Kisah Keluarga Pasien Non-Covid-19 Saat Pandemi: Saya Merasa Bersalah Tak Bisa Bawa Mama ke ICU

Angka ini merupakan yang terbesar di Asia, dan terbesar ketiga di dunia. Bagi dr. Amelia dan para koleganya, Covid-19 terasa seperti keniscayaan.

"Kami selalu bilang, semua akan Covid pada waktunya," kata dr. Amelia.

Baca juga: Ingatkan Warga Disiplin Protokol Kesehatan, Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU Penuh

Berharap pada PPKM

Dr. Amelia berharap situasi di Indonesia bisa kembali seperti pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar, April hingga Juni tahun lalu.

"Saya ingat bulan Juni kami hanya punya 14 pasien," ujarnya.

Kala itu, ketika pergerakan masyarakat sangat terbatas, jumlah pasien Covid tidak banyak. Dan bahkan jumlah pasien kecelakaan lalu lintas berkurang, sehingga beban tenaga kesehatan jauh lebih ringan, kata dr. Amelia.

Tahun ini pemerintah kembali memberlakukan pembatasan sosial yang disebut PPKM di Jawa dan Bali.

Baca juga: Cerita Dokter soal Penuhnya RS Covid-19 di Jakarta, Mencari ICU ke Karawang hingga Pasien Dirawat di Kursi

Namun, aturan pembatasannya relatif lebih longgar daripada sebelumnya.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Profesor Wiku Adisasmito, mengatakan bahwa pelaksanaan PPKM dari 11-25 Januari telah menurunkan angka keterpakaian tempat tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Rate.

Namun angka tersebut masih perlu ditekan hingga di bawah 70%.

Bagaimanapun, menurut Prof Wiku, efek signifikan dari pembatasan baru akan kelihatan beberapa minggu lagi.

Baca juga: Kisah Perjuangan Ibu dan Bayi Positif Covid-19 Masuk ICU, Sempat Telepon 60 RS di Jabodetabek

"Perlu dicatat, bahwa berdasarkan pembelajaran pembatasan wilayah pada tahun lalu, perubahan signifikan baru terlihat tiga sampai empat minggu pelaksanaan pembatasan kegiatan. Maka dari itu, perbaikan ini akan terus kami monitor," ujarnya dalam jumpa pers hari Kamis (28/1/2021).

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas hari Jumat (29/1/2021) mengakui bahwa pembatasan dalam dua minggu terakhir ini tidak efektif.

"Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," ujarnya dalam video yang diunggah ke akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/01).

Baca juga: Sragen Tambah Kapasitas Tempat Tidur Pasien Covid-19 di ICU dan Ruang Isolasi

Shutterstock Ilustrasi virus corona yang merebak di Indonesia.

Jokowi menganggap PPKM tidak mampu membatasi mobilitas masyarakat sehingga angka kasus positif terus naik. Menurutnya, implementasi aturan pembatasan di lapangan tidak tegas dan tidak konsisten.

Ia memerintahkan panglima TNI, Kapolri, dan menteri agama supaya turut terlibat dan intens berada di lapangan untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi protokol kesehatan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama.

"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Presiden.