Kompas.com - 14/10/2020, 18:26 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri konferensi pers di Gedung Pusat Dakwah Islam, Kota Bandung, Rabu (14/10/2020). KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri konferensi pers di Gedung Pusat Dakwah Islam, Kota Bandung, Rabu (14/10/2020).

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku mendapat instruksi untuk segera menyosialisasikan pelaksanaan regulasi Omnibus Law dari pemerintah pusat.

Hal itu ia katakan setelah melakukan rapat virtual selama empat jam bersama Mendagri dan sejumlah menteri lain di Gedung Pakuan.

"Tadi sepanjang 4 jam dibahas sosialisasi undang-undang Cipta kerja Omnibus Law dari sudut pandang asbabun nuzul lahirnya undang-undang tersebut dari masalah keamanan dari masalah lain-lain. Instruksinya adalah semua daerah untuk aktif menyosialisasikan kira-kira begitu," tutur Emil, sapaan akrabnya di Gedung Pusat Dakwah Islam, Kota Bandung, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Ridwan Kamil: Presiden Minta Gubernur, TNI, Polri Sosialisasikan Omnibus Law

Emil juga mengaku diperintahkan untuk membuat tim kecil untuk menyosialisasikan sekitar 12 klaster dalam regulasi baru tersebut.

"Bahwa terjadinya dinamika itu sudah realitanya, tapi tidak memberhentikan kita untuk menyosialisasikan apa yang dimaksud. Nah, salah satu tugas provinsi membuat tim kecil yang tugasnya menjadi tim yang menyosialisasikan kurang lebih 11 sampai 12 klaster," tuturnya.

Dalam rapat itu, kata dia, salah satu fokus pembahasan adalah klaster ketenagakerjaan. Ia pun mendapat pemaparan langsung dari Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Memang fokusnya tadi di ketenagakerjaan. Tadi dibahas sama ibu menteri yang hoaks, tidak hoaks dan lain-lain. Harusnya sih kalau duduknya dengan jernih pemahaman itu bisa dimengerti dengan baik," paparnya.

Baca juga: Fakta Polisi Aniaya Satpam dan Rusak Kampus Unisba Saat Mengamankan Demo Tolak Omnibus Law

Kendati demikian, Emil pun tetap memberi ruang bagi masyarakat yang menolak regulasi itu dengan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Dan, masih ada ruang ruang pertama adalah menggugat ke MK. Jika tidak puas, ruang kedua adalah ikut memperbaiki dalam proses penyusunan peraturan pemerintah di tahap dua," jelasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Regional
Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Regional
BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

Berita Foto
Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X