Polri dan TNI Cegah Politik Uang Jelang Pilkada, Bentuk Tim Patroli hingga Kerja Sama dengan Bank

PEKANBARU, KOMPAS.com - Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020, aparat kepolisian di Provinsi Riau berupaya mengantisipasi aksi pelaku money politics atau politik uang.

Salah satunya dilakukan oleh jajaran Kepolisian Resort (Polres) Kepulauan Meranti.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah, membentuk tim patroli gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Bawaslu dan pihak terkait lainnya.

"Kita melakukan patroli bersama dalam rangka mengantisipasi adanya politik uang menjelang pemilihan nanti," ujar Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Eko Wimpiyanto Harjito dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Debat Pamungkas Pilkada Serang, Tatu-Pandji Pamer Prestasi, Nasrul-Eki Bicarakan Pengangguran

Dia mengatakan, hari ini telah dilakukan apel gabungan untuk mengecek kesiapsiagaan anggota. Setelah itu, dilanjutkan dengan pelepasan tim gabungan.

Eko menjelaskan, patroli gabungan yang dilakukan ini bertujuan untuk mencegah bentuk-bentuk praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti.

"Polri dalam hal ini Polres Kepulauan Meranti bersinergi dengan TNI dan instansi terkait mendukung dan bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif jelang pelaksanaan pilkada," kata Eko.

Baca juga: Detik Terakhir Pilkada Karawang, AHY Minta Cellica-Aep Yakinkan Swing Voters

Kerja sama dengan bank

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti Syamsurizal mengatakan, pihaknya juga mengantisipasi modus baru yang disebut transaksi elektronik money politic.

Untuk mengantisipasi E-money politics ini, Gakkumdu bekerja sama dengan pihak perbankan.

"Sekarang era digital, modus penjahat politik modern sangat perlu kita antisipasi. Salah satunya transaksi money politics melalui elektronik," kata Syamsurizal.

Menurut dia, terkait modus E-money politic ini sudah dibahas di sentra Gakkumdu antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan.

Karena itu, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin menindak pelanggaran-pelanggaran pemilu dalam bentuk apapun.

Syamaurizal juga berharap kepada pihak perbankan bisa bekerja sama untuk menciptakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti bersih dari politik uang.