Tak Ikut Demo, Buruh Bangka Belitung Ingin UU Cipta Kerja Diuji di MK

Kompas.com - 06/10/2020, 11:54 WIB
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (25/8/2020). Massa buruh menyerukan Tolak Omnibus Law. ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONOSejumlah buruh berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (25/8/2020). Massa buruh menyerukan Tolak Omnibus Law.

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Wilayah Kepulauan Bangka Belitung tak mengambil bagian dalam aksi demo menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja dengan alasan situasi tidak mendukung.

Ketua SPSI Bangka Belitung Darusman mengatakan, pihaknya kini mendorong perwakilan pekerja untuk menggunakan proses hukum melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami lihat situasi saat ini tidak mendukung. Kalau pun ada aksi tentu akan ditolak izinnya. Sementara pekerja juga punya tanggung jawab sedang bekerja, jadi uji materi yang diperlukan," kata Darusman saat berbincang dengan Kompas.com di Pangkalpinang, Selasa (6/10/2020).

Baca juga: 9.236 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Antisipasi Demo Buruh Hari Ini

Selain kondisi yang dinilai kurang berpihak pada buruh, lanjut Darusman, pengurus SPSI Bangka Belitung juga tidak menerima surat resmi secara langsung dari pusat untuk menggelar aksi.

"Kami tetap mengapresiasi aksi yang dilakukan kawan-kawan di berbagai daerah. Tapi karena kondisi saat ini harus ada cara lain," ujar dia.

Darusman menuturkan, aksi massa menolak omnibus law UU Cipta Kerja telah dilakukan pada 10 Agustus 2020 di kantor DPRD Bangka Belitung. Namun, belakangan undang-undang tersebut tetap disahkan DPR.

Sehingga cara lain yang harus ditempuh adalah menyiapkan kajian akademis untuk dibawa ke hakim konstitusi.

"Bangka Belitung pasti mendukung jika sampai ke MK," ucap Darusman.

Menurut Darusman, lebih dari 100 juta pekerja akan terdampak dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja ini.

Baca juga: Ada Kerumunan Massa Buruh, Gerbang Tol Cikande Sempat Ditutup, Ini Kondisi Terkini

 

Namun aksi penolakan masih bersifat sporadis dan diperkirakan hanya satu juta di seluruh Indonesia yang turun ke jalan.

"Karena secara kelembagaan telah ditetapkan. Memang itu kewenangan DPR, maka harus disatukan lagi langkah ini dalam uji materi," ucapnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X