Wakil Ketua Komisi IV: Pemerintah Sebaiknya Ikuti Rekomendasi PBNU Hentikan Ekspor Benih Lobster

Kompas.com - 07/08/2020, 06:28 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas tentang permintaan Suku Baduy dihapus dari peta wisata, di Jakarta, Rabu (8/7/2020). handoutWakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas tentang permintaan Suku Baduy dihapus dari peta wisata, di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi berharap pemerintah mengikuti hasil rekomendasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) lewat kesimpulan yang diambil oleh Lembaga Bahtsul Masail terkait larangan ekspor benih lobster .

Dedi mengatakan, selama ini kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia seringkali terlebih dahulu meminta nasihat dari para ulama.

"Bahwa ada nasihat ulama yang diberikan, memiliki pandangan jauh ke depan. Pandangan itu bersikap netral, harus dihormati," kata Dedi lewat sambungan telepon, Kamis (6/7/2020).

Baca juga: PBNU Minta Pemerintah Hentikan Ekspor Benih Lobster

Meski tidak memiliki kekuatan hukum, Dedi mengatakan hasil kesimpulan dari Lembaga Bahtsul Masail PBNU harus tetap dihormati dan ditaati.

"Kalau kita mau menggunakan sistem ketaatan ulama, ya, itu fatwa ulama. Artinya bahwa itu ijtihad ulama tentang sebuah masalah, ya, kita harus menghormati. Menurut saya harus dipatuhi (pemerintah) walaupun tidak memiliki kekuatan hukum politik mengikat," ungkapnya.

Dedi pun mengapresiasi sikap dari ulama-ulama PBNU yang memikirkan kelestarian lingkungan. Menurut dia, buah pikiran tersebut sangat mencerminkan pola pikir ulama-ulama modern.

"Cermin PBNU memiliki kepekaan, cermin ulama, sikap ulama, yang memiliki kepekaan terhadap konservasi dan masa depan bangsa. Sikap ulama seperti ini sangat ditunggu dalam khasanah berpikir tentang lingkungan di Indonesia," tandasnya.

Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah menghentikan kebijakan ekspor benih bening lobster (BBL).

Menurut NU, seharusnya pemerintah mengekspor lobster dewasa. Sebab, mengekspor benih lobster dinilai hanya merugikan masyarakat.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Ekspor Jalan, Penyelundupan Benih Lobster Jalan Juga

Keputusan PBNU ini tertuang dalam hasil bahtsul masail Lembaga Bahtsul Masail Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster.

Keputusan ini ditandatangani oleh Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU Nadjib Hassan dan Sekretaris Sarmidi Husna pada 4 Agustus 2020.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Mayat Bayi Dalam Kantong Plastik, Polisi Tetapkan Ibu Kandung sebagai Tersangka

Kasus Mayat Bayi Dalam Kantong Plastik, Polisi Tetapkan Ibu Kandung sebagai Tersangka

Regional
Bawaslu Klaim Kasus Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada Cenderung Turun

Bawaslu Klaim Kasus Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada Cenderung Turun

Regional
Ridwan Kamil Puji Ketua PBNU yang Berani Umumkan Diri Positif Covid-19

Ridwan Kamil Puji Ketua PBNU yang Berani Umumkan Diri Positif Covid-19

Regional
Langgar Protokol Kesehatan, Operasional Obyek Wisata Dusun Semilir Semarang Dihentikan

Langgar Protokol Kesehatan, Operasional Obyek Wisata Dusun Semilir Semarang Dihentikan

Regional
Rizieq Shihab Akan Dipanggil Polisi Terkait 2 Kasus Berbeda di Bogor

Rizieq Shihab Akan Dipanggil Polisi Terkait 2 Kasus Berbeda di Bogor

Regional
Ridwan Kamil Sebut Tokoh Publik Wajib Umumkan Hasil Tes Covid-19

Ridwan Kamil Sebut Tokoh Publik Wajib Umumkan Hasil Tes Covid-19

Regional
KPU Solo Temukan 8.237 Lembar Surat Suara Rusak

KPU Solo Temukan 8.237 Lembar Surat Suara Rusak

Regional
10 Orang Diperiksa Polisi soal RS Ummi, Termasuk Menantu Rizieq Shihab

10 Orang Diperiksa Polisi soal RS Ummi, Termasuk Menantu Rizieq Shihab

Regional
Kronologi Balita Tewas Setelah Terjebak Dalam Rumah yang Terbakar

Kronologi Balita Tewas Setelah Terjebak Dalam Rumah yang Terbakar

Regional
Masa Tanggap Darurat Covid-19 di DIY, Sri Sultan: Pusat Diperpanjang, Mosok Aku Nyabut

Masa Tanggap Darurat Covid-19 di DIY, Sri Sultan: Pusat Diperpanjang, Mosok Aku Nyabut

Regional
Tulis Cerpen di Penjara, Jerinx Singgung Soal Kaliyuga hingga Kebebasan Berpendapat

Tulis Cerpen di Penjara, Jerinx Singgung Soal Kaliyuga hingga Kebebasan Berpendapat

Regional
Pemprov DIY Perpanjang Status Tanggap Darurat Covid-19 untuk Ketujuh Kalinya

Pemprov DIY Perpanjang Status Tanggap Darurat Covid-19 untuk Ketujuh Kalinya

Regional
KPU Targetkan 79 Persen Pemilih Gunakan Suaranya di Pilkada Kalsel

KPU Targetkan 79 Persen Pemilih Gunakan Suaranya di Pilkada Kalsel

Regional
Guru, Satpam hingga OB Sekolah Bisa Dapat Rumah Subsidi, Ini Syaratnya

Guru, Satpam hingga OB Sekolah Bisa Dapat Rumah Subsidi, Ini Syaratnya

Regional
PSBB Bodebek Kembali Diperpanjang

PSBB Bodebek Kembali Diperpanjang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X