Komisi IV DPR Tolak Kartu Tani untuk Beli Pupuk Subsidi

Kompas.com - 28/08/2020, 08:57 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat menyerahkan bantuan alat pertanian dari Kementerian Pertanian di halaman depan Tajug Cilodong, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (19/8/2020). handoutWakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat menyerahkan bantuan alat pertanian dari Kementerian Pertanian di halaman depan Tajug Cilodong, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (19/8/2020).

KOMPAS.com - Komisi IV DPR RI sepakat menolak kartu tani bagi petani untuk membeli pupuk subsidi. Penolakan itu disampaikan Komisi yang membidangi pertanian dan lingkungan itu saat menggelar rapat dengan Kementerian Pertanian di Jakarta, belum lama ini.

"Hasil rapat kemarin dengan Kementerian Pertanian, Komisi IV sepakat menolak kartu tani untuk membeli pupuk subsidi," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Jumat (28/8/2020).

Pernyataan Dedi itu terkait dengan akan adanya pemberlakuan kartu tani untuk membeli pupuk subsidi di kios seluruh Jawa, Banten dan Kabupaten Sumbawa, NTB dan Kabupaten Pinrang, mulai 1 September mendatang.

Baca juga: Tak Punya Kartu Tani, 72.000 Petani Madiun Terancam Kesulitan Dapatkan Pupuk Bersubsidi

Dedi mengatakan, belum semua petani memiliki kartu tani sehingga sangat mempengaruhi proses produksi di tengah Covid-19 ketika mereka membutuhkan dukungan.

"Sehinga kita sepakat menolak kartu tani," kata Dedi kembali menegaskan.

Soal data petani yang berhak mendapat pupuk subsidi, Dedi mengatakan, sebenarnya bisa mudah didapatkan. Kata dia, setiap desa dan kelurahan memiliki data petani termasuk luas lahan yang dimilikinya.

"Itu data petani ada di setiap desa, bisa dilihat dari 'rincik' kalau orang desa bilang mah. Sebenarnya gampang kok," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, sekarang ini sebagian besar desa sudah menggunakan teknologi IT untuk pendataan petani yang berhak mendapat subsidi pupuk.

Dedi mengatakan, pemerintah juga bisa menggunakan sumber data lain yang selama ini dipakai untuk penyaluran pupuk subsidi. Misalnya data bantuan non tunai, bantuan PKH, bantuan sosial dan lainnya. Hanya saja, data itu hanya untuk lembaga masing-masing dan itu kelemahannya.

"Tinggal persoalannya lagi-lagi ego sektoral yang merusak sistem di negeri ini. Setiap lembaga membangun datanya sendiri-sendiri," kritik Dedi.

Baca juga: Program Kartu Tani Jateng Jadi Terbaik Nasional, Ini Alasannya

Namun demikian, Dedi mengatakan, saat ini data untuk penyaluran pupuk subsidi lebih baik diambil dari desa karena dipastikan lengkap, mulai pemilik hingga luasan lahan. Ia meminta pemerintah mempercayakan pada pemerintah desa untuk pendataan calon penerima pupuk subsidi.

"Sekali lagi percayakan lah pada desa karena data mereka soal petani sebenarnya lengkap, kok," ujar mantan bupati Purwakarta itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sakit Hati Tak Dibayar, Pria Ini Tusuk Pasangan Sesama Jenis hingga Tewas

Sakit Hati Tak Dibayar, Pria Ini Tusuk Pasangan Sesama Jenis hingga Tewas

Regional
Dokter Ditemukan Tewas Sehari Setelah Disuntik Divaksin, Satgas Covid-19 Palembang: Dipastikan Bukan karena Divaksin, tapi...

Dokter Ditemukan Tewas Sehari Setelah Disuntik Divaksin, Satgas Covid-19 Palembang: Dipastikan Bukan karena Divaksin, tapi...

Regional
KPU Bukittinggi Tetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

KPU Bukittinggi Tetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Regional
Data dan Identitas ABK yang Hilang Setelah Tabrakan Kapal di Perairan Surabaya

Data dan Identitas ABK yang Hilang Setelah Tabrakan Kapal di Perairan Surabaya

Regional
Bertambah 7 Orang yang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Riau

Bertambah 7 Orang yang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Riau

Regional
Seorang Remaja Tewas Setelah Jatuh dan Tertabrak Mobil Damkar di Pekanbaru

Seorang Remaja Tewas Setelah Jatuh dan Tertabrak Mobil Damkar di Pekanbaru

Regional
TPU di Manado Mengalami Longsor, Kerangka Muncul ke Permukaan

TPU di Manado Mengalami Longsor, Kerangka Muncul ke Permukaan

Regional
5 Terduga Teroris di Aceh Diduga Terlibat Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

5 Terduga Teroris di Aceh Diduga Terlibat Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

Regional
Diduga Sakit Jantung, Seorang Dokter Ditemukan Tewas Sehari Usai Disuntik Vaksin Covid-19

Diduga Sakit Jantung, Seorang Dokter Ditemukan Tewas Sehari Usai Disuntik Vaksin Covid-19

Regional
Persoalan Wajib Jilbab di SMKN 2 Padang Selesai, Siswi Kembali Sekolah

Persoalan Wajib Jilbab di SMKN 2 Padang Selesai, Siswi Kembali Sekolah

Regional
Kronologi KM Tanto Bersinar Tabrak Kapal Tug Boat di Perairan Gresik, Petugas Cari ABK yang Hilang

Kronologi KM Tanto Bersinar Tabrak Kapal Tug Boat di Perairan Gresik, Petugas Cari ABK yang Hilang

Regional
Pratu Dedi Hamdani Gugur di Papua, Ayah: Sedih Sekali...

Pratu Dedi Hamdani Gugur di Papua, Ayah: Sedih Sekali...

Regional
Setelah Diprotes Warganet, KKN Lapangan Unila Ditunda

Setelah Diprotes Warganet, KKN Lapangan Unila Ditunda

Regional
Sehari Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Seorang Dokter Ditemukan Tewas

Sehari Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Seorang Dokter Ditemukan Tewas

Regional
Densus 88 Tangkap 5 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman di Aceh

Densus 88 Tangkap 5 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman di Aceh

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X