Komisi IV DPR Tolak Kartu Tani untuk Beli Pupuk Subsidi

Kompas.com - 28/08/2020, 08:57 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat menyerahkan bantuan alat pertanian dari Kementerian Pertanian di halaman depan Tajug Cilodong, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (19/8/2020). handoutWakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat menyerahkan bantuan alat pertanian dari Kementerian Pertanian di halaman depan Tajug Cilodong, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (19/8/2020).

KOMPAS.com - Komisi IV DPR RI sepakat menolak kartu tani bagi petani untuk membeli pupuk subsidi. Penolakan itu disampaikan Komisi yang membidangi pertanian dan lingkungan itu saat menggelar rapat dengan Kementerian Pertanian di Jakarta, belum lama ini.

"Hasil rapat kemarin dengan Kementerian Pertanian, Komisi IV sepakat menolak kartu tani untuk membeli pupuk subsidi," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Jumat (28/8/2020).

Pernyataan Dedi itu terkait dengan akan adanya pemberlakuan kartu tani untuk membeli pupuk subsidi di kios seluruh Jawa, Banten dan Kabupaten Sumbawa, NTB dan Kabupaten Pinrang, mulai 1 September mendatang.

Baca juga: Tak Punya Kartu Tani, 72.000 Petani Madiun Terancam Kesulitan Dapatkan Pupuk Bersubsidi

Dedi mengatakan, belum semua petani memiliki kartu tani sehingga sangat mempengaruhi proses produksi di tengah Covid-19 ketika mereka membutuhkan dukungan.

"Sehinga kita sepakat menolak kartu tani," kata Dedi kembali menegaskan.

Soal data petani yang berhak mendapat pupuk subsidi, Dedi mengatakan, sebenarnya bisa mudah didapatkan. Kata dia, setiap desa dan kelurahan memiliki data petani termasuk luas lahan yang dimilikinya.

"Itu data petani ada di setiap desa, bisa dilihat dari 'rincik' kalau orang desa bilang mah. Sebenarnya gampang kok," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, sekarang ini sebagian besar desa sudah menggunakan teknologi IT untuk pendataan petani yang berhak mendapat subsidi pupuk.

Dedi mengatakan, pemerintah juga bisa menggunakan sumber data lain yang selama ini dipakai untuk penyaluran pupuk subsidi. Misalnya data bantuan non tunai, bantuan PKH, bantuan sosial dan lainnya. Hanya saja, data itu hanya untuk lembaga masing-masing dan itu kelemahannya.

"Tinggal persoalannya lagi-lagi ego sektoral yang merusak sistem di negeri ini. Setiap lembaga membangun datanya sendiri-sendiri," kritik Dedi.

Baca juga: Program Kartu Tani Jateng Jadi Terbaik Nasional, Ini Alasannya

Namun demikian, Dedi mengatakan, saat ini data untuk penyaluran pupuk subsidi lebih baik diambil dari desa karena dipastikan lengkap, mulai pemilik hingga luasan lahan. Ia meminta pemerintah mempercayakan pada pemerintah desa untuk pendataan calon penerima pupuk subsidi.

"Sekali lagi percayakan lah pada desa karena data mereka soal petani sebenarnya lengkap, kok," ujar mantan bupati Purwakarta itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Fakta Satpol PP Rampas Uang Pengemis, Bermula Video Viral, Korban Histeris hingga 3 Orang Jadi Tersangka

4 Fakta Satpol PP Rampas Uang Pengemis, Bermula Video Viral, Korban Histeris hingga 3 Orang Jadi Tersangka

Regional
Jenazah TKW Tak Bisa Dipulangkan karena Agen Minta Rp 32 Juta

Jenazah TKW Tak Bisa Dipulangkan karena Agen Minta Rp 32 Juta

Regional
'Menyampaikan Aspirasi dengan Demonstrasi Disangka Biang Kerusuhan'

"Menyampaikan Aspirasi dengan Demonstrasi Disangka Biang Kerusuhan"

Regional
[POPULER NUSANTARA] Pria Penanam Ganja Ternyata Adik Mantan Wali Kota Serang | Nyanyikan Lagu yang Singgung Polisi Saat Demo, Mahasiswa Ditangkap

[POPULER NUSANTARA] Pria Penanam Ganja Ternyata Adik Mantan Wali Kota Serang | Nyanyikan Lagu yang Singgung Polisi Saat Demo, Mahasiswa Ditangkap

Regional
Fakta Honda Jazz Tabrak Truk Fuso, Selamat karena Tidur di Bagasi dan Dikira Ban Meletus

Fakta Honda Jazz Tabrak Truk Fuso, Selamat karena Tidur di Bagasi dan Dikira Ban Meletus

Regional
Tidur di Bagasi Honda Jazz, Ferdian Selamat dari Kecelakaan Maut di Tol Sumsel

Tidur di Bagasi Honda Jazz, Ferdian Selamat dari Kecelakaan Maut di Tol Sumsel

Regional
Kronologi Bayi Ditemukan Dalam Tas Ransel di Madiun, Berawal dari Suara Tangis

Kronologi Bayi Ditemukan Dalam Tas Ransel di Madiun, Berawal dari Suara Tangis

Regional
11 Penambang Batu Bara Tewas Tertimbun Longsor, 1 Korban Belum Teridentifikasi

11 Penambang Batu Bara Tewas Tertimbun Longsor, 1 Korban Belum Teridentifikasi

Regional
Banten Catatkan Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, Disumbang dari Ponpes

Banten Catatkan Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, Disumbang dari Ponpes

Regional
Besok, Giliran Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel

Besok, Giliran Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel

Regional
Hasil Rapid Test Reaktif, 58 Napi di Lapas Perempuan Denpasar Diisolasi di Sel Khusus

Hasil Rapid Test Reaktif, 58 Napi di Lapas Perempuan Denpasar Diisolasi di Sel Khusus

Regional
Dilarang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UGM Kemping di Kampus

Dilarang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UGM Kemping di Kampus

Regional
Pasutri Spesialis Pembobol Jok Motor Ditangkap, Suami Ditembak Polisi

Pasutri Spesialis Pembobol Jok Motor Ditangkap, Suami Ditembak Polisi

Regional
Gegara Knalpot Racing, Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya

Gegara Knalpot Racing, Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya

Regional
Kecelakaan Beruntun di Jalan Jember-Lumajang, 2 Warga Tewas

Kecelakaan Beruntun di Jalan Jember-Lumajang, 2 Warga Tewas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X