Kompas.com - 28/08/2020, 08:57 WIB

KOMPAS.com - Komisi IV DPR RI sepakat menolak kartu tani bagi petani untuk membeli pupuk subsidi. Penolakan itu disampaikan Komisi yang membidangi pertanian dan lingkungan itu saat menggelar rapat dengan Kementerian Pertanian di Jakarta, belum lama ini.

"Hasil rapat kemarin dengan Kementerian Pertanian, Komisi IV sepakat menolak kartu tani untuk membeli pupuk subsidi," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Jumat (28/8/2020).

Pernyataan Dedi itu terkait dengan akan adanya pemberlakuan kartu tani untuk membeli pupuk subsidi di kios seluruh Jawa, Banten dan Kabupaten Sumbawa, NTB dan Kabupaten Pinrang, mulai 1 September mendatang.

Baca juga: Tak Punya Kartu Tani, 72.000 Petani Madiun Terancam Kesulitan Dapatkan Pupuk Bersubsidi

Dedi mengatakan, belum semua petani memiliki kartu tani sehingga sangat mempengaruhi proses produksi di tengah Covid-19 ketika mereka membutuhkan dukungan.

"Sehinga kita sepakat menolak kartu tani," kata Dedi kembali menegaskan.

Soal data petani yang berhak mendapat pupuk subsidi, Dedi mengatakan, sebenarnya bisa mudah didapatkan. Kata dia, setiap desa dan kelurahan memiliki data petani termasuk luas lahan yang dimilikinya.

"Itu data petani ada di setiap desa, bisa dilihat dari 'rincik' kalau orang desa bilang mah. Sebenarnya gampang kok," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, sekarang ini sebagian besar desa sudah menggunakan teknologi IT untuk pendataan petani yang berhak mendapat subsidi pupuk.

Dedi mengatakan, pemerintah juga bisa menggunakan sumber data lain yang selama ini dipakai untuk penyaluran pupuk subsidi. Misalnya data bantuan non tunai, bantuan PKH, bantuan sosial dan lainnya. Hanya saja, data itu hanya untuk lembaga masing-masing dan itu kelemahannya.

"Tinggal persoalannya lagi-lagi ego sektoral yang merusak sistem di negeri ini. Setiap lembaga membangun datanya sendiri-sendiri," kritik Dedi.

Baca juga: Program Kartu Tani Jateng Jadi Terbaik Nasional, Ini Alasannya

Namun demikian, Dedi mengatakan, saat ini data untuk penyaluran pupuk subsidi lebih baik diambil dari desa karena dipastikan lengkap, mulai pemilik hingga luasan lahan. Ia meminta pemerintah mempercayakan pada pemerintah desa untuk pendataan calon penerima pupuk subsidi.

"Sekali lagi percayakan lah pada desa karena data mereka soal petani sebenarnya lengkap, kok," ujar mantan bupati Purwakarta itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih 'Ngantor' di Pasar Besar Madiun

Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih "Ngantor" di Pasar Besar Madiun

Regional
Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Regional
Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Regional
Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola 'Emas' Sendiri

Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola "Emas" Sendiri

Regional
Tekan Inflasi, Siswa SD dan SMP di Kota Madiun Tanam Cabai di Sekolah

Tekan Inflasi, Siswa SD dan SMP di Kota Madiun Tanam Cabai di Sekolah

Regional
BERITA FOTO: Tanah Bergerak, Akses Jalan Kampung Curug Rusak Parah

BERITA FOTO: Tanah Bergerak, Akses Jalan Kampung Curug Rusak Parah

Regional
Yogyakarta Mengembalikan 'Remiten' dari Mahasiswa

Yogyakarta Mengembalikan "Remiten" dari Mahasiswa

Regional
Temui Dubes RI di Mesir, Gubernur Syamsuar: Kami Sedang Bangun Pariwisata Syariah

Temui Dubes RI di Mesir, Gubernur Syamsuar: Kami Sedang Bangun Pariwisata Syariah

Regional
Kunjungi Al-Azhar Kairo Mesir, Gubernur Syamsuar: Kita Coba Jalin Kerja Sama Antar-perguruan Tinggi

Kunjungi Al-Azhar Kairo Mesir, Gubernur Syamsuar: Kita Coba Jalin Kerja Sama Antar-perguruan Tinggi

Regional
Di Balik Misteri Terbunuhnya PNS Saksi Kunci Kasus Korupsi

Di Balik Misteri Terbunuhnya PNS Saksi Kunci Kasus Korupsi

Regional
Walkot Bobby Kenalkan UMKM dan Musisi Medan di M Bloc Space

Walkot Bobby Kenalkan UMKM dan Musisi Medan di M Bloc Space

Regional
Tingkatkan Efektifitas Perjalanan Warga, Wali Kota Bobby Resmikan Kehadiran Aplikasi Moovit di Medan

Tingkatkan Efektifitas Perjalanan Warga, Wali Kota Bobby Resmikan Kehadiran Aplikasi Moovit di Medan

Regional
Cegah Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM, Khofifah Pastikan Jatim Siapkan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 257 Miliar

Cegah Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM, Khofifah Pastikan Jatim Siapkan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 257 Miliar

Regional
Wadahi dan Latih Para Pelaku UMKM, Pemkot Medan Akan Bangun Plaza UMKM

Wadahi dan Latih Para Pelaku UMKM, Pemkot Medan Akan Bangun Plaza UMKM

Regional
Jateng Catatkan Inflasi Terendah Ketiga Se-Indonesia

Jateng Catatkan Inflasi Terendah Ketiga Se-Indonesia

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.