Pemprov Jabar Diminta Fokus Tangani Covid-19, Bukan Bangun Alun-alun

Selain fokus penanganan wabah, Asep mengatakan pemerintah Jawa Barat juga seyogianya memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik untuk pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.

Menurut Asep, pembangunan infrastruktur yang harusnya menjadi skala prioritas adalah memperbanyak lahan pertanian dan areal persawahan serta pembangunan irigasi untuk membantu para petani yang saat ini juga ikut terdampak pandemi Covid-19.

"Nilai tukar petani hari ini tidak sampai target. Makanya banyak petani protes, berkeluh kesah, sampai membuang hak komunitas palawija. Artinya pemulihan ekonomi untuk petani harus kita maksimalkan ke depan," tuturnya.

"Alokasi anggaran kita harus fokus penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi. Pembangunan alun-alun silakan diterjemahkan dalam kondisi wabah saat ini. Tapi dengan membangun irigasi dan menaikkan nilai tukar petani ini sudah menadi kebutuhan," sambungnya.

Baca juga: Ini Harga Rapid Test Antigen Sebagai Syarat Masuk Jawa Barat

Selain itu, Asep juga mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang justru mengesampingkan janji politik dengan memprioritaskan megaproyek Segi Tiga Rebana yang berada di wilayah pantai utara Jawa Barat.

Padahal, kata Asep, dalam janji politik Kang Emil (sapaan akrab Ridwan Kamil), Jawa Barat bagian selatan yang jauh tertinggal dari bagian utara Jawa Barat harus diprioritaskan pembangunanya untuk mengejar ketertinggalan.

Selain itu, jika memang Segi Tiga Rebana menjadi prioritas pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya juga mendorong ketersediaan lahan pertanian baru di wilayah selatan sebagai pengganti lahan pertanian yang hilang di utara akibat masifnya pembangunan infrastruktur fisik.

"Di utara itu pembangunan membengkak. Sementara di selatan paling hanya pembangunan jalan saja. Kemudian, yang menggantikan lumbung pangan di utara mana? ini saya kritisi betul," bebernya.

Baca juga: Satgas Akui Ada Lonjakan Kasus Baru Covid-19 di Jawa Barat

Untuk itu, Asep menilai perlu ada perubahan RPJMD Jawa Barat 2018-2023 agar wilayah Jawa Barat bagian selatan bisa lebih diperhatikan.

"Perubahan RPJMD jangan sampai meniadakan janji kampanye. Visi misi lisan atau tulisan tercatat di RPJMD, perubahan secara sustantif jangan menghilangkan janji politik," tandasnya.