Pendaftaran Pilkada dan Kerumunan Massa...

KOMPAS.com- Pilkada 2020 memasuki tahapan pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah.

Lantaran dilakukan di tengah pandemi, para simpatisan harus menahan diri mengekspresikan dukungan.

Namun rupanya masih ditemukan beberapa kasus kerumunan massa dalam proses pendaftaran Pilkada.

Baca juga: Kewalahan dengan Simpatisan hingga Ditegur Mendagri, Bupati Karawang: Maaf Jika Terkumpul Banyak Massa

Bupati Karawang minta maaf usai ditegur Mendagri

KOMPAS.COM/FARIDA Cellica-Aep saat mendaftar sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang periode 2020-2025 di KPU Karawang, Jumat (4/9/2020).

Peristiwa itu membuat kerumunan massa tak terhindarkan.

Bahkan, Mendagri menegur Cellica yang saat ini masih aktif menjabat Bupati Karawang.

Teguran Mendagri dilayangkan melalui surat Kementerian Dalam Negeri nomor 337/44450/OTDA.

Tak hanya itu, Cellica juga mendapatkan telepon dari Gubernur Jawa Barat.

"Saya tadi pagi ditelepon oleh Pak Gubernur Jawa Barat menyampaikan perihal surat teguran dari Dirjen Kementerian Dalam Negeri. Saya juga langsung klarifikasi kepada Dirjen OTDA Kemendagri perihal surat ini," ujar Cellica.

Baca juga: Tegur Keras 3 Bupati, Mendagri: Kendalikan Pendukung Saja Tidak Bisa

Ia mengaku, kewalahan mengendalikan simpatisan meski sebelumnya telah memberikan peringatan.

Cellica telah meminta simpatisannya menyaksikan proses pendaftaran melalui sosial media maupun YouTube KPUD Karawang.

Namun rupanya masih banyak simpatisan yang berdatangan.

"Saya memohon maaf bila acara kemarin terkumpul banyak massa," tutur dia, Sabtu (5/9/2020).

Baca juga: KPU Sebut Kewenangannya Terbatas untuk Atur Kerumunan Saat Pendaftaran Peserta Pilkada

KOMPAS.com/RASYID RIDHO Kerumunan massa pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa di depan gedung KPU Serang

Kerumunan di pendaftaran Tatu-Panji, KPU lakukan evaluasi

Ratusan pendukung pasangan petahana Serang, Ratu Tatu Chasanah dan Panji Tirtayasa berkerumun di gedung KPU Serang.

Mereka terlihat tak menerapkan protokol kesehatan yakni menjaga jarak.

Akibatnya, polisi menutup jalan di depan kantor KPU.

Ketua KPU Serang Abidin Nasyar mengatakan, pihak KPU telah mengingatkan pendukung agar tak berkerumun.

"Kami evaluasi protokol kesehatan. Memang sangat kami utamakan dan kami sudah memberikan wanti-wanti kepada tim pengamanan di luar bagimana menjaga social distancing," ujar Abidin.

"Kami sudah melayangkan kepada tim pasangan calon, kami sudah membatasi yang boleh ke dalam areal KPU hanya 100 orang, tidak boleh lebih dari itu," kata dia.

Di hari selanjutnya, KPU berjanji akan memperketat penerapan protokol kesehatan.

Baca juga: Ada Kerumunan di Pendaftaran Tatu-Pandji, Polisi dan KPU Akan Evaluasi Protokol Kesehatan

Massa pendukung berkerumun di depan KPU Tangsel

Pendaftaran Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) juga diwarnai kerumunan massa di depan kantor KPU Tangsel.

Massa pendukung Muhamad-Sara hanya menunggu di depan kantor KPU karena jumlah orang yang masuk ke KPU dibatasi.

KPU hanya memperbolehkan kedua bakal calon dan pimpinan partai yang masuk ke dalam aula.

Sementara di halaman KPU, hanya diperbolehkan perwakilan partai dan 30 relawan.

Kabag Operasional Polres Tangsel AKP Yudi Permadi mengatakan sudah mengimbau para pendukung agar tidak berkerumun.

Mereka pun mulai bergeser dan tidak lagi berkerumun di depan KPU maupun di pinggir jalan.

"Sudah tidak ada kerumuman di pinggir jalan lagi. Mereka diminta mencari tempat untuk menunggu di sekitar lokasi dengan tetap tidak berkerumun," kata Yudi.

Baca juga: Bawaslu Sebut Ciptakan Kerumunan Saat Pendaftaran Calon Pilkada 2020 Bisa Dijerat 4 Pasal

Kerumunan massa, KPU: kewenangan kami terbatas

Shutterstock Ilustrasi penyebaran virus corona

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan, situasi di jalan maupun lokasi lain ketika bakal paslon menuju ke lokasi pendaftaran adalah di luar kewenangan KPU.

"Kewenangan KPU terbatas. Kewenangan kami hanya pada saat berada di kantor KPU, pendaftaran bakal paslon (pasangan calon) harus sesuai protokol kesehatan (yang ada di dalam PKPU)," ujar Raka Sandi.

Ia meminta simpatisan mematuhi PKPU, peraturan kepala daerah maupun aturan Satgas Covid-19 sebagai pedoman.

"Sebenarnya peraturan-peraturan itu sudah ada dan tetap berlaku baik ada Pilkada maupun tidak, sehingga mohon diikuti dan dipatuhi," kata dia.

Baca juga: Sisa 2 Hari Pendaftaran Peserta Pilkada, Mendagri Minta Larangan Pengumpulan Massa DIpatuhi

Bawaslu akan tegas

Shutterstock Ilustrasi virus corona, vaksin virus corona

"Fungsi Bawaslu adalah mengawasi seluruh paslon. Dan saat mengawasi, maka kita awasi siapa saja termasuk tindak lanjut dari pengawasan itu," kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Sabtu (5/9/2020).

Bagi bakal paslon petahana, kata Fritz, mereka terikat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Maka aturan pemerintah perihal pandemi Covid-19 harus dipatuhi oleh setiap kepala daerah.

Ia juga mengatakan, ada PKPU yang di dalamnya tercantum larangan mengumpulkan massa atau hal lain yang mengabaikan protokol kesehatan saat pendaftaran maupun kampanye.

"Jadi semua sudah ada aturannya. Harapan kami semua paslon memahami dan mematuhinya. Bawaslu tetap mengawasi itu," kata Fritz.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Farida Farhan, Rasyid Ridho, Tria Sutrisna, Dian Erika Nugraheny | Editor: Robertus Belarminus, Irfan Maullana, Bayu Galih, Egidius Patnistik)