Kompas.com - 01/09/2020, 16:43 WIB
Ketua DPRD Jember Itqon  Syauqi  saat berada di ruangannya BAGUS SUPRIADI/KOMPAS.COMKetua DPRD Jember Itqon Syauqi saat berada di ruangannya

JEMBER, KOMPAS.com – Berkas pemakzulan Bupati Jember Faida oleh DPRD Jember belum dikirim ke Mahkamah Agung hingga Selasa (1/9/2020).

Padahal, DPRD Jember menargetkan berkas tersebut sudah terkirim hingga akhir Agustus 2020.

Pengiriman berkas terlambat karena masih ada perdebatan antar-anggota DPRD.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, pengiriman berkas pemakzulan tersebut sudah selesai disempurnakan.

Namun, belum dikirim ke Mahkamah Agung karena ada perdebatan waktu pengiriman di internal DPRD.

Baca juga: Warga Asal Irak Diduga Hendak Membunuh Warga Bondowoso di Jember

“Ada anggota yang meminta pada pimpinan untuk mempertimbangkan deadline Mendagri pada bupati 7 September 2020,” kata Itqon, kepada Kompas.com, usai kegiatan sosialisasi Pilkada di KPU Jember.

Menurut dia, 7 September merupakan deadline yang ditetapkan Kemendagri, yakni berita acara mediasi antara Bupati Jember dengan DPRD pada 7 Juli 2020 lalu.

Berita acara tersebut ditandatangani oleh DPRD dan Bupati Jember dan sejumlah pejabat Kemendagri. 

Dalam berita acara tersebut, Bupati Jember diminta untuk memenuhi seluruh rekomendasi dari Mendagri hingga 7 September 2020.

Salah satu isinya adalah Pemkab Jember diminta untuk menindaklanjuti permasalahan KSOTK yang merupakan hasil pemeriksaan khusus Kemendagri.

Selain itu, juga terkait RPABD Kabupaten Jember tahun anggaran 2020 yang belum disepakati antara DPRD dan Bupati.

Dalam hal ini, Pemprov menerbitkan keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 3 Januari 2020 tentang pengesahan Rarperpub tahun 2019 tentang penggunaan APBD tahun 2020. 

Keputusan untuk pengesahan APBD untuk melaksanakan pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya dan DPRD Jember tetap melakukan pengawasan.

Rekomendasi lainnya adalah hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jember mempedomani PP 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Karena alasan itulah, sejumlah anggota DPRD meminta agar pengiriman berkas pemakzulan menunggu tindak lanjut rekomendasi tersebut.

Baca juga: Khofifah Tunjuk Kepala Bakorwil Jember Menggantikan Sekda Bondowoso

 

DPRD Jember masih berharap ada tindakan dari Mendagri bila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti.

“Tanggal 8 atau tanggal 9 September, baru kami kirim ke MA,” ucap dia.

Sampai sekarang DPRD Jember mengaku masih menghormati sikap dari Mendagri.

Yakni masih optimis Mendagri akan bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kondisi Jember.

Sebelumnya, DPRD Jember memutuskan memakzulkan Faida dari jabatannya sebagai bupati secara politik pada Rabu 22 Juli 2020, melalui sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Semua fraksi sepakat untuk memberhentikan bupati perempuan pertama di Jember itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Regional
Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X