Dedi Mulyadi: Ekspor Jalan, Penyelundupan Benih Lobster Jalan Juga

Kompas.com - 15/07/2020, 11:27 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas tentang permintaan Suku Baduy dihapus dari peta wisata, di Jakarta, Rabu (8/7/2020). handoutWakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas tentang permintaan Suku Baduy dihapus dari peta wisata, di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengatakan, teori tentang legalisasi ekspor benih lobster akan menghentikan penyelundupan ternyata tidak terbukti.

Penyelundupan sumber daya laut itu tetap berjalan sebagaimana ia sering peringatkan.

"Ini kok ekspor jalan, penyelundupan benih lobster tetap jalan juga. Artinya bahwa teori tentang legalisasi eskpor benih untuk menyetop penyelundupan tak terbukti," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Rabu (15/7/2020).

Pernyataan Dedi itu menyusul berita penggagalan penyelundupan 73.200 benih lobster di Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. Upaya penyelundupan itu digagalkan oleh Bareskrim Polri pada 5 Juni 2020 lalu. 

"Saya tahu psikologi dan karakter oknum pelaku usaha di kita. Diketatin aja masih bisa curang-curangan, apalagi dibebasin," kata mantan bupati Purwakarta itu.

Baca juga: Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Menurut Dedi, pengetatan penangkapan benih lobster itu bukan pelarangan. Pengetatan itu hanya untuk menekan angka pelanggaran.

Sebab, kalau dibuka ruangnya, orang-orang yang tak punya nasionalisme dan perasaan serta serakah, ketika diberi ruang, maka atas nama legalisasi itu akan mengangkut semuanya.

Oleh karena itu, sebagai meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan segera mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang kontra produktif terhadap upaya melindungi sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Apakah itu artinya bahwa kebijakan pembebasan ekspor benih lobster harus direvisi ulang? 

"Kalau saya sih menyampaikan itu. Kalimatnya kan sudah evaluasi berbagai kebijakan yang akan mengganggu visi kita tentang menjaga sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Nanti kan polanya kalau sekarang dihabiskan, ya bukan berkelanjutan," katanya.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Masalah Lobster Itu Bukan soal Mantan yang Kecewa, tetapi...

Menurutnya, Indonesia harus belajar dari kondisi sumber daya alam di darat. Ia menilai, sumber daya darat Indonesia semakin tipis, termasuk hutan kian menipis.

"Masa laut pun akan kita bikin tipis juga," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontroversi Aturan Jilbab untuk Siswi Non-Muslim SMKN 2 Padang, Berujung Laporan ke Mendikbud hingga Menuai Kritik DPR

Kontroversi Aturan Jilbab untuk Siswi Non-Muslim SMKN 2 Padang, Berujung Laporan ke Mendikbud hingga Menuai Kritik DPR

Regional
Anggota DPR: Aturan Wajib Jilbab di Sekolah Negeri Harus Dicabut

Anggota DPR: Aturan Wajib Jilbab di Sekolah Negeri Harus Dicabut

Regional
Derita Korban Banjir Manado, Hanya Punya Baju di Badan, Patungan Beli Sarapan

Derita Korban Banjir Manado, Hanya Punya Baju di Badan, Patungan Beli Sarapan

Regional
Angka Kematian Kasus Covid-19 di Jatim Tembus 7.266, Ini Tanggapan Wagub Emil Dardak

Angka Kematian Kasus Covid-19 di Jatim Tembus 7.266, Ini Tanggapan Wagub Emil Dardak

Regional
Tinggal di Kontrakan, 2 WNA Asal China Diamankan Petugas Imigrasi, Mengaku Bisnis Kayu di Jambi

Tinggal di Kontrakan, 2 WNA Asal China Diamankan Petugas Imigrasi, Mengaku Bisnis Kayu di Jambi

Regional
Sekda Ungkap Penyebab Kegaduhan ASN Pemkab Jember, Berawal dari Pesan WhatsApp Bupati

Sekda Ungkap Penyebab Kegaduhan ASN Pemkab Jember, Berawal dari Pesan WhatsApp Bupati

Regional
Belum Terima Bantuan, Korban Banjir di Manado Patungan Beli Sarapan

Belum Terima Bantuan, Korban Banjir di Manado Patungan Beli Sarapan

Regional
Video Viral Warga Jarah Barang Muatan Truk yang Terguling, Polisi: Kami Sudah Peringatkan

Video Viral Warga Jarah Barang Muatan Truk yang Terguling, Polisi: Kami Sudah Peringatkan

Regional
Fakta Kasus Pembacokan di Cianjur, Pelaku Menyamar Jadi Perempuan di Facebook hingga Motif Dendam

Fakta Kasus Pembacokan di Cianjur, Pelaku Menyamar Jadi Perempuan di Facebook hingga Motif Dendam

Regional
Fakta Siswi Non-Muslim Wajib Pakai Jilbab, Orangtua Protes dan Kepala Sekolah Minta Maaf

Fakta Siswi Non-Muslim Wajib Pakai Jilbab, Orangtua Protes dan Kepala Sekolah Minta Maaf

Regional
Tragis, Wanita Muda Tewas Dicekik Suami Siri, Cemburu Baca WhatsApp, Pelaku Coba Bunuh Diri

Tragis, Wanita Muda Tewas Dicekik Suami Siri, Cemburu Baca WhatsApp, Pelaku Coba Bunuh Diri

Regional
Aturan Berjilbab bagi Siswi Non-Muslim di SMKN 2 Padang Picu Perdebatan

Aturan Berjilbab bagi Siswi Non-Muslim di SMKN 2 Padang Picu Perdebatan

Regional
Ngotot Terjunkan 4.317 Mahasiswa KKN di Tengah Pandemi, Unila Dikritik Warganet

Ngotot Terjunkan 4.317 Mahasiswa KKN di Tengah Pandemi, Unila Dikritik Warganet

Regional
Selain Suaminya, Istri Wakil Wali Kota Kupang Juga Positif Covid-19

Selain Suaminya, Istri Wakil Wali Kota Kupang Juga Positif Covid-19

Regional
Soal Siswi Non-Muslim SMKN 2 Padang Wajib Jilbab, Orangtua Lapor Komnas HAM dan Mendikbud

Soal Siswi Non-Muslim SMKN 2 Padang Wajib Jilbab, Orangtua Lapor Komnas HAM dan Mendikbud

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X