Diduga Robek Uang dari Perusahaan Tambang, 3 Warga Makassar Diperiksa Polisi

Kompas.com - 03/08/2020, 16:11 WIB
Beberapa ibu-ibu dari Pulau Kodingareng Lompo, Makassar, saat membentangkan spanduk upaya kriminalisasi nelayan yang menolak tambang pasir di depan kantor Polairud Polda Sulsel, Senin (3/8/2020). KOMPAS.COM/HIMAWANBeberapa ibu-ibu dari Pulau Kodingareng Lompo, Makassar, saat membentangkan spanduk upaya kriminalisasi nelayan yang menolak tambang pasir di depan kantor Polairud Polda Sulsel, Senin (3/8/2020).

MAKASSAR, KOMPAS.com - Penyidik Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Selatan memeriksa tiga warga Pulau Kodingareng Lompo, Kecamatan Sangkarrang, Makassar usai diduga merobek uang pemberian perusahaan petambang pasir, Senin (3/8/2020).

Direktur Ditpolairud Polda Sulawesi Selatan Kombes Hery Wiyanto mengatakan, ketiga warga tersebut diperiksa setelah pada pemanggilan pertama tidak memenuhi panggilan.

Ketiganya diperiksa terkait dugaan tindak pidana perusakan mata uang.

"Kemarin kita sudah melayangkan beberapa waktu yang lalu surat panggilan kepada warga masyarakat Kodingareng terkait tindak pidana yang terjadi yaitu perusakan uang rupiah asli," kata Hery saat diwawancara wartawan di kantornya, Senin siang.

Baca juga: Banjir di Sorong karena Galian Tambang, Gubernur: Izin Akan Kami Tinjau

Hery mengatakan, kasus perobekan uang itu bermula ketika PT B yang menambang pasir untuk penimbunan di proyek Makassar New Port memberikan amplop berisi uang kepada sebagian warga Kodingareng sebagai upah survei lokasi pengerukan pasir.

Namun, warga yang tidak setuju dengan pengerukan pasir di wilayah tangkap ikan mereka dan melihat pemberian upah tersebut langsung menggagalkan pemberian uang itu dan merobek amplop yang berisikan uang.

"Setelah kita lakukan penyelidikan dan kita kembangkan, kita dapatkan juga uang yang dirobek kemudian kita melakukan pemeriksaan juga di BI, bahwa itu merupakan uang murni sebanyak lima lembar yang sudah rusak," imbuh Hery.

Diungkapkan Hery, petambangan pasir tersebut memang membuat perselisihan antara warga  yang berprofesi nelayan dengan perusahaan petambang pasir.

Baca juga: Warga Suku Anak Dalam Demo ke PT JBC, Aktivitas Tambang Batu Bara Diduga Cemari Sungai hingga Kehitaman

petambangan tersebut dilakukan PT B, dari lokasi Copong yang jaraknya sekitar 8 mil dari Pulau Kodingareng.

Namun Hery memastikan kasus perusakan uang tersebut diusut polisi bukan dari laporan pihak perusahaan.

 

Polisi menggunakan laporan model A berdasarkan video perobekan uang itu yang tersebar di media sosial Facebook.

Perobekan itu kata Hery termaktub dalam Pasal 257 UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

"(Perobekan uang) masih di amplop, tapi dia pasti tahu bahwa di dalam amplop itu isinya adalah uang karena itu merupakan upah dari masyarakat yang ikut melaksanakan survei," ujar Hery.

Baca juga: Peringatan Pemerintah untuk Pengusaha Tambang dan Smelter Bijih Nikel

Sementara itu Direktur WALHI Sulsel Muhammad Al Amin mengatakan pemeriksaan ketiga warga yang diduga merobek itu merupakan upaya kriminalisasi nelayan yang selama ini menolak petambangan pasir laut.

Al Amin mengungkapkan, awalnya beberapa warga Kodingareng memang diajak oleh perusahaan untuk datang mengikuti survei.

Pasalnya, perusahaan tersebut disinyalir hendak menggeser wilayah tambang mereka.

Namun nyatanya perusahaan itu, kata Amin, tidak berkeinginan untuk memindahkan wilayah tambang.

"Nelayan yang hadir mengikuti survei itu kemudian diberikan amplop dari perusahaan. Amplop itu ternyata bagi masyarakat itu bagian dari gratifikasi atau sogokan. Menurut masyarakat amplop itu sogokan yang tidak layak diambil oleh masyarakat," kata Amin.

Para warga yang mayoritas nelayan itu sebelumnya juga sudah menggelar musyawarah nelayan dengan keputusan tidak menerima amplop dari pihak perusahaan.

