Divonis 1,5 Tahun pada April, Dosen Pelaku Kekerasan Seksual Kembali Muncul di Kampus

Kompas.com - 20/07/2020, 17:50 WIB
Ilustrasi pencabulan SHUTTERSTOCKIlustrasi pencabulan

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Kemunculan PS, dosen yang jadi terpidana kasus kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswa, di lingkungan kampus Universitas Palangka Raya (UPR), memantik pertanyaan publik.

Sejumlah mahasiswa menyebut PS muncul di ruang program studi Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UPR di awal Juni.

Sebuah foto yang membuktikan hal itu juga beredar di kalangan penggiat organisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Tengah sejak beberapa waktu lalu.

Baca juga: Gunakan WC Umum, Seorang Perempuan Mengalami Pelecehan Seksual

Hal itulah yang melatari sejumlah lembaga dan aktivis di Palangka Raya menggaungkan keprihatinan.

Mereka bahkan melayangkan surat terbuka kepada sejumlah institusi terkait, yakni Universitas Palangka Raya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi cq. Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan Gubernur Kalimantan Tengah.

Surat terbuka itu ditandatangani sejumlah lembaga dan personal yang berasal dari beragam latar belakang pada 15 Juli 2020.

Lembaga dan personal tersebut lalu menamakan diri Koalisi Anti Kekerasan Seksual (Koalisi AKS).

Tuntut Pemberhentian Tidak dengan Hormat

Surat terbuka 15 Juli itu kemudian ditindaklanjuti dengan menggelar siaran pers dan diskusi daring dari Palangka Raya, Minggu (19/7/2020).

"Belakangan pelaku terlihat berada di lingkungan Universitas Palangka Raya. Hal ini membuat para korban mendapatkan tekanan psikologis tambahan karena pelaku tidak menjalani hukuman kurungan," ujar Tri Oktafiani, penggiat Lembaga Solidaritas Perempuan dan Anak (eLSPA) yang merupakan salah satu komponen dalam Koalisi AKS, Senin (20/7/2020).

Ani melanjutkan, pelaku juga dikabarkan sedang mengurus pensiun dini sehingga berhak mendapatkan hak pensiun.

Aksi terpidana ini dinilainya sebagai tindakan merendahkan martabat lembaga dan profesi pendidik.

Terlebih, PS semestinya masih menjalani kurungan badan di Rutan Kelas IIA Palangka Raya.

Sebab, PS telah dinyatakan terbukti bersalah sehingga dipidana 1 tahun 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada 6 April.

Baca juga: Fakta-fakta Predator Seksual 305 Anak Asal Perancis Meninggal karena Percobaan Bunuh Diri

Menurut catatan Koalisi AKS, vonis tersebut tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor: 23/Pid.B/2020/PN Plk. 

Karena itu, Koalisi AKS dalam siaran persnya kembali menyuarakan tuntutan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pelaku yang merupakan dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) di kampus terbesar di Kalimantan Tengah.

 

Koalisi AKS menilai tuntutan tersebut demi memenuhi rasa keadilan bagi para korban.

Dihubungi melalui telepon, Senin (20/7/2020), kuasa hukum para korban dari Firma Hukum Pasah Kahanjak, Ditta, menyebut kemunculan PS patut menjadi pertanyaan.

Sebab secara kronologis, masa penahananan yang bersangkutan mestinya masih berjalan.

"Apakah yang bersangkutan mendapat remisi, atau jadi tahanan kota? Atau ikut dalam program asimilasi Covid-19, atau bagaimana?" tanyanya heran.

Baca juga: Korban Eksploitasi Seksual WNA Perancis di Jakarta Mayoritas Anak Jalanan

Ditta mengesampingkan kemungkinan terpidana yang baru beberapa bulan divonis mendapat remisi atau pemotongan masa tahanan.

"Atau kalau misal mengajukan permohonan tahanan kota, harus ada penjamin" imbuhnya.

Soal kemungkinan terpidana sudah bebas, salah seorang jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus tersebut, Heppi Christian Hutapea, juga menyangkalnya.

Menurut dia, berdasarkan aturan seorang terpidana harus menjalani minimal 2/3 masa tahanannya dulu sebelum berhak mendapatkan pemotongan hukuman.

"Dalam kasus ini yang bersangkutan harusnya menjalani minimal 1 tahun dulu, kan? Sekarang ini, kan, belum sampai segitu (1 tahun)," terang Heppi yang dihubungi terpisah.

Baca juga: Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Jika benar kabar PS sudah berada di luar Rutan Kelas IIA Palangka Raya, lanjut dia, yang paling memungkinkan adalah lewat program asimilasi yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM dalam masa pandemi Covid-19.

"Coba saja cek ke Kemenkumham, siapa tahu ada informasinya," saran Heppi.

Dia juga memastikan tidak ada upaya banding dari kedua belah pihak sehingga putusan pengadilan pada kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap. 

 

Buat Protokol Penanganan

Sementara itu, akademisi Paulus Alfons Yance Dhanarto yang juga komponen Koalisi AKS berharap ada tindakan konkret dari rektorat agar peristiwa kekerasan seksual di lingkungan kampus UPR tidak lagi terulang.

Dosen di Fisip UPR ini ini mendorong pembentukan semacam protokol penanganan kasus kekerasan seksual, tidak hanya yang melibatkan dosen, tapi juga mahasiswa.

"Dengan adanya protokol diharapkan secara perlahan timbul kesadaran dan keberanian dari para korban untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang menimpanya," ujar Dhanar. 

Baca juga: Kasus Perkosaan Disebut Seks Kasar, Ini Kisah 2 Korban Serangan Seksual di Inggris

Jika UPR berhasil membentuk protokol tersebut, hal itu akan menjadi prestasi tersendiri bagi kampus.

"Bahkan bisa jadi preseden bagi kampus lain terutama di di Kalimantan, terkait penanganan kasus kekerasan seksual di kampus," tutupnya.        

Dia mengapresiasi tindakan rektorat yang sejak awal kasus ini bergulir tahun lalu telah memberhentikan pelaku dari jabatan sebagai kaprodi dan dosen di Program Studi Fisika FKIP UPR.  



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Regional
Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Regional
Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Regional
Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Regional
Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Regional
Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Regional
Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Regional
Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Regional
Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Regional
Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Regional
Ingin Kompetensi Masyarakat Berkembang, Pemprov Jabar Dukung Program Kartu Prakerja

Ingin Kompetensi Masyarakat Berkembang, Pemprov Jabar Dukung Program Kartu Prakerja

Regional
Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Regional
Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Regional
Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Regional
Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X