Wakil Ketua Komisi IV: Pemerintah Sebaiknya Ikuti Rekomendasi PBNU Hentikan Ekspor Benih Lobster

Kompas.com - 07/08/2020, 06:28 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas tentang permintaan Suku Baduy dihapus dari peta wisata, di Jakarta, Rabu (8/7/2020). handoutWakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas tentang permintaan Suku Baduy dihapus dari peta wisata, di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi berharap pemerintah mengikuti hasil rekomendasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) lewat kesimpulan yang diambil oleh Lembaga Bahtsul Masail terkait larangan ekspor benih lobster .

Dedi mengatakan, selama ini kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia seringkali terlebih dahulu meminta nasihat dari para ulama.

"Bahwa ada nasihat ulama yang diberikan, memiliki pandangan jauh ke depan. Pandangan itu bersikap netral, harus dihormati," kata Dedi lewat sambungan telepon, Kamis (6/7/2020).

Baca juga: PBNU Minta Pemerintah Hentikan Ekspor Benih Lobster

Meski tidak memiliki kekuatan hukum, Dedi mengatakan hasil kesimpulan dari Lembaga Bahtsul Masail PBNU harus tetap dihormati dan ditaati.

"Kalau kita mau menggunakan sistem ketaatan ulama, ya, itu fatwa ulama. Artinya bahwa itu ijtihad ulama tentang sebuah masalah, ya, kita harus menghormati. Menurut saya harus dipatuhi (pemerintah) walaupun tidak memiliki kekuatan hukum politik mengikat," ungkapnya.

Dedi pun mengapresiasi sikap dari ulama-ulama PBNU yang memikirkan kelestarian lingkungan. Menurut dia, buah pikiran tersebut sangat mencerminkan pola pikir ulama-ulama modern.

"Cermin PBNU memiliki kepekaan, cermin ulama, sikap ulama, yang memiliki kepekaan terhadap konservasi dan masa depan bangsa. Sikap ulama seperti ini sangat ditunggu dalam khasanah berpikir tentang lingkungan di Indonesia," tandasnya.

Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah menghentikan kebijakan ekspor benih bening lobster (BBL).

Menurut NU, seharusnya pemerintah mengekspor lobster dewasa. Sebab, mengekspor benih lobster dinilai hanya merugikan masyarakat.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Ekspor Jalan, Penyelundupan Benih Lobster Jalan Juga

Keputusan PBNU ini tertuang dalam hasil bahtsul masail Lembaga Bahtsul Masail Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster.

Keputusan ini ditandatangani oleh Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU Nadjib Hassan dan Sekretaris Sarmidi Husna pada 4 Agustus 2020.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Positif Covid-19, Puluhan Pejabat Pemkab Bantaeng Jalani 'Swab Test'

Bupati Positif Covid-19, Puluhan Pejabat Pemkab Bantaeng Jalani "Swab Test"

Regional
Bayi Laki-laki Ditemukan Tewas Terbungkus Plastik di Pinggir Jalan

Bayi Laki-laki Ditemukan Tewas Terbungkus Plastik di Pinggir Jalan

Regional
Strategi Paslon Majukan Daerah, Gibran Fokus Pemulihan Ekonomi, Bajo Gandeng Koalisi Rakyat

Strategi Paslon Majukan Daerah, Gibran Fokus Pemulihan Ekonomi, Bajo Gandeng Koalisi Rakyat

Regional
8 Demonstran Terlibat Ricuh di Depan KPU Sulsel Dikenakan Wajib Lapor

8 Demonstran Terlibat Ricuh di Depan KPU Sulsel Dikenakan Wajib Lapor

Regional
Satgas Sebut Pemerintah Pusat Keliru Sampaikan Data Covid-19 di Papua karena Masalah Sistem

Satgas Sebut Pemerintah Pusat Keliru Sampaikan Data Covid-19 di Papua karena Masalah Sistem

Regional
Imbas Kerumunan Penonton Sepak Bola di Serang, Seorang Kapolsek Dicopot

Imbas Kerumunan Penonton Sepak Bola di Serang, Seorang Kapolsek Dicopot

Regional
7 Kabupaten yang Gelar Pilkada di NTT Kekurangan Surat Suara

7 Kabupaten yang Gelar Pilkada di NTT Kekurangan Surat Suara

Regional
Video Viral Sebuah Bus Lawah Arah Saat Macet, Sopir Akhirnya Kabur karena Dipukuli Massa

Video Viral Sebuah Bus Lawah Arah Saat Macet, Sopir Akhirnya Kabur karena Dipukuli Massa

Regional
22 Nakes Positif Covid-19, Poli Rawat Jalan RSUD dr Moh Saleh Tutup 2 Hari

22 Nakes Positif Covid-19, Poli Rawat Jalan RSUD dr Moh Saleh Tutup 2 Hari

Regional
Menkopolhukam Perintahkan Aparat Tangkap Ali Kalora dan Pengikutnya Sebelum Natal

Menkopolhukam Perintahkan Aparat Tangkap Ali Kalora dan Pengikutnya Sebelum Natal

Regional
Ganjar Minta Warga Tak Bepergian ke Luar Kota Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Ganjar Minta Warga Tak Bepergian ke Luar Kota Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Regional
Penyebab Sungai di Banyumas Dipenuhi Busa karena Limbah Kimia

Penyebab Sungai di Banyumas Dipenuhi Busa karena Limbah Kimia

Regional
Komisi IV Minta 6 Ketua RT di Babel Tak Ditahan dan Kegiatan Kapal Isap Dihentikan

Komisi IV Minta 6 Ketua RT di Babel Tak Ditahan dan Kegiatan Kapal Isap Dihentikan

Regional
Terperosok di Bekas Sumur yang Tertutup Banjir, Nenek 70 Tahun Tewas

Terperosok di Bekas Sumur yang Tertutup Banjir, Nenek 70 Tahun Tewas

Regional
Pelajar SMA Dibegal, Diancam Ditembak oleh Pelaku

Pelajar SMA Dibegal, Diancam Ditembak oleh Pelaku

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X