Tak Punya Kartu Tani, 72.000 Petani Madiun Terancam Kesulitan Dapatkan Pupuk Bersubsidi

MADIUN, KOMPAS.com - Puluhan ribu petani di Kabupaten Madiun dipastikan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi karena belum memiliki kartu tani.

Padahal, sesuai keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Nomor 491 pada 19 Agustus 2020, setiap petani yang ingin membeli pupuk bersubsidi harus membayar menggunakan kartu tani.

“Dari 72.000-an petani di Kabupaten Madiun, yang memiliki kartu tani baru 150 orang. Sementara sisanya belum memilik kartu tani,” ujar Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Madiun Suharno usai bertatap muka dengan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (27/8/2020).

Jika tak memiliki kartu tani, penjual pupuk bersubsidi tak bisa melayani permintaan petani.

Menurut Suharno, masih banyak petani yang belum memiliki kartu tani. Sehingga, para petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal, masa tanam kedua sudah berjalan.

Sebentar lagi, kata dia, petani membutuhkan pupuk yang tak sedikit.

Baca juga: Negatif Covid-19, Jerinx Minta IDI dan Kemenkes Meneliti Kondisi Tubuhnya

“Kami sangat keberatan sekali dengan penerapan mulai 1 September harus menggunakan kartu tani untuk membeli pupuk bersubsidi. Kalau tidak menggunakan pupuk bersubsidi petani mau mupuk pakai apa,” kata Suharno.

Suharno menambahkan, petani bisa menggunakan pupuk nonsubsidi. Namun, harga gabah basah harus dinaikkan menjadi Rp 5.000 per kilogram, sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan.

Jika harga gabah berkisar Rp 4.200 seperti sekarang, petani masih merugi.

Senada dengan Suharno, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Sodiq Heru Purnomo menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bank BNI selaku pihak penerbit kartu untuk percepatan penerbitan kartu tani.

“Diusahakan semaksimal mungkin minggu pertama September nanti pembuatan kartu tani selesai,” jelas Sodiq.