Siapa Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada Sumbar?

Tak sebanding dengan biaya Pilkada

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, hasil survei KPK dan beberapa pihak lainnya memperlihatkan bahwa ada selisih antara biaya Pilkada dengan kemampuan harta pribadi para calon.

Berdasarkan data LHKPN yang disampaikan oleh para calon kepala daerah kepada KPK, total kekayaan pasangan calon terlihat tidak mencukupi untuk menutup ongkos Pilkada.

Menurut Lili, tak mengherankan apabila hasil survei KPK pada 2018 memperlihatkan bahwa sebanyak 82,3 persen dari seluruh pasangan calon yang diwawancarai mengakui adanya donatur dalam pendanaan Pilkada.

Sebab ada selisih perbandingan antara biaya Pilkada dan kemampuan harta calon kepala daerah.

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (FKDH) Kementerian Dalam Negeri Andi Bataralifu mengakui ongkos Pilkada yang mahal menyebabkan maraknya politik uang yang pada saatnya berpotensi menimbulkan kasus hukum.

Ia mengatakan, pada 2005 sampai Oktober 2020 terdapat total 457 kepala daerah atau wakil kepala daerah terkena kasus hukum dan yang terbanyak adalah kasus korupsi.

“Motif pelanggaran hukum itu adalah keinginan balik modal untuk maju Pilkada berikutnya, dengan cara obral izin, program dan proyek pembangunan pemda ke pengusaha, yakni investor atau cukong politik, mutasi pejabat, ketuk palu pengesahan APBD bersama DPRD, dan lain-lain,” kata Andi seperti dikutip dari Antara, Kamis.