Patok Batas Negara di Sebatik Bergeser, ke Kantor Camat Harus Lewati Wilayah Malaysia

Kompas.com - 05/09/2020, 07:27 WIB
Camat Sebatik Utara Zulkifli bersama sekretaris BNPP Suhajar Diantoro saat berfoto di patok 1 RI Malaysia  tak jauh dari kantor camat Sebatik utara (zulkifli) Kompas.com/Ahmad DzulviqorCamat Sebatik Utara Zulkifli bersama sekretaris BNPP Suhajar Diantoro saat berfoto di patok 1 RI Malaysia tak jauh dari kantor camat Sebatik utara (zulkifli)
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Sekitar 2,16 km lahan di Desa Seberang, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimanan Utara masuk wilayah Malaysia.

Hal tesebut terjadi sejak adanya pemasangan patok batas negara yang baru di areal patok 1 dan 2 Sebatik.

Menurut Camat Sebatik Utara pemasangan patok baru tersebut membuat 44 warga kehilangan lahan mereka karena lahan pertanian mereka akhirnya masuk wilayah Malaysia.

Tak hanya itu. Jalan menuju kantor Kecamatan Sebatik Utara juga terpotong karena sebagian menjadi milik Malaysia.

Baca juga: Patok Batas Negara Diukur Ulang, Puluhan Hektar Lahan di Sebatik Jadi Wilayah Malaysia

"Jalan masuk kantor Kecamatan Sebatik Utara terpotong sekitar 30 meter. Jadi kalau mau ke kantor camat kita lewat Malaysia, kita jadi pendatang haram (imigran gelap) untuk sementara," katanya.

Zulkifli mengatakan saat ini pihaknya hanya bisa memberikan pemahaman kepada warga jika belum ada sosialisasi khusu untuk wilayah yang terdampak dengan pemasangan patok baru.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mengeluhnya masyarakat itu, tanahnya terpotong hilang, sertifikat setengahnya kosong. Kita kasih pemahaman, di pusat juga belum ada sosialisasi khusus untuk wilayah wilayah yang terdampak."

"Kita akui memang ada pemasangan patok baru, tapi kan belum ada pemusnahan patok lama dan peresmian patok baru, dan kita sudah laporkan hal ini ke BNPP. Jadi kita sampaikan untuk menunggu kejelasan dari pusat," jelasnya.

Baca juga: Wisata Desa Langgason Nunukan, Rafting di Sungai Perbatasan RI-Malaysia

Gara-gara lahan, cekcok dengan warga Malaysia

Warga Desa Liang Bunyu di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengeluhkan pungutan tak resmi penggunaan lahan pantai untuk membuat jemuran rumput laut oleh RT setempat, Selasa (17/7/2018). KOMPAS.com/SUKOCO Warga Desa Liang Bunyu di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengeluhkan pungutan tak resmi penggunaan lahan pantai untuk membuat jemuran rumput laut oleh RT setempat, Selasa (17/7/2018).
Sementara itu Kepala Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Hambali mengatakan banyak masyarakat yang mempertanyakan ganti rugi dan status sertifikat tanah yang mereka miliki akibat pergeseran patok batas negara.

Untuk itu pihaknya melakukan pengukuran ulang patok batas negara oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Jabatan Ukur dan Pemetaan (JUPEM) Malaysia pada Juni 2019.

Hasilnya ada 44 warga yang dirugikan karena puluhan lahan perkebunan dan persawahan miliknya masuk wilayah Malysia.

Baca juga: Merasa Mampu, Ratusan Penerima PKH di Sebatik, Perbatasan RI-Malaysia Mundur

"Ada sekitar 44 warga yang mengaku dirugikan karena sebagian lahan mereka masuk Malaysia," ujar Hambali, saat dihubungi, Jumat (4/9/2020).

"Sebagian besar warga ada kepemilikan sertifikat, data kita sekitar 44 orang, mereka menggarap lahan, berkebun dan bertani di sana sejak lama," katanya.

Ia bercerita akibat kejadian tersebut, warga desa sempat cekcok dengan warga Malayasia yang berusaha menggarap lahan yang diyakini masuk wilayah mereka.

