ada 3.736 warga yang didenda karena abai prokes. Kemudian 18.262 dilakukan pembinaan.

Menurutnya, mereka yang melanggar protokol kesehatan sudah jenuh dengan pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai.

Baca juga: Cerita 2 Polisi Ketakutan Saat Vaksinasi Covid-19, Berteriak Histeris hingga Dipegang 3 Rekannya...

"Kondisi masyarakat saat ini serba kekurangan karena tak ada aktivitas ekonomi dan jenuh dengan wabah," katanya.

Sementara itu, Satpol PP Badung mengeluhkan banyak WNA di wilayahnya yang enggan mengenakan masker dan tak menaati protokol kesehatan.

Para warga asing itu seperti menyepelekan protokol kesehatan karena mampu membayar denda. Bahkan, mereka juga tak percaya dengan Covid-19.

"Masih klasik dari dulu, mereka tidak percaya dengan covid, apalagi mereka bandingkan di negaranya bahwa disana bebas tak ada prokes," kata Kasatpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara, Rabu.

 

Ia mengaku sudah susah payah menjelaskan kepada para WNA agar patuh dengan aturan di Indonesia. Sehingga, ia mendukung penuh aturan denda Rp 1 juta ini.

"Bahwa mereka harus tunduk dengan peraturan di negara ini, khususnya wilayah Badung," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, aturan denda Rp 1 juta bagi WNA dibuat karena banyaknya pelanggaran prokes yang terjadi.

Baca juga: PPKM Bali Diperpanjang hingga 22 Maret 2021, Ini Aturan yang Dilonggarkan

"Maka, oleh pemerintah pusat, kami diminta melakukan pengetatan untuk memberikan sanksi denda administratif kepada meraka yang melanggar protokol kesehatan," kata Koster, di Rumah Dinas Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Selasa (9/3/2021).

Sanksi denda ini tertuang dalam Bab IV Pasal 11 Ayat 2 bagian B. Dalam poin itu, dijelaskan pemberian sanksi administratif sebesar Rp 1 juta.

Sanksi diberikan kepada WNA yang melakukan pelanggaran pertama karena tidak menerapkan protokol kesehatan. Jika masih melanggar, WNA itu akan dideportasi.

(KOMPAS.com- Penulis: Imam Rosidin | Editor: Robertus Belarminus)

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BOR Masih 60 Persen, Mendagri Imbau Pemkot Tangsel Tambah Fasilitas Isolasi Terpusat

BOR Masih 60 Persen, Mendagri Imbau Pemkot Tangsel Tambah Fasilitas Isolasi Terpusat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Regional
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Regional
Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X