Alasan Berkas Pemakzulan Bupati Jember Belum Dikirim ke MA, Ada Perdebatan di Internal DPRD

Dalam hal ini, Pemprov menerbitkan keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 3 Januari 2020 tentang pengesahan Rarperpub tahun 2019 tentang penggunaan APBD tahun 2020. 

Keputusan untuk pengesahan APBD untuk melaksanakan pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya dan DPRD Jember tetap melakukan pengawasan.

Rekomendasi lainnya adalah hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jember mempedomani PP 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Karena alasan itulah, sejumlah anggota DPRD meminta agar pengiriman berkas pemakzulan menunggu tindak lanjut rekomendasi tersebut.

Baca juga: Khofifah Tunjuk Kepala Bakorwil Jember Menggantikan Sekda Bondowoso

DPRD Jember masih berharap ada tindakan dari Mendagri bila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti.

“Tanggal 8 atau tanggal 9 September, baru kami kirim ke MA,” ucap dia.

Sampai sekarang DPRD Jember mengaku masih menghormati sikap dari Mendagri.

Yakni masih optimis Mendagri akan bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kondisi Jember.

Sebelumnya, DPRD Jember memutuskan memakzulkan Faida dari jabatannya sebagai bupati secara politik pada Rabu 22 Juli 2020, melalui sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Semua fraksi sepakat untuk memberhentikan bupati perempuan pertama di Jember itu.