Gubernur Sulsel Tunjuk 7 Pjs Gantikan Bupati yang Cuti Kampanye, Ini Rinciannya...

MAKASSAR, KOMPAS.com - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah mengukuhkan tujuh penjabat sementara (Pjs) menggantikan sejumlah bupati yang cuti kampanye pada Pilkada Serentak 2020.

Pelantikan tujuh Pjs itu dilakukan di rumah jabatan gubernur pada Sabtu (26/9/2020).

Baca juga: Kota Malang Masih Zona Merah, Jalan Ijen Ditutup Saat Akhir Pekan

Mereka adalah asisten 1 bidang pemerintahan Andi Aslam Patonangi sebagai Pjs Bupati Gowa, Kepala Kesbangpol Asriadi Sulaiman sebagai Pjs Bupati Selayar, dan Kepala DPMPTSP Jayadi Nas sebagai Pjs Bupati Luwu Timur.

Lalu, staf ahli gubernur Iqbal Suaeb sebagai Pjs Bupati Luwu Utara, Kepala Biro Umum Idham Kadir Pjs Bupati Soppeng, Kepala BPSDM Sulsel Asri Sahrun Said Pjs Bupati Tana Toraja, dan Kadiskominfo Amson Padolo sebagai Pjs Bupati Toraja Utara.

Pengukuhan diawali dengan pembacaan pakta integritas yang dibacakan Pjs Bupati Gowa, Andi Aslam Patonangi.

Nurdin Abdullah yakin tujuh Pjs itu bisa menjalankan tugas dengan baik. Mereka, kata Nurdin, bisa menjalankan roda pemerintahan menggantikan kepala daerah yang cuti kampanye.

“Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Tiga hal tugas utama yakni mengawal pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, serta menjaga netralitas ASN dan terkait Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD),” kata Nurdin saat pelantikan.

Menurut Nurdin, tujuh Pjs ini memiliki wewenang menetapkan APBD yang sebelumnya telah disusun kepala daerah. Para kepala daerah, kata dia, merampungkan penyusunan RAPBD sebelum cuti pilkada.

“Ini paling penting, merekalah yang akan menetapkan APBD. Oleh karena itu, saya sudah berpesan kepada bupati sebelum cuti agar dirampungkan penyusunan RAPBD-nya agar penjabat sementara tidak mengutak-atik APBD itu,” terangnya.

Nurdin juga meminta para Pjs menjaga stabilitas keamanan daerah yang dipimpinnya.

Baca juga: Bupati Serang dan Pandeglang Cuti Kampanye, Wagub Banten Tunjuk 2 Pjs

Mereka diminta segera berkoordinasi dengan Forkompida, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan penyelenggara pemilu. 

“Untuk menyamakan langkah kita. Tapi yang paling penting adalah dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif di daerah harus menjaga netralitas ASN, itu penekanan saya,” jelasnya.