Baca juga: Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Bahkan Hambali mengatakan ada warga Malaysia yang bersikeras mengambil hasil pertanian di lahan milik warga desa yang masuk wilayah Malaysia.

"Kita mediasi, karena ini belum ada diresmikan dan belum dipastikan. Saya sampaikan itu (mengambil dan menguasai lahan) tidak bisa, kecuali antar dua negara sudah sepakat. Jadi sementara ini silahkan digarap masing masing seperti biasa sampai ada kejelasan," kata Hambali.

Sejak konflik tersebut, warga terus mendesak kepala desa untuk memperjelas status lahan pertanian mereka.

Baca juga: Perjuangan Winda, Tuna Rungu Asal Nunukan, Jadi Juara 1 Lomba Bisindo Nasional

"Kita mediasi, karena ini belum ada diresmikan dan belum dipastikan. Saya sampaikan itu (mengambil dan menguasai lahan) tidak bisa, kecuali antar dua negara sudah sepakat. Jadi sementara ini silahkan digarap masing masing seperti biasa sampai ada kejelasan," kata Hambali.

Kasus tersebut sebenarnya sudah dilaporkan ke pemerintah kabupaten.

Namun penanganan terkendala karena Pemerintah kabupaten Nunukan atau Biro Perbatasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengaku belum bisa bersikap karena masih menunggu informasi pemerintah pusat.

"Ini ranahnya tim pusat, kami tidak bisa memberi keterangan. Lagi pula data detailnya kami tidak tahu," sebut Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Negara (PPN) Setprov Kaltara Samuel ST Padan, melalui pesan tertulis.

Baca juga: Pohon Kratom yang Efeknya Mirip Ganja Tumbuh Liar di Hutan Nunukan, BNN Awasi Ketat

Semetara itu Anggota DPRD Nunukan daerah pemilihan Sebatik, Andre Pratama, berharap pemerintah terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera mendata luasan lahan masyarakat khususnya yang sudah bersertifikat agar warga segera mendapat kepastian status lahan mereka.

"Ada jalan yang dibangun oleh pemerintah dengan anggaran Badan Perbatasan sekarang posisinya masuk Malaysia. Itu juga harus diperjelas bagaimana statusnya? Takutnya, ada juga tanah masyarakat yang sertifikatnya dijadikan agunan di bank, ini juga harus jelas, kasihan mereka," katanya.

Baca juga: Nelayan Kepergok Jemput 6 Kg Sabu dalam Ban di Perbatasan RI–Malaysia

Pengukuran dilakukan pusat tanpa libatkan BPN Nunukan

Pemeriksaan kesehatan penumpang di pelabuhan tunon taka Nunukan oleh KKPKompas.com/Ahmad Dzulviqor Pemeriksaan kesehatan penumpang di pelabuhan tunon taka Nunukan oleh KKP
Semnetara itu Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nunukan Agoes Trijanto mengatakan pengukuran perbatasan dilakukan oleh pemerintah pusat, tanpa melibatkan BPN Nunukan.

Ia menjelaskan sampai hari ini hasilnya juga belum diumumkan, sehingga dalam peta BPN Nunukan belum tercantum secara pasti angka koordinat maupun luasan lahan yang masuk wilayah Malaysia.

"Kita belum bisa membandingkan atau memastikan datanya sebelum publish, ini kan belum resmi, sehingga belum kita data berapa luas lahan kita yang masuk Malaysia dan berapa lahan Malaysia yang masuk Indonesia," jawabnya.

Baca juga: Tiga TKI Tersesat dan Hilang di Hutan Perbatasan Malaysia, Terakhir Kontak Keluarga 13 April

Agoes berpendapat, ketika pemerintah pusat sudah merilis resmi dan hasil pengukuran sudah masuk dalam peta dengan adanya tanda tangan kedua negara, maka tentu akan ada tindak lanjut dan kejelasan terhadap para warga yang memiliki sertifikat lahan dimaksud.

