Pilkada Medan, Polemik Kampanye di Masjid hingga Foto Calon yang Buram

"Silakan saja, tak ada masalah. Misalnya kepling yang diperiksa Bawaslu, itu inisiatif mereka, bukan pengaduan dari kita. Kita fokus membenahi sistem kampanye kita mendekati masyarakat, kita tidak peduli dengan kelompok nomor dua," tegasnya. 

Soal kans politik, dia bilang tidak hanya sekadar menang, tapi menang telak. Harapannya bisa di atas delapan persen sehingga kondisinya akan lebih normal.

Kalau tipis-tipis menangnya akan berisiko karena harus mengantisipasi kecurangan, makanya pendekatan ke masyarakat dan gerakan-gerakan ke relawan gencar dilakukan.

Relawan bekerja berdasarkan inisiatif sendiri dan mandiri, serba pas-pasan, sementara yang dilawan adalah orang yang punya modal kuat.

"Kita bangga dengan masyarakat arus bawah yang entah siapa-siapa mereka, cetak baju sendiri, cetak rompi sendiri, gerakan sendiri. Cuma datang ke kantor minta flyer dan brosur, itu aja. Ini perlawanan rakyat, karena kita melawan kekuasaan, ya kita lihat ajalah nanti," pungkas Ahmady.

Bobby-Aulia intensifkan kunjungan ke masyarakat

Ikrimah Hamidi, juru bicara Bobby-Aulia, yang juga diwawancarai Kompas.com melalui sambungan telepon mengatakan, pihaknya menginsentifkan kunjung ke masyarakat untuk melihat dan mendengar langsung keluhan mereka.

Baca juga: Debat Pilkada Medan Putaran Kedua, Bobby-Aulia Sebut Rencana Sentralisasi Etnis untuk Pariwisata

Teknisnya adalah melalui berbagai kegiatan, baik yang digagas para relawan atau yang diciptakan sendiri oleh tim pemenangan seperti konsolidasi ke simpul-simpul dan tokoh masyarakat lintas elemen di Kota Medan.

"Kita nggak mungkin lagi menjangkau detail-detail wilayah yang ada di semua Kota Medan, walau masyarakat menginginkan calon itu bisa bertemu langsung, sulit kita cover. Jaring-jaring tokoh masyarakat inilah yang ingin kita maksimalkan keberadaannya," katanya.

Untuk mengantisipasi kecurangan yang mungkin terjadi. Ikrimah mengakui, berdasarkan laporan Bawaslu Kota Medan, pihaknya paling banyak melakukan pelanggaran, terutama terkait penempatan APK dan spanduk yang berlebihan dan tidak pada tempatnya.

Namun, kata Ikrimah, pelanggaran ini tidak sebanding dengan pelanggaran yang paling banyak dilakukan paslon nomor urut satu, yaitu aktivitas di rumah-rumah ibadah, khususnya masjid.

"Kecurangan yang menurut kami adalah yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat Kota Medan, ini harus dihindari secara maksimal. Apa itu? Menggunakan rumah ibadah sebagai tempat berkampanye secara langsung," ucapnya.

Tidak ada gunanya membangun Kota Medan kalau masyarakatnya pecah akibat konflik bernuansa SARA, terutama agama akibat dari pilkada, merekatkannya kembali butuh waktu lama dan sulit.

Oleh karena itu, pihaknya meminta hal ini menjadi perhatian Bawaslu dan Panwaslu. Ia juga meminta masyarakat bekerja sama untuk melaporkan kalau ada paslon yang melakukan kampanye politik di rumah-rumah ibadah.

"Kami tidak ada melaporkan secara langsung ke Bawaslu atau Panwaslu, namun kami mendorong masyarakat untuk melakukan itu. Kebanyakan yang kami baca, dugaan pelanggaran di masjid," kata mantan anggota DPRD Sumut dari PKS ini.

Soal foto buram dan tudingan ada "permainan" dari KPU Kota Medan, Ikrimah menilai dugaan itu terlalu prematur tanpa kroscek terlebih dahulu.

Pada akhirnya, KPU memberikan klarifikasi bahwa foto paslon nomor satu terlihat jelek itu bukan unsur kesengajaan. Masing-masing Liaison Officer (LO) paslon di KPU Medan sudah mendaftarkan foto paslonnya masing-masing.

Menurut dia, foto yang didaftarkan paslon 01 sifatnya natural, apa adanya saja, tidak ada pencerahan dan sebagainya.

Berbeda dengan yang paslon nomor dua yang menyunting fotonya karena mengetahui ketika dicetak hasilnya akan tampak lebih bagus.