Riset I2: Setahun Jokowi-Ma'ruf, Rapor Kinerja di Media Menuai 76 Catatan

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang telah memasuki tahun pertama tak lepas dari sorotan media.

Indonesia Indicator (I2) menggunakan piranti lunak kecerdasan buatan (AI/artificial intellegence), mencatat rapor kinerja Jokowi di media massa pada tahun pertama periode II mencapai 76 dengan catatan.

“Dengan catatan, framing media pada pemberitaan Jokowi didominasi sentimen netral yang lebih tinggi, yakni 40 persen, disusul tone positif 36 persen dan negatif sekitar 24 persen," ujar Direktur Komunikasi I2, Rustika Herlambang, saat dihubungi Rabu (21/10/2020).

Menurut Rustika, sepanjang 20 Oktober 2019 hingga 30 September 2020, kinerja Jokowi diliput 2.209 media online Indonesia dalam 690.317 berita.

Baca juga: Riset I2: Donald Trump Masuk Top Influencer Media di Indonesia Terkait Covid-19

Soal penanganan Covid-19

Sebanyak 43 persen pemberitaan di media online diisi masalah penanganan Covid-19 oleh Jokowi. Hal inilah yang salah satunya diberikan framing netral oleh media. Dalam arti media wait and see dalam menghadapi kondisi pandemic yang juga menjadi isu global saat ini.

“Masalah ini adalah masalah yang sangat sensitif, hal-hal yang sifatnya saintifik, media akan memberikan informasi dengan sangat hati-hati karena dampaknya sangat luas,” lanjut Rustika.

Perhatian Jokowi pada isu-isu terkait perekonomian di tahun pertama periode II Jokowi juga menjadi atensi terbesar media massa. Isu-isu ekonomi dibahas sebanyak 47 persen dari total pemberitaan tentang Jokowi.

Hal itu, tak lepas dari pandemi Covid-19 yang menjadi persoalan nasional dan global, berakibat pada minusnya pertumbuhan ekonomi kuartal II dan III 2020.

Pemberitaan media massa terkait Jokowi disusul oleh isu Politik dan Keamanan (Polkam) sebanyak 23 persen, isu Sosial 22 persen, dan isu Hukum 8 persen.

Baca juga: Riset I2: Prabowo Menteri Paling Banyak Dibicarakan Warganet dalam 100 Hari Kabinet

Soal ekonomi

Isu terbanyak soal ekonomi adalah soal stimulus UMKM, pertumbuhan ekonomi, masalah bansos-BLT, serta isu pariwisata. Terkait kebijakan ekonomi Pemerintahan Jokowi, lanjut Rustika, media massa memberi catatan positif dan negatif.

Program besar Jokowi dalam pembangunan infrastruktur, mendapat apresiasi dalam ruang perbincangan media.

"Dalam isu infrastruktur ini, Presiden Jokowi dicitrakan tetap membangun komunikasi dengan pimpinan berbagai negara demi menjaring investasi, seperti dengan Pemerintahan Turki," papar Rustika.

Perhatian khusus Jokowi terhadap sektor UMKM juga turut mendapat catatan positif media massa. Sebelum pandemi, terdapat kebijakan penurunan bunga KUR menjadi 6 persen, pembagian voucher gas untuk UMKM, dan juga digitalisasi UMKM.

Setelah pandemi merebak, pemerintah melakukan kebijakan keringanan kredit, kredit modal kerja, serta BLT untuk para pelaku UMKM.

Media juga memberi catatan positif terkait kebijakan stimulus ekonomi yang terus ditekankan Pemerintahan Jokowi guna memperbaiki kondisi perekonomian di masyarakat, terutama di tengah pandemi Covid-19 dan kemerosotan perekonomian masyarakat.

Kartu prakerja

Termasuk di dalamnya upaya stimulus perekonomian yaitu kartu prakerja, program bantuan subsidi upah, penambahan nilai kartu sembako, keringanan pembayaran listrik dan juga lainnya.

Media juga mengkritisi sejumlah hal. Yakni melemahnya ekonomi. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 terkontraksi atau minus 5,32 persen, dan di kuartal III 2020 diproyeksi akan kontraksi minus 1,7 persen hingga 0,6 persen.

Tak hanya itu, media massa juga menyoroti nilai tukar rupiah yang tertekan, melemahnya IHSG, hingga gelombang PHK.

Bahkan, perusahaan sebesar Gojek pun dikabarkan melakukan PHK sebanyak 9 persen dari total karyawan.

Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, semenjak pandemi Covid-19, jumlah pekerja yang terkena PHK berjumlah 3,5 juta orang. Jumlah ini menambah jumlah pengangguran di Indonesia hingga mencapai 10,3 juta orang.

Soal utang luar negeri

"Utang negara masih menjadi isu yang masih sering disorot dan konsisten dibahas media mengenai Jokowi," kata Rustika.

Bahkan, Indonesia disebut sebagai negara dengan utang luar negeri terbesar ke-7 oleh World Bank. Presiden Jokowi juga dikritik sejumlah pengamat ekonomi, karena dalam masa pandemi pun pemerintah masih membuat utang baru di 2020. Utang negara tumbuh 5 persen dalam pemberitaan Agustus 2020.

Pada bidang sosial, sorotan media terbanyak adalah soal berbagai bantuan sosial, BPJS, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, yang meskipun kadang ada riak, namun dampaknya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang paling bawah.

Isu bidang Kesehatan, menjadi atensi terbesar media melalui informasi terkait penanganan Covid-19, vaksin, penyelenggaraan test dan lainnya.

Politik dan hukum: anak dan menantu ikut pilkada

Pada bidang hukum, isu soal Papua, omnibus law (beririsan dengan politik), isu lama seperti Harun Masiku atau Novel Baswedan.

Sementara, isu politik yang mengiringi Jokowi setahun terakhir adalah Pilkada Serentak.

Menurut Rustika, terdapat dua isu besar yang muncul di media, yakni desakan pengunduran pelaksanaan Pilkada 2020 karena pandemi Covid-19, dan keikutsertaan anak dan menantu Jokowi yaitu Gibran Rakabuming dalam Pilkada Kota Solo, dan Bobby Nasution dalam Pilkada Kota Medan.

"Hal itu sempat menimbulkan narasi politik dinasti dan mendapatkan sentimen negatif dari publik. Sementara itu, Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa dirinya tengah membangun dinasti politik. Menurutnya, Gibran maupun Bobby mengikuti sebuah kompetisi yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan semua keputusan ada di tangan rakyat dalam menggunakan suaranya," tutur Rustika.

Omnibus law

Catatan lain terhadap Jokowi adalah soal omnibus law, khususnya UU Cipta Kerja, yang juga masuk dalam 10 isu terbesar yang ditujukan pada Jokowi.

Isu ini mendapat framing negatif karena sempat menimbulkan gelombang demo dari kelompok buruh, mahasiswa, dan 212.

Hal tersebut cukup penting mengingat pesan yang ada di media (dan media sosial) tentang pemerintah dan Presiden Jokowi akan membangun persepsi yang pada gilirannya berperan sangat krusial.

Publik tidak hanya mengidamkan kepuasan atas kinerja pemerintah dalam bentuk fisiknya tetapi juga membutuhkan bangunan citra pemimpin melalui media.

“Persepsi dapat membangun afeksi, dukungan emosional, atau sebaliknya dapat memunculkan penolakan, ketidakpuasan dan perlawanan. Oleh karena itu, ke depan penguatan strategi komunikasi pemerintah agar lebih baik perlu menjadi perhatian Jokowi di tengah perang wacana di era digital seperti saat ini,” tukas Rustika.