Papua Kehilangan Triliunan Rupiah karena Pertambangan Ilegal

Kompas.com - 05/08/2020, 16:17 WIB
Ilustrasi pertambangan batu bara ThinkstockIlustrasi pertambangan batu bara

JAYAPURA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Fred James Boray mengakui, aktivitas penambangan ilegal di Papua terus terjadi dan menyebabkan kerugian dari sisi materil dan juga kerusakan alam.

Menurut dia, belum ada perhitungan pasti berapa jumlah total kerugian secara materil, namun ia meyakini angkanya mencapai triliunan karena aktivitasnya telah berjalan cukup lama.

"Tambang rakyat ilegal di Papua sudah mulai ada pada 1997 waktu krisis moneter, pertama ditemukan di Nabire. Kerugiannya pasti sudah di atas Rp 1 triliun," ujar Fred, di Jayapura, Rabu (5/8/2020).

Menurut dia, hingga kini, hanya ada satu pertambangan rakyat yang legal di Papua, yaitu di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom.

Baca juga: Supiori Jadi Kabupaten Pertama di Papua yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Izinnya pun sudah diberikan sejak 1999, dan sejak saat itu Pemprov Papua belum mengeluarkan izin pertambangan rakyat lagi.

Sedangkan untuk aktivitas pertambangan ilegal yang termonitor oleh aparat dan pemerintah tersebar di beberapa kabupaten.

"Tambang-tambang ilegal itu ada di Supiori, Kota Jayapura, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Boven Digoel, Nabire, Paniai," kata Fred.

Untuk mengeluarkan izin pertambangan rakyat, terang Fred, diperlukan keputusan penetapan wilayah pertambangan rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

Dari penetapan tersebut, kemudian Pemprov Papua bisa mengeluarkan izin pertambangan rakyat untuk perorangan atau koperasi.

Fred mengaku, pada 2019, Pemprov Papua mengajukan permohonan penetapan wilayah pertambangan rakyat sebagai salah satu upaya penertiban aktivitas tambang ilegal, namun hingga kini belum disetujui.

"Sebenarnya langkah-langkah penertiban itu kami sudah ajukan kepada menteri untuk penetapan wilayah, sehingga aktivitas ilegal ini bisa jadi legal, kami sudah ajukan di Agustus 2019. Yang kami ajukan untuk Pegunungan Bintang itu 16 blok dengan totalnya 390,84 hektare, begitu pun blok Yahukimo kami usulkan sekitar 11 blok dengan totalnya 268,5 hektare," kata Fred.

Baca juga: Tidak Puas Hasil Pengumuman CPNS, Massa di Papua Rusak Fasilitas Umum

Ada beberapa kendala yang ditemui untuk melakukan penertiban aktivitas pertambangan ilegal.

Fred menyebut, setidaknya ada dua faktor penting yang sejauh ini menghambat pemerintah melakukan penertiban.

"Masalahnya ada dua, yaitu kawasan konservasi dan belum adanya peta hak ulayat," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Terkini Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pangandaran, 1 Rumah di Ciamis Rusak, Getaran Terasa hingga Banyumas

Fakta Terkini Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pangandaran, 1 Rumah di Ciamis Rusak, Getaran Terasa hingga Banyumas

Regional
Bacok Istri dan Mertua karena Digugat Cerai, Residivis Pembunuhan Tewas Ditembak Polisi

Bacok Istri dan Mertua karena Digugat Cerai, Residivis Pembunuhan Tewas Ditembak Polisi

Regional
Tiga Perumahan di Kabupaten Bogor Terendam Banjir, 1.100 Jiwa Mengungsi

Tiga Perumahan di Kabupaten Bogor Terendam Banjir, 1.100 Jiwa Mengungsi

Regional
Akhir Perjalanan Perwira Polisi yang Jadi Kurir Sabu 16 Kilogram

Akhir Perjalanan Perwira Polisi yang Jadi Kurir Sabu 16 Kilogram

Regional
Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pangandaran, Satu Rumah Warga di Ciamis Rusak

Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pangandaran, Satu Rumah Warga di Ciamis Rusak

Regional
Wali Kota Tasikmalaya: Biarlah Saya Ditahan KPK, tapi...

Wali Kota Tasikmalaya: Biarlah Saya Ditahan KPK, tapi...

Regional
Diharapkan Ungguli Thailand, Sirkuit MotoGP Mandalika Incar 2 Hal Ini

Diharapkan Ungguli Thailand, Sirkuit MotoGP Mandalika Incar 2 Hal Ini

Regional
Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pangandaran, Ini Penjelasan PVMBG

Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pangandaran, Ini Penjelasan PVMBG

Regional
Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pangandaran, Getaran Terasa hingga Banyumas

Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pangandaran, Getaran Terasa hingga Banyumas

Regional
Gempa Pangandaran Magnitudo 5,9 Terasa hingga Sukabumi, Belum Ada Laporan Kerusakan

Gempa Pangandaran Magnitudo 5,9 Terasa hingga Sukabumi, Belum Ada Laporan Kerusakan

Regional
Oknum Perwira Polisi Jadi Kurir Sabu 16 Kg, Kapolda Riau: Dia Penghianat Bangsa

Oknum Perwira Polisi Jadi Kurir Sabu 16 Kg, Kapolda Riau: Dia Penghianat Bangsa

Regional
Hidup dengan Ibu ODGJ, 4 Anak Gizi Buruk Tak Kenal Lauk, Hanya Makan Nasi dengan Sayur Rebus

Hidup dengan Ibu ODGJ, 4 Anak Gizi Buruk Tak Kenal Lauk, Hanya Makan Nasi dengan Sayur Rebus

Regional
Dramatis, Penangkapan Perwira Polisi Kurir Sabu 16 Kilogram, Alami Luka Tembak hingga Langsung Dipecat

Dramatis, Penangkapan Perwira Polisi Kurir Sabu 16 Kilogram, Alami Luka Tembak hingga Langsung Dipecat

Regional
Fakta Lengkap Soal Fatwa Hukum Cambuk Bagi Pemain PUBG di Aceh...

Fakta Lengkap Soal Fatwa Hukum Cambuk Bagi Pemain PUBG di Aceh...

Regional
Gempa Terkini di Pangandaran Sempat Membuat Panik Wisatawan

Gempa Terkini di Pangandaran Sempat Membuat Panik Wisatawan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X