Komnas HAM Mediasi Polemik Pendirian GBI Tlogosari di Semarang

Kompas.com - 17/09/2020, 18:13 WIB
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan mediasi bersama Pemerintah Kota Semarang terkait polemik pendirian bangunan GBI Tlogosari, Kamis (16/9/2020). KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan mediasi bersama Pemerintah Kota Semarang terkait polemik pendirian bangunan GBI Tlogosari, Kamis (16/9/2020).

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) bersama Pemerintah Kota Semarang menggelar mediasi terkait polemik pendirian bangunan GBI Tlogosari.

Sebelumnya, sejumlah warga menolak pembangunan rumah ibadat yang terletak di Jalan Malangsari No 83 Semarang karena dianggap telah menyalahi izin.

Sementara, pihak gereja sudah mengantongi IMB yang berlaku sejak 1998.

Baca juga: Kronologi Terbongkarnya Pria 55 Tahun Cabuli 2 Bocah di Rumah Ibadah, Korban Cerita ke Orangtuanya

Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara mengungkapkan pihaknya meminta kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Kementerian Agama agar segera mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar Wali Kota untuk menerbitkan izin pendirian gereja yang baru.

"Saya mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemkot Semarang mendukung proses mediasi ini. Baik itu komitmen Wali Kota Semarang yang secepatnya akan menerbitkan IMB begitu rekomendasi FKUB dan Kemenag keluar," jelas Beka saat ditemui usai mediasi di Balai Kota Semarang, Kamis (16/9/2020).

Dia menjelaskan dalam proses mediasi tersebut terjadi kesepakatan antara pihak GBI Tlogosari dan salah satu tokoh masyarakat Nur Azis.

"Kesepakatannya itu sepanjang GBI Tlogosari memenuhi syarat dan prosedurnya terkait izin, Pak Nur Azis dan warga sekitar tidak berkeberatan gereja didirikan," ucapnya.

Baca juga: Duduk Perkara Jemaat Gereja HKBP Cibinong Ricuh, Bermula dari Pelantikan Pendeta Baru

Sementara pihak GBI Tlogosari sudah memenuhi syarat terkait surat persetujuan warga sesuai peraturan menteri tentang izin mendirikan bangunan.

"Semua syarat sudah dipenuhi, surat dukungan warga juga sudah dipenuhi makanya kami minta rekomendasi dikeluarkan secepatnya dari FKUB dan Kemenag. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk menolak," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada semua pihak untuk menjaga kerukunan dan menjalin komunikasi yang baik agar tetap tercipta situasi yang damai dan kondusif.

Wakil Ketua I FKUB Kota Semarang, Yoseph Edy Riyanto mengatakan pihaknya akan bertemu dengan pengurus gereja terkait rekomendasi yang akan diberikan.

"Dari hasil pertemuan ini kita sepakat dengan apa yang sudah disampaikan. Setelah ini kita akan rapat dengan seluruh pengurus FKUB untuk bisa diputuskan bersama soal rekomendasi secepatnya," ujarnya.

Baca juga: Di Balik Kisruh Antarjemaat Gereja HKBP di Cibinong, Polisi: Itu Masalah Internal

Pada prinsipnya, kata Yoseph, FKUB mendukung berdirinya rumah ibadah agama, tapi dengan syarat aspek kerukunan harus terjalin baik.

"Harus ada relasi harmoni di antara kedua belah pihak yang sudah sepakat jadi win-win solution," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenazah TKW Tak Bisa Dipulangkan karena Agen Minta Rp 32 Juta

Jenazah TKW Tak Bisa Dipulangkan karena Agen Minta Rp 32 Juta

Regional
'Menyampaikan Aspirasi dengan Demonstrasi Disangka Biang Kerusuhan'

"Menyampaikan Aspirasi dengan Demonstrasi Disangka Biang Kerusuhan"

Regional
[POPULER NUSANTARA] Pria Penanam Ganja Ternyata Adik Mantan Wali Kota Serang | Nyanyikan Lagu yang Singgung Polisi Saat Demo, Mahasiswa Ditangkap

[POPULER NUSANTARA] Pria Penanam Ganja Ternyata Adik Mantan Wali Kota Serang | Nyanyikan Lagu yang Singgung Polisi Saat Demo, Mahasiswa Ditangkap

Regional
Fakta Honda Jazz Tabrak Truk Fuso, Selamat karena Tidur di Bagasi dan Dikira Ban Meletus

Fakta Honda Jazz Tabrak Truk Fuso, Selamat karena Tidur di Bagasi dan Dikira Ban Meletus

Regional
Tidur di Bagasi Honda Jazz, Ferdian Selamat dari Kecelakaan Maut di Tol Sumsel

Tidur di Bagasi Honda Jazz, Ferdian Selamat dari Kecelakaan Maut di Tol Sumsel

Regional
Kronologi Bayi Ditemukan Dalam Tas Ransel di Madiun, Berawal dari Suara Tangis

Kronologi Bayi Ditemukan Dalam Tas Ransel di Madiun, Berawal dari Suara Tangis

Regional
11 Penambang Batu Bara Tewas Tertimbun Longsor, 1 Korban Belum Teridentifikasi

11 Penambang Batu Bara Tewas Tertimbun Longsor, 1 Korban Belum Teridentifikasi

Regional
Banten Catatkan Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, Disumbang dari Ponpes

Banten Catatkan Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, Disumbang dari Ponpes

Regional
Besok, Giliran Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel

Besok, Giliran Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel

Regional
Hasil Rapid Test Reaktif, 58 Napi di Lapas Perempuan Denpasar Diisolasi di Sel Khusus

Hasil Rapid Test Reaktif, 58 Napi di Lapas Perempuan Denpasar Diisolasi di Sel Khusus

Regional
Dilarang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UGM Kemping di Kampus

Dilarang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UGM Kemping di Kampus

Regional
Pasutri Spesialis Pembobol Jok Motor Ditangkap, Suami Ditembak Polisi

Pasutri Spesialis Pembobol Jok Motor Ditangkap, Suami Ditembak Polisi

Regional
Gegara Knalpot Racing, Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya

Gegara Knalpot Racing, Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya

Regional
Kecelakaan Beruntun di Jalan Jember-Lumajang, 2 Warga Tewas

Kecelakaan Beruntun di Jalan Jember-Lumajang, 2 Warga Tewas

Regional
Mahasiswa Kecewa Gubernur dan Wagub Kaltim Tak Bersikap Tolak UU Cipta Kerja

Mahasiswa Kecewa Gubernur dan Wagub Kaltim Tak Bersikap Tolak UU Cipta Kerja

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X