Diduga Bantu Sewa Posko Salah Satu Cagub, Kasatpol PP Padang Dilaporkan ke Kejari

Kompas.com - 03/12/2020, 12:53 WIB
Ilustrasi hukum di Indonesia shutterstock.comIlustrasi hukum di Indonesia

PADANG, KOMPAS.com - Setelah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat, Kepala Satpol PP Padang Alfiadi kembali dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Padang.

Dengan pelapor yang sama, Defrianto Tanius, Kasatpol PP Padang dilaporkan atas dugaan gratifikasi yang dilakukannya terkait pembayaran sewa gedung posko pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Mahyeldi-Audy.

"Betul kemarin ada laporan masuk terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan Kasatpol PP Padang dengan pelapor Defrianto Tanius," kata Kasi Intel Kejari Padang Yuni Hariaman yang dihubungi Kompas.com, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Wali Kota Padang Diminta Menonaktifkan Kasatpol PP yang Diduga Bantu Calon Gubernur

Yuni mengatakan saat ini pihaknya membutuhkan waktu untuk mempelajari laporan tersebut.

"Setelah kita terima, kita pelajari dulu. Ini membutuhkan waktu untuk.menindaklanjutinya," jelas Yuni.

Sementara Defrianto Tanius usai melaporkan dugaan itu mengatakan transaksi sewa menyewa gedung antara Alfiadi dengan pemilik gedung Muharamsyah terjadi pada 27 Mei 2020 lalu.

Hal ini dibuktikan dengan kontrak perjanjian sewa.menyewa dan pembayaran melalui transfer rekening dari Alfiadi ke Muharamsyah.

"Kontrak dan pembayaran dilakukan pada 27 Mei 2020 dimana saat itu Wali Kota Padang adalah Mahyeldi dan Alfiadi menjabat sebagai Kasatpol PP Padang," jelas Defrianto.

Baca juga: Bantu Sewa Posko Cagub Sumbar, Kasatpol PP Padang Dilaporkan ke Bawaslu

Kasatpol PP Padang Alfiadi membantah sebagai pihak yang menyewa gedung itu.

Alfiadi menyebut dirinya adalah perantara saja antara penyewa sebenarnya adalah Ketua Koperasi Saudagar Minang Raya.

"Saya hanyalah perantara. Waktu itu saya diminta oleh Ketua KSMR Pak Joy untuk membantu. Saya bantu. Uangnya dari Pak Joy," kata Alfiadi.

Kendati demikian, Alfiadi tidak membantah bahwa dirinya yang membuat perjanjian sewa dengan pemilik gedung Muharamsyah dan melakukan transfer Rp 150 juta dari rekeningnya ke Muharamsyah.

"Uangnya dari Pak Joy. Setelah ditransfer saya transfer lagi ke pemilik gedung," jelas Alfiadi.

 

Minta Dinonaktifkan

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Padang, Sumatera Barat, Budi Syahrial meminta Wali Kota Padang untuk memberhentikan sementara Kepala Satpol PP Padang Alfiadi yang tersangkut kasus dugaan netralitas ASN di Pilgub Sumbar.

Tindakan tegas itu mesti dilakukan Plt Wali Kota Padang Hendri Septa agar ASN benar-benar unetral dalam Pilkada.

"Indikasi kuat tidak netralnya Kasatpol PP sudah ada. Dia sudah dilaporkan kemudian memberi klarifikasi hanya sebagai perantara. Disitu jelas dia tidak netral, perantara itu sama saja memihak," kata Budi Syahrial kepada Kompas.com, Selasa (1/12/2020).

Budi mengatakan tindakan tegas berupa non aktif pejabat yang terlibat kasus netralitas ASN merupakan langkah yang tepat untuk efek jera.

"Di non aktifkan saja sementara. Jika tidak terbukti bersalah, jabatannya bisa dikembalikan. Kalau bersalah ya diganti. Ini baru tegas dan bisa menimbulkan efek jera," kata Budi.

Alfiadi diduga membayarkan uang sewa Posko Pemenangan salah satu pasangan calon Gubernur Sumatera Barat dan Wakil GUbernur Sumbar sehingga dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, Senin (30/11/2020).

Alfiadi dilaporkan seorang warga bernama Defrianto Tanius atas dugaan netralitas ASN.

Saat melapor, Defrianto melampirkan bukti-bukti berupa perjanjian sewa antara Muharamsyah sebagai pemilik gedung dengan Alfiadi dan bukti transfer dari rekening Alfiadi ke Muharamsyah sebesar Rp 150 juta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rakor Bersama Jajaran Pemkab Luwu Utara, Bupati IDP Paparkan Program Prioritas

Rakor Bersama Jajaran Pemkab Luwu Utara, Bupati IDP Paparkan Program Prioritas

Regional
Dinkes Kota Padang Targetkan 700.000 Warga Menerima Vaksin Covid-19

Dinkes Kota Padang Targetkan 700.000 Warga Menerima Vaksin Covid-19

Regional
Gubernur Kalbar Geram karena Lahan Konsesi Sengaja Dibakar: Mereka Pikir Saya Takut

Gubernur Kalbar Geram karena Lahan Konsesi Sengaja Dibakar: Mereka Pikir Saya Takut

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 1 Maret 2021

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 1 Maret 2021

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 1 Maret 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 1 Maret 2021

Regional
Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi SD, Eks Pejabat Disdik Bantaeng Ditahan

Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi SD, Eks Pejabat Disdik Bantaeng Ditahan

Regional
Tambak Dipasena Dibangun Ulang, Bupati Tulang Bawang Berikan Apresiasi kepada Jokowi

Tambak Dipasena Dibangun Ulang, Bupati Tulang Bawang Berikan Apresiasi kepada Jokowi

Regional
Gubernur: Agar Orang Mau Berkunjung ke Bali, Pandemi Harus Dikendalikan

Gubernur: Agar Orang Mau Berkunjung ke Bali, Pandemi Harus Dikendalikan

Regional
Bali Siapkan Zona Hijau Covid-19 untuk Wisatawan Asing dan Domestik

Bali Siapkan Zona Hijau Covid-19 untuk Wisatawan Asing dan Domestik

Regional
Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Disebut Paham Lokasi, Polisi: Sebagian CCTV Ditutup Lakban

Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Disebut Paham Lokasi, Polisi: Sebagian CCTV Ditutup Lakban

Regional
2.500 Anggota Polda Bali Terima Vaksin Covid-19, Kapolda: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

2.500 Anggota Polda Bali Terima Vaksin Covid-19, Kapolda: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Regional
Wacana KLB Digelar di Bali, Demokrat Bali: Itu Ilegal, Kami Menolak Tegas

Wacana KLB Digelar di Bali, Demokrat Bali: Itu Ilegal, Kami Menolak Tegas

Regional
Pemilik Toko di Blitar Tewas akibat Hantaman Benda Tumpul di Kepala

Pemilik Toko di Blitar Tewas akibat Hantaman Benda Tumpul di Kepala

Regional
Jokowi Berharap Setelah Vaksinasi Ekonomi dan Pariwisata di DIY Tumbuh

Jokowi Berharap Setelah Vaksinasi Ekonomi dan Pariwisata di DIY Tumbuh

Regional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Yogyakarta, Menkes Klaim Pelaksanaannya Lebih Rapi

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Yogyakarta, Menkes Klaim Pelaksanaannya Lebih Rapi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X