Pemkot Bukittinggi Larang Perayaan Tahun Baru di Jam Gadang

Kompas.com - 28/12/2020, 10:22 WIB
Pengunjung menyaksikan kembang api yang dinyalakan saat malam pergantian tahun, di kawasan Jam Gadang, Bukittinggi, Sumatera Barat, Rabu (1/1/2020). Meskipun ada imbauan dilarang menyalakan kembang api dan terompet dari Pemda setempat, namun pengunjung tetap memadati kawasan objek wisata tersebut menyambut tahun baru 2020. ANTARA FOTO/IGGOY EL FITRAPengunjung menyaksikan kembang api yang dinyalakan saat malam pergantian tahun, di kawasan Jam Gadang, Bukittinggi, Sumatera Barat, Rabu (1/1/2020). Meskipun ada imbauan dilarang menyalakan kembang api dan terompet dari Pemda setempat, namun pengunjung tetap memadati kawasan objek wisata tersebut menyambut tahun baru 2020.

PADANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, melarang perayaan malam pergantian tahun di salah satu objek wisata andalan mereka, Jam Gadang.

Setiap tahun, Jam Gadang selalu menjadi tempat favorit bagi masyarakat dan wisatawan untuk merayakan Tahun Baru.

"Pemerintah melarang acara malam Tahun Baru di seluruh daerah Bukittinggi termasuk di Jam Gadang yang selama ini menjadi lokasi malam pergantian tahun," ujar Kasatpol PP Kota Bukittinggi Aldi Asnur saat dihubungi, Senin (28/12/2020).

Satpol PP akan membubarkan masyarakat yang nekat menggelar perayaan tahun baru di Bukittinggi. Satpol PP, kata dia, akan dibantu Polri dan TNI.

Aldi mengaku, Pemkot Bukittinggi tak bisa melarang wisatawan berkunjung ke Bukittinggi. Namun, wisatawan yang datang diminta tak berkerumun.

Baca juga: Polisi Temukan Ibu dan 2 Anak Menangis serta Jalan Kaki di Tol Saat Hujan Lebat, Ini Penyebabnya

"Kita tidak bisa melarang orang datang ke Bukittinggi. Namun mereka dilarang untuk berkerumun. Jika ada kerumunan tentu akan kami bubarkan," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kepala Satpol PP Kota Bukittinggi itu menyebutkan, pemkot telah menyiapkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan selama libur panjang akhir tahun.

Terdapat dua sanksi yang terncantum dalam peraturan daerah yang telah diterbitkan, yakni sanksi sosial dan administrasi.

Namun, dalam penerapannya, Satpol PP lebih sering memberikan sanksi sosial kepada masyarakat yang melanggar.

"Seperti membersihkan fasilitas umum, menghafal pancasila dan lainnya," jelasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
Jalankan Program 'Sarjana Mengajar', Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Jalankan Program "Sarjana Mengajar", Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Regional
Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Regional
Bupati IDP Resmikan 'SPBU Satu Harga' di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Bupati IDP Resmikan "SPBU Satu Harga" di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Regional
Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X