Dia menepis bila aksi warga itu untuk melecehkan atau merendahkan mata uang negara.

"Jadi ada sebab yang mengapa kemudian nelayan atau warga melakukan perusakan amplop karena amplop tersebut berasal dari perusahaan," kata Al Amin.

Baca juga: Masyarakat Diaspora Manggarai Raya dan Anggota DPR RI Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Matim

Pemeriksaan tiga warga Kodingareng itu selain didampingi WALHI juga dihadiri oleh puluhan ibu-ibu dari Pulau Kodingareng yang membawa spanduk penolakan terhadap tambang pasir yang menurutnya mengancam ekosistem laut serta pulau itu sendiri. 

Mereka menolak upaya hukum kepolisian dan menunut polisi menghentikan upaya kriminalisasi nelayan yang ingin menyelamatkan ekosistem laut di wilayah tempat tinggalnya itu.

"Teman-teman ada di sini untuk memberikan support bahwa apa yang disangkakan, apa yang didugakan kepada nelayan di Pulau Kodingareng itu tidak benar. Ini adalah bagian dari skenario Boskalis untuk melemahkan gerakan masyarakat atau nelayan serta perempuan di Pulau Kodingareng," sebut Al Amin. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Program Petahana dan Adik Menaker di Pilkada Mojokerto, Kartu UMKM Keren Jadi Andalan

Program Petahana dan Adik Menaker di Pilkada Mojokerto, Kartu UMKM Keren Jadi Andalan

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 26 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 26 Oktober 2020

Regional
Pria Ini Bakar 2 Bangunan Penginapan, Sebelumnya Marah-marah dan Ancam Resepsionis

Pria Ini Bakar 2 Bangunan Penginapan, Sebelumnya Marah-marah dan Ancam Resepsionis

Regional
15 Pegawai Terinfeksi Covid-19, PLN Ponorogo Tetap Buka Pelayanan

15 Pegawai Terinfeksi Covid-19, PLN Ponorogo Tetap Buka Pelayanan

Regional
Penjelasan BCA Digugat Nasabah karena Deposito Rp 5,4 M Tak Cair

Penjelasan BCA Digugat Nasabah karena Deposito Rp 5,4 M Tak Cair

Regional
Pilkada Mojokerto, Pasangan 'Yoni' Janjikan Bantuan Modal Rp 50 Juta hingga Kemudahan Berinvestasi

Pilkada Mojokerto, Pasangan "Yoni" Janjikan Bantuan Modal Rp 50 Juta hingga Kemudahan Berinvestasi

Regional
Tidak Dibela Saat Dihajar Kakak Ipar, Perempuan Ini Pukul Ibu Kandung di Pinggir Jalan

Tidak Dibela Saat Dihajar Kakak Ipar, Perempuan Ini Pukul Ibu Kandung di Pinggir Jalan

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 26 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 26 Oktober 2020

Regional
Pemuda yang Jatuh dari Jembatan Layang Kelok 9 Diduga Bunuh Diri

Pemuda yang Jatuh dari Jembatan Layang Kelok 9 Diduga Bunuh Diri

Regional
Sekolah Tatap Muka di Banjarmasin, Siswa Tak Boleh Cium Tangan Guru

Sekolah Tatap Muka di Banjarmasin, Siswa Tak Boleh Cium Tangan Guru

Regional
Perempuan yang Pukul Lansia Dalam Video yang Viral Ternyata Ibu dan Anak

Perempuan yang Pukul Lansia Dalam Video yang Viral Ternyata Ibu dan Anak

Regional
Pelaku Pembunuhan Perempuan Pekerja Kafe di Berau Ditangkap di Kalteng

Pelaku Pembunuhan Perempuan Pekerja Kafe di Berau Ditangkap di Kalteng

Regional
Warga yang Keluar dan Masuk ke Riau Wajib Punya Hasil Rapid Test

Warga yang Keluar dan Masuk ke Riau Wajib Punya Hasil Rapid Test

Regional
Ini Program Pasangan 'Ikbar' di Pilkada Mojokerto, dari Bantuan Desa Rp 5 M hingga Insentif untuk Guru

Ini Program Pasangan "Ikbar" di Pilkada Mojokerto, dari Bantuan Desa Rp 5 M hingga Insentif untuk Guru

Regional
Perempuan Ini Suruh Keponakannya yang Masih SD Antar Sabu, Tak Diberi Jajan jika Menolak

Perempuan Ini Suruh Keponakannya yang Masih SD Antar Sabu, Tak Diberi Jajan jika Menolak

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X