Pemprov Jabar Diminta Fokus Tangani Covid-19, Bukan Bangun Alun-alun

Ketua DPW PKS Jabar yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu menjelaskan, RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 harus ada perubahan mengingat situasi pandemi Covid-19 diprediksi masih panjang.

"Dalam APBD perubahan 2020 misalnya, Pemprov Jawa Barat masih memprioritaskan pembangunan fisik seperti alun-alun beberapa kabupaten/kota serta Command Center. Seharusnya apa yang menjadi concern Pemprov Jawa Barat saat ini seperti refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 harus dimaksimalkan," kata  Haru dalam kegiatan refleksi akhir tahun yang  digelar secara online melalui webinar zoom meeting, Jumat (18/12/2020).

Haru menilai, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini belum maksimal berpihak kepada rakyat.

Dia pun meminta agar seluruh wakil rakyat dari PKS di daerah untuk tetap mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang tidak memihak masyarakat di masa pandemi.

"Saya berharap anggota Fraksi PKS DPRD Jabar dan DPRD di kabupaten dan kota tetap kritis, bagaimanapun fungsi DPRD tidak boleh berkurang dalam pengawasan dan pengontrolan anggaran, apalagi di saat masa pandemi in," paparnya.

Haru menyatakan, Fraksi PKS DPRD Jabar mendesak agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali melanjutkan bantuan sosial Covid-19 di tahun 2021mendatang.

"Di Pusat berlanjut, kenapa di Jawa Barat tidak, harusnya berlanjut. Kami akan mengkritisi hal ini," ungkapnya.

Perihal anggaran pembangunan di tahun 2021, Haru mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat seolah tidak memperhatikan nasib rakyat Jawa Barat yang terdampak Pandemi Covid-19.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sama sekali tidak melakukan refocusing maksimal untuk penanganan Covid-19 di tahun 2021 mendatang.

Haru pun meminta penanganan Covid-19 di Jawa Barat harus maksimal karena Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk paling tinggi.

"Kemarin usul kami di Fraksi PKS DPRD Jabar terkait vaksin Covid-19 didengar pemerintah pusat. Seharusnya di Jabar pun, tentang penanganan Covid-19 ini didengar. Saya melihat hanya gimick saja, sehingga kami bersikap RPJMD 2018-2023 harus diubah yang saat ini masih dibahas di tingkat pansus sebelum nantinya mengesahkan anggaran murni 2021," tandasnya.

Senada dengan PKS, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mengatakan, RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 dalam kondisi saat ini harus fokus kepada penanganan pandemi Covid-19.

Tidak etis

Menurut dia, tidak etis jika Pemerintah Jawa Barat justru memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik seperti pembangunan alun-alun di beberapa kabupaten/kota.

"Mari kita rapatkan lagi, kita diskusikan lagi, skala prioritas apa pada masa sisa jabatan Kang Emil. Kita fokus apakah mau bikin alun-alun atau membangun rumah sakit untuk penanganan Covid-19 yang sementara ini masih berlangsung wabahnya. Kalau sampai tahun 2022 wabahnya, natal dan tahun baru tidak ada perayaan karena ada logika phisycal distancing. Sementara alun-alun itu tempat kerumunan, jadi filosofinya tidak nyambung," kata Asep saat dihubungi Kompas.com.

Selain fokus penanganan wabah, Asep mengatakan pemerintah Jawa Barat juga seyogianya memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik untuk pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.

Menurut Asep, pembangunan infrastruktur yang harusnya menjadi skala prioritas adalah memperbanyak lahan pertanian dan areal persawahan serta pembangunan irigasi untuk membantu para petani yang saat ini juga ikut terdampak pandemi Covid-19.

"Nilai tukar petani hari ini tidak sampai target. Makanya banyak petani protes, berkeluh kesah, sampai membuang hak komunitas palawija. Artinya pemulihan ekonomi untuk petani harus kita maksimalkan ke depan," tuturnya.

"Alokasi anggaran kita harus fokus penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi. Pembangunan alun-alun silakan diterjemahkan dalam kondisi wabah saat ini. Tapi dengan membangun irigasi dan menaikkan nilai tukar petani ini sudah menadi kebutuhan," sambungnya.

Selain itu, Asep juga mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang justru mengesampingkan janji politik dengan memprioritaskan megaproyek Segi Tiga Rebana yang berada di wilayah pantai utara Jawa Barat.

Padahal, kata Asep, dalam janji politik Kang Emil (sapaan akrab Ridwan Kamil), Jawa Barat bagian selatan yang jauh tertinggal dari bagian utara Jawa Barat harus diprioritaskan pembangunanya untuk mengejar ketertinggalan.

Selain itu, jika memang Segi Tiga Rebana menjadi prioritas pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya juga mendorong ketersediaan lahan pertanian baru di wilayah selatan sebagai pengganti lahan pertanian yang hilang di utara akibat masifnya pembangunan infrastruktur fisik.

"Di utara itu pembangunan membengkak. Sementara di selatan paling hanya pembangunan jalan saja. Kemudian, yang menggantikan lumbung pangan di utara mana? ini saya kritisi betul," bebernya.

Untuk itu, Asep menilai perlu ada perubahan RPJMD Jawa Barat 2018-2023 agar wilayah Jawa Barat bagian selatan bisa lebih diperhatikan.

"Perubahan RPJMD jangan sampai meniadakan janji kampanye. Visi misi lisan atau tulisan tercatat di RPJMD, perubahan secara sustantif jangan menghilangkan janji politik," tandasnya.