Kompas.com - 28/08/2020, 08:57 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat menyerahkan bantuan alat pertanian dari Kementerian Pertanian di halaman depan Tajug Cilodong, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (19/8/2020). handoutWakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat menyerahkan bantuan alat pertanian dari Kementerian Pertanian di halaman depan Tajug Cilodong, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (19/8/2020).

KOMPAS.com - Komisi IV DPR RI sepakat menolak kartu tani bagi petani untuk membeli pupuk subsidi. Penolakan itu disampaikan Komisi yang membidangi pertanian dan lingkungan itu saat menggelar rapat dengan Kementerian Pertanian di Jakarta, belum lama ini.

"Hasil rapat kemarin dengan Kementerian Pertanian, Komisi IV sepakat menolak kartu tani untuk membeli pupuk subsidi," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Jumat (28/8/2020).

Pernyataan Dedi itu terkait dengan akan adanya pemberlakuan kartu tani untuk membeli pupuk subsidi di kios seluruh Jawa, Banten dan Kabupaten Sumbawa, NTB dan Kabupaten Pinrang, mulai 1 September mendatang.

Baca juga: Tak Punya Kartu Tani, 72.000 Petani Madiun Terancam Kesulitan Dapatkan Pupuk Bersubsidi

Dedi mengatakan, belum semua petani memiliki kartu tani sehingga sangat mempengaruhi proses produksi di tengah Covid-19 ketika mereka membutuhkan dukungan.

"Sehinga kita sepakat menolak kartu tani," kata Dedi kembali menegaskan.

Soal data petani yang berhak mendapat pupuk subsidi, Dedi mengatakan, sebenarnya bisa mudah didapatkan. Kata dia, setiap desa dan kelurahan memiliki data petani termasuk luas lahan yang dimilikinya.

"Itu data petani ada di setiap desa, bisa dilihat dari 'rincik' kalau orang desa bilang mah. Sebenarnya gampang kok," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, sekarang ini sebagian besar desa sudah menggunakan teknologi IT untuk pendataan petani yang berhak mendapat subsidi pupuk.

Dedi mengatakan, pemerintah juga bisa menggunakan sumber data lain yang selama ini dipakai untuk penyaluran pupuk subsidi. Misalnya data bantuan non tunai, bantuan PKH, bantuan sosial dan lainnya. Hanya saja, data itu hanya untuk lembaga masing-masing dan itu kelemahannya.

"Tinggal persoalannya lagi-lagi ego sektoral yang merusak sistem di negeri ini. Setiap lembaga membangun datanya sendiri-sendiri," kritik Dedi.

Baca juga: Program Kartu Tani Jateng Jadi Terbaik Nasional, Ini Alasannya

Namun demikian, Dedi mengatakan, saat ini data untuk penyaluran pupuk subsidi lebih baik diambil dari desa karena dipastikan lengkap, mulai pemilik hingga luasan lahan. Ia meminta pemerintah mempercayakan pada pemerintah desa untuk pendataan calon penerima pupuk subsidi.

"Sekali lagi percayakan lah pada desa karena data mereka soal petani sebenarnya lengkap, kok," ujar mantan bupati Purwakarta itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Regional
Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Regional
Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Regional
Ingin Warga'Survive' di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Ingin Warga"Survive" di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Regional
6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

Regional
Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Regional
Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: 'Cash Ojo Nyicil'

Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: "Cash Ojo Nyicil"

Regional
Dapat Bantuan 'Bedah Rumah' dari Korem 074/WRT Surakarta, Agus Tak Kuasa Bendung Haru

Dapat Bantuan "Bedah Rumah" dari Korem 074/WRT Surakarta, Agus Tak Kuasa Bendung Haru

Regional
Copot Kadis Kesehatan, Wali Kota Bobby Targetkan Medan Terbebas dari Covid-19

Copot Kadis Kesehatan, Wali Kota Bobby Targetkan Medan Terbebas dari Covid-19

Regional
Optimis Pada Energi Terbarukan, Ridwan Kamil Ajak Anak Muda Tangkap Peluang

Optimis Pada Energi Terbarukan, Ridwan Kamil Ajak Anak Muda Tangkap Peluang

Regional
MDTA Direnovasi Dompet Dhuafa, Murid dan Kepala Yayasan Menangis Haru

MDTA Direnovasi Dompet Dhuafa, Murid dan Kepala Yayasan Menangis Haru

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X