Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Ini Kata Gubernur dan Wagub NTB

Kompas.com - 22/10/2020, 20:02 WIB
Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah FITRI RWagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah

MATARAM, KOMPAS.com - Setahun kepemimpinan pemerintahan Jokowi-Makruf Amin, Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB), minta agar pemerintah pusat tetap konsisten dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk publik.

"Dibutuhkan konsistensi dibarengi dengan teknis yang cukup, komunikasi publik yang klir sehingga masyarakat tidak mispersepsi, tidak miskomunikasi," kata Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah, Kamis (22/10/2020).

Kritiknya untuk 1 tahun pemerintahan Jokowi-Makruf Amin, khususnya dalam penanganan Covid-19, karena ini terkait dengan persepsi masyarakat.

Dia berharap, pemerintah tidak buru-buru mengubah sebuah kebijakan.

Baca juga: Bedah UU Cipta Kerja, Gubernur NTB Kumpulkan Seluruh Elemen Masyarakat

"Jadi, jangan cepat berubah-ubah, kebijakan dari pemerintah pusat berkaitan dengan penanganan Covid ini. Harus ada kebijakan yang pasti, yang betul-betul dipikirkan, baru sampai ke bawah (masyarakat), harus lengkap yang sampai di masyarakat, bukan yang belum pasti karena bisa menyebabkan kebingungan dan menimbukan ketidakpercayaan," kata dia.

Meski demikian Rohmi memahami kesulitan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam setahun kepemimpinan mereka, di tengah pandemi Covid-19 ini.

Menurutnya, saat ini bukanlah situasi yang normal, karena kondisinya sulit, artinya yang dijalani selama 1 tahun ini di tengah Covid-19, tidak bisa diukur dengan parameter normal.

Karena, Covid-19 melanda seluruh dunia, sehingga tidak bisa mengukur apa yang dilakukan pemerintah pusat dengan ukuran tanpa latar belakang masalah Covid-19. Semua pihak harus adil menilai apa yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Makruf Amin.

Sebagai pimpinan di daerah, Rohmi memahami langkah pemerintah pusat yang selalu ingin segera menyampaikan kebijakan tertentu.

Namun, dia berharap sebaiknya segala sesuatu itu betul-betul dilengkapi dengan hal teknis sehingga tidak menimbulkan kebingungan masyarakat. 

Rohmi mencontohkan seperti Undang-Undang Cipta Kerja.

"Itu kan sebenarnya maksud pemerintah baik, akan tetapi karena tidak sampai ke bawah (masyarakat) informasinya, tiba-tiba sudah diketok, itu saja sih, mungkin lebih pada kebijakan itu well prepare (disiapkan dengan baik) sehingga masyarakat siap betul menerima informasi, baru informasi itu keluar atau beredar," kata Rohmi.

Secara keseluruhan, kakak kandung mantan Gubernur NTB, Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menilai, apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat saat ini, sudah di jalan yang tepat.

Artinya, fokus di tahun 2020 ini, pada penanganan Covid-19, lebih pada penanganan kesehatan dan penanganan ekonomi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rumahnya Kena Banjir, Ini Tanggapan Bupati Jember

Rumahnya Kena Banjir, Ini Tanggapan Bupati Jember

Regional
Jadi Terdakwa Kasus Lingkungan, Rusma Yul Anwar Tetap Dilantik Jadi Bupati Pesisir Selatan

Jadi Terdakwa Kasus Lingkungan, Rusma Yul Anwar Tetap Dilantik Jadi Bupati Pesisir Selatan

Regional
Banjir hingga 2 Meter Terjang Kota Probolinggo Jumat Petang, Warga Sempat Dievakuasi

Banjir hingga 2 Meter Terjang Kota Probolinggo Jumat Petang, Warga Sempat Dievakuasi

Regional
Pemilik Toko di Blitar Ditemukan Tewas dengan Tangan Terikat

Pemilik Toko di Blitar Ditemukan Tewas dengan Tangan Terikat

Regional
Kisah Rumah Dinas Wali Kota Salatiga, Tempat Soekarno Bertemu Hartini, Jadi Cagar Budaya yang Dikenal Angker

Kisah Rumah Dinas Wali Kota Salatiga, Tempat Soekarno Bertemu Hartini, Jadi Cagar Budaya yang Dikenal Angker

Regional
Pengolahan Sampah Jadi Bisnis Menjanjikan di Tengah Pandemi

Pengolahan Sampah Jadi Bisnis Menjanjikan di Tengah Pandemi

Regional
Asal Usul Nama Jakabaring Palembang, Berawal dari 4 Suku

Asal Usul Nama Jakabaring Palembang, Berawal dari 4 Suku

Regional
Oknum Polisi Bunuh 2 Wanita di Medan karena Tak Terima Dikomplain, Ini Kronologinya

Oknum Polisi Bunuh 2 Wanita di Medan karena Tak Terima Dikomplain, Ini Kronologinya

Regional
Kembali Dilantik Jadi Wali Kota Semarang, Hendi Paparkan Program Jangka Pendek

Kembali Dilantik Jadi Wali Kota Semarang, Hendi Paparkan Program Jangka Pendek

Regional
Berkunjung ke Tamborasi, Sungai Terpendek di Dunia yang Ada di Kolaka

Berkunjung ke Tamborasi, Sungai Terpendek di Dunia yang Ada di Kolaka

Regional
Cerita di Sepiring Nasi Pecel, dari Suguhan Ki Gede Pemanahan hingga Ditulis di Serat Centhini

Cerita di Sepiring Nasi Pecel, dari Suguhan Ki Gede Pemanahan hingga Ditulis di Serat Centhini

Regional
Lantik Terdakwa Korupsi sebagai Wakil Bupati, Ini Kata Gubernur Sumsel

Lantik Terdakwa Korupsi sebagai Wakil Bupati, Ini Kata Gubernur Sumsel

Regional
Gegara Sakit Hati, Seorang Oknum Polisi Bunuh 2 Wanita Sekaligus, Ini Faktanya

Gegara Sakit Hati, Seorang Oknum Polisi Bunuh 2 Wanita Sekaligus, Ini Faktanya

Regional
Jejak Sejarah Loji Gandrung, Rumah Dinas Wali Kota Solo yang Akan Ditempati Gibran

Jejak Sejarah Loji Gandrung, Rumah Dinas Wali Kota Solo yang Akan Ditempati Gibran

Regional
Kesaksian Ketua RT soal Terduga Teroris yang Ditangkap di Surabaya

Kesaksian Ketua RT soal Terduga Teroris yang Ditangkap di Surabaya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X