Kompas.com - 28/12/2020, 10:22 WIB
Pengunjung menyaksikan kembang api yang dinyalakan saat malam pergantian tahun, di kawasan Jam Gadang, Bukittinggi, Sumatera Barat, Rabu (1/1/2020). Meskipun ada imbauan dilarang menyalakan kembang api dan terompet dari Pemda setempat, namun pengunjung tetap memadati kawasan objek wisata tersebut menyambut tahun baru 2020. ANTARA FOTO/IGGOY EL FITRAPengunjung menyaksikan kembang api yang dinyalakan saat malam pergantian tahun, di kawasan Jam Gadang, Bukittinggi, Sumatera Barat, Rabu (1/1/2020). Meskipun ada imbauan dilarang menyalakan kembang api dan terompet dari Pemda setempat, namun pengunjung tetap memadati kawasan objek wisata tersebut menyambut tahun baru 2020.

PADANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, melarang perayaan malam pergantian tahun di salah satu objek wisata andalan mereka, Jam Gadang.

Setiap tahun, Jam Gadang selalu menjadi tempat favorit bagi masyarakat dan wisatawan untuk merayakan Tahun Baru.

"Pemerintah melarang acara malam Tahun Baru di seluruh daerah Bukittinggi termasuk di Jam Gadang yang selama ini menjadi lokasi malam pergantian tahun," ujar Kasatpol PP Kota Bukittinggi Aldi Asnur saat dihubungi, Senin (28/12/2020).

Satpol PP akan membubarkan masyarakat yang nekat menggelar perayaan tahun baru di Bukittinggi. Satpol PP, kata dia, akan dibantu Polri dan TNI.

Aldi mengaku, Pemkot Bukittinggi tak bisa melarang wisatawan berkunjung ke Bukittinggi. Namun, wisatawan yang datang diminta tak berkerumun.

Baca juga: Polisi Temukan Ibu dan 2 Anak Menangis serta Jalan Kaki di Tol Saat Hujan Lebat, Ini Penyebabnya

"Kita tidak bisa melarang orang datang ke Bukittinggi. Namun mereka dilarang untuk berkerumun. Jika ada kerumunan tentu akan kami bubarkan," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kepala Satpol PP Kota Bukittinggi itu menyebutkan, pemkot telah menyiapkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan selama libur panjang akhir tahun.

Terdapat dua sanksi yang terncantum dalam peraturan daerah yang telah diterbitkan, yakni sanksi sosial dan administrasi.

Namun, dalam penerapannya, Satpol PP lebih sering memberikan sanksi sosial kepada masyarakat yang melanggar.

"Seperti membersihkan fasilitas umum, menghafal pancasila dan lainnya," jelasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Regional
Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Regional
Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Regional
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Regional
Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X