“Saya tidak tahu pastinya terkait kasus apa,” ucap dia, pada Kompas.com via telepon, Rabu (13/1/2020).
Muqit menuturkan, kondisi pemerintahah Kabupaten Jember sedang mengalami kegaduhan.
Hal itu seiring kebijakan bupati terkait pemberlakukan SOTK 2021. Dalam SOTK baru tersebut, Faida mengangkat pejabat pelaksana tugas (Plt) di sejumlah OPD.
Sementara, pejabat lainnya didomisionerkan. Akibatnya, terdapat dualisme pejabat baru di lingkungan Pemkab Jember.
“Misal ada satu instansi yang dipimpin oleh dua kepala dan lainnya,” tutur dia.
Untuk itu, Muqit berharap ada arahan yang kongkrit dari Pemprov dan Kemendagri terkait masalah yang terjadi di Pemkab Jember.
“Kegaduhan yang terjadi di Jember tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Pemprov dan pemerintah pusat,” ujar dia.
Kegaduhan di lingkungan Pemkab Jember itu tidak hanya menjadi atensi para politisi, namun masyarakat Jember juga sudah mengetahuinya.
“Ini tidak hanya menjadi atensi elit politik saja, tapi juga warga kampung memahami persoalan di Jember,” pungkas dia.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irawan belum berhasil di konfirmasi. Pesan via WhatsApp belum dibalas, telepon juga belum diangkat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.