"Nanti ada yang namanya kompensasi, bisa disesuaikan dengan hak-hak yang ada di Malaysia, perlakuannya bagaimana. Pasti akan dibicarakan antar dua negara, kita belum bisa ngapa-ngapain saat ini," kata Agoes.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Ahmad Zulfiqor | Editor: Teuku Muhammad Valdy Arief)



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang PON XX Papua, Kodam Cenderawasih Gencar 'Jemput Bola' Vaksinasi Warga

Jelang PON XX Papua, Kodam Cenderawasih Gencar "Jemput Bola" Vaksinasi Warga

Regional
Tangsel Raih Anugerah Parahita Ekapraya, Walkot Benyamin: Ini Bentuk Komitmen Wujudkan Kesetaraan Gender

Tangsel Raih Anugerah Parahita Ekapraya, Walkot Benyamin: Ini Bentuk Komitmen Wujudkan Kesetaraan Gender

Regional
Lewat '1000 Baju Baru', Dompet Dhuafa Penuhi Kebutuhan Pakaian Muslim Yatim Piatu

Lewat "1000 Baju Baru", Dompet Dhuafa Penuhi Kebutuhan Pakaian Muslim Yatim Piatu

Regional
Dukung Penanggulangan Covid-19, YPMAK Serahkan Bantuan kepada PMI Pusat

Dukung Penanggulangan Covid-19, YPMAK Serahkan Bantuan kepada PMI Pusat

Regional
Bertemu Ganjar, Dubes Denmark: Kami Tertarik Investasi di Jateng

Bertemu Ganjar, Dubes Denmark: Kami Tertarik Investasi di Jateng

Regional
Bersihkan Pesisir Mattiro Sompe, Sulsel, Dompet Dhuafa Kumpulkan 1,2 Ton Sampah

Bersihkan Pesisir Mattiro Sompe, Sulsel, Dompet Dhuafa Kumpulkan 1,2 Ton Sampah

Regional
Kiat Bupati Dharmasraya Turunkan PPKM ke Level 2, dari Vaksinasi Door-to-Door hingga Gerakan 3T

Kiat Bupati Dharmasraya Turunkan PPKM ke Level 2, dari Vaksinasi Door-to-Door hingga Gerakan 3T

Regional
Pemkot Madiun Gelar Vaksinasi untuk 750 Narapidana

Pemkot Madiun Gelar Vaksinasi untuk 750 Narapidana

Regional
Rumah Jagal Anjing di Bantul Digerebek Polisi, 18 Ekor Dievakuasi, Ini Kronologinya

Rumah Jagal Anjing di Bantul Digerebek Polisi, 18 Ekor Dievakuasi, Ini Kronologinya

Regional
Orasi di STIM Budi Bakti, Ketua Dompet Dhuafa Minta Mahasiswa Punya 4 Karakter Profetik

Orasi di STIM Budi Bakti, Ketua Dompet Dhuafa Minta Mahasiswa Punya 4 Karakter Profetik

Regional
Dijadikan Syarat PTM, Vaksinasi Pelajar di Kota Madiun Sudah Capai 90 Persen

Dijadikan Syarat PTM, Vaksinasi Pelajar di Kota Madiun Sudah Capai 90 Persen

Regional
Kisah Kuli Bangunan di Lampung Utara yang Wakafkan Upahnya untuk Bangun Masjid

Kisah Kuli Bangunan di Lampung Utara yang Wakafkan Upahnya untuk Bangun Masjid

Regional
Vaksinasi di Madiun Capai 77 Persen, Wali Kota Maidi: Akhir September Bisa 80 Persen

Vaksinasi di Madiun Capai 77 Persen, Wali Kota Maidi: Akhir September Bisa 80 Persen

Regional
Soal APBD Rp 1,6 Triliun di Bank, Bobby: Segera Dimaksimalkan untuk Gerakkan Ekonomi Medan

Soal APBD Rp 1,6 Triliun di Bank, Bobby: Segera Dimaksimalkan untuk Gerakkan Ekonomi Medan

Regional
Masjid Az Zahra di Lampung Utara Resmi Dibangun, Dompet Dhuafa Gelar Peletakan Batu Pertama

Masjid Az Zahra di Lampung Utara Resmi Dibangun, Dompet Dhuafa Gelar Peletakan Batu Pertama

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.