Pilkada Tasikmalaya, Bawaslu Rekomendasikan Calon Petahana Didiskualifikasi

Kompas.com - 29/12/2020, 20:04 WIB
Calon Bupati Tasikmalaya Iwan Saputra (tengah) dan calon wakilnya, Iip Miftahul Paos (dua dari kanan) didampingi tim kuasa hukum, menunjukkan laporan Bawaslu untuk merekomendasikan diskualifikasi calon petahana, di Rumah Kemuning, Tasikmalaya, Selasa (29/12/2020). KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHACalon Bupati Tasikmalaya Iwan Saputra (tengah) dan calon wakilnya, Iip Miftahul Paos (dua dari kanan) didampingi tim kuasa hukum, menunjukkan laporan Bawaslu untuk merekomendasikan diskualifikasi calon petahana, di Rumah Kemuning, Tasikmalaya, Selasa (29/12/2020).

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya merekomendasikan calon petahana di Pilkada Tasikmalaya untuk didiskualifikasi.

Keputusan itu berasarkan hasil penyelidikan laporan dugaan pelanggaran pilkada, calon bupati petahana Ade Sugianto dianggap melanggar Pasal 71 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Bawaslu menilai, calon bupati petahana terbukti mengeluarkan program sertifikasi tanah wakaf masjid ke setiap DKM di Kabupaten Tasikmalaya melalui naskah dinas Bupati Tasikmalaya.

Baca juga: Quick Count LSI Denny JA di Pilkada Tasikmalaya Meleset, Akademisi: LSI Harus Jelaskan ke Publik

Program itu dikeluarkan dengan harapan semua DKM yang mendapatkan program sertifikasi tanah wakaf akan mendukung pasangan calon petahana nomor 2 Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin di Pilkada Tasikmalaya 2020.

"Iya, kita awalnya menerima dua laporan dengan dua unsur pidana dan administrasi. Kalau yang unsur pidana sesuai hasil rapat Gakumdu di Bawaslu statusnya dihentikan. Tapi, untuk laporan unsur administrasi yang tanah wakaf ini hasil rapat pimpinan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyatakan memenuhi unsur melanggar Pasal 71 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang sanksinya di Pasal 71 ayat 5 UU Nomor 10 Tahun 2016 yakni diskualifikasi," jelas Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda kepada wartawan, Selasa (29/12/2020).

Dodi menambahkan, sanksi atas pelanggaran ini adalah diskualifikasi. Oleh karena itu, Dodi menyatakan bahwa Bawaslu merekomendasikan agar calon petahana didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya.

Nantinya, KPU akan mengeluarkan keputusan sesuai rekomendasi yang dilayangkan oleh Bawaslu dengan batas maksimal 7 hari setelah penyerahan.

"Penyerahan rekomendasi hasil penyelidikan pelanggaran pemilu dengan unsur administrasi yang sanksinya diskualifikasi pasangan calon ke KPU dilakukan besok," tambah Dodi.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Khoerun Nasichin menambahkan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan semua berkas rekomendasi hasil penyelidikan untuk diserahkan ke KPU.

Jadi, tambah Khoerun, realisasi tuntutan diskualifikasi pasangan calon karena terbukti melanggar UU tentang Pilkada ini akan diputuskan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Pihaknya selama ini telah memproses laporan pelanggaran pemilu dan menyatakan telah memenuhi unsur sanksi diskualifikasi sesuai hasil rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

"Iya, sanksi sesuai Pasal 71 ayat 5 adalah diskualifikasi pasangan calon karena telah dinyatakan melanggar Pasal 71 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2016. Namun, keputusannya nanti di KPU sesuai regulasi yang ada dengan batas waktu maksimal 7 hari," tambah Khoerun.

Penetapan hasil penyelidikan laporan ini, lanjut Khoerun, berawal adanya laporan dari pihak pasangan calon nomor 4 Iwan Saputra-Iip Miftahul Paos.

Menindaklanjuti laporan itu, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menemukan bukti-bukti dan keterangan saksi sesuai hasil penyelidikan dan menyatakan bahwa calon bupati petahana Ade Sugianto memenuhi unsur pelanggaran administrasi terkait pelanggaran kewenangan jabatan sebagai bupati Tasikmalaya dalam proses pilkada.

"Jadi berawal dari laporan dan bukan temuan dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Kita tunggu saja nanti hasil keputusan KPU atas rekomendasi sanksi pelanggaran dari Bawaslu," tambahnya.

Sejarah penegakan hukum

Sementara itu, perwakilan kuasa hukum Iwan-Iip, Dadi Hartadi, menyebut bahwa keputusan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menjadi sejarah penegakan hukum sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Laporan yang telah ditindaklanjuti dan diputuskan oleh Bawaslu adalah dugaan pelanggaran pilkada dengan sanksi Pasal 71 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016, yakni diskualifikasi pasangan calon.

Pasal itu menyatakan, pasangan calon yang terbukti melanggar Pasal 71 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang larangan kegiatan atau program pemerintah yang menguntungkan pasangan calon dalam proses Pilkada, makan akan dikenai sanksi diskualifikasi.

"Klien kami sudah menerima status laporan dari Bawaslu. Laporan klien kami terpenuhi unsur sebagai pelanggaran administrasi. Dalam status laporannya, Bawaslu merekomendasikan, impelementasinya pembatalan calon ke KPU," jelas Dadi saat konferensi pers di Rumah Kemuning Iwan-Iip, Selasa (29/12/2020).

Baca juga: Iwan-Iip Siap Gugat Hasil Pilkada Tasikmalaya ke MK, Klaim Punya Banyak Bukti Kecurangan

Pihaknya pun meminta Bawaslu dan KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk segera menindaklajuti keputusan dugaan pelanggaran itu sesuai Pasal 10 huruf B1 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang diperkuat dengan Pasal 139 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2015, yakni KPU wajib menjalankan rekomendasi Bawaslu terkait pembatalan pasangan calon.

"Jika KPU Kabupaten Tasikmalaya diketahui melakukan perbuatan melawan hukum tak menjalankan rekomendasi Bawaslu dengan batas waktu maksimal 7 hari, kita lakukan upaya hukum gugat ke pengadilan negeri. Kita juga akan lapor ke dewan pemilu untuk melakukan pemecatan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin, Apip Ipan Permadi, tidak menjawab beberapa kali panggilan telepon Kompas.com yang hendak melakukan konfirmasi terkait keputusan Bawaslu itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Regional
Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X