"Saya Baru Dengar di Indonesia, Ada Seluruh Kepala SMP Sekabupaten Mengundurkan Diri"

KOMPAS.com - Sebanyak 64 orang kepala sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau mengundurkan diri.

Hal itu memicu keheranan banyak pihak, salah satunya Kepala Inspektorat Inhu Boyke Sitinjak.

"Saya baru mendengar bahwa di Indonesia ini ada seluruh kepala sekolah SMP sekabupaten yang mengundurkan diri," kata Boyke heran.

Baca juga: Mengundurkan Diri, 64 Kepala Sekolah SMP Diduga Diperas Penegak Hukum

Inspektorat selidiki dugaan pemerasan

DRI ilustrasi sekolah menengah pertama.

Meski belum mendapatkan informasi lengkap, tetapi inspektorat memperoleh kabar mereka diperas oleh oknum tak bertanggung jawab.

"Di antaranya ada informasi bahwa mereka (kepala sekolah) dilakukan pemerasan oleh oknum dari penegak hukum. Ini merupakan informasi yang sangat berat, apakah ini benar-benar terjadi atau tidak, kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Boyke.

Inspektorat berjanji akan menyelidiki dugaan itu.

"Ini merupakan tantangan berat bagi Inspektorat bagaimana membangun daerah lebih baik dan lebih bersih," kata Boyke.

Baca juga: 64 Kepala Sekolah SMP di Riau Mengundurkan Diri

Pixabay via Oddity Central Ilustrasi siswa belajar di kelas.

Dinas terkejut

Tak hanya pihak inspektorat, pengunduran diri 64 kepala SMP di Inhu Riau itu juga mengejutkan pihak Dinas Pendidikan.

Pelaksana tugas Dinas Pendidikan Inhu Ibrahim Alimin membenarkan adanya kejadian itu.

"Saya selaku Kepala Dinas sangat terkejut, karena kita baru masuk sekolah SMP pada 13 Juli 2020 kemarin di masa pandemi Covid-19 ini. Kemudian, ada ijazah-ijazah dan rapor yang harus ditandatangani," sebut Ibrahim.

Menurut Ibrahim, beberapa di antara mereka mendatangi Dinas Pendidikan Inhu.

Para kepala sekolah tersebut menyerahkan banyak map berisi surat pengunduran diri.

Baca juga: Saat Ibu-ibu Bawa Anak Protes, Ingin Sekolah Tatap Muka Dilakukan di Tengah Pandemi...

Diduga karena tak nyaman kelola dana BOS

Dok. Kredivo Ilustrasi uang

Menurut pengakuan, mereka tak nyaman mengelola dana BOS dan meminta menjadi guru biasa.

"Alasan mengundurkan diri, karena mereka mengaku merasa terganggu dan tidak nyaman mengelola dana bos. Sementara mereka mengelola dana bos kan tidak banyak. Ada yang dapat Rp 56 juta, Rp 53 juta dan ada Rp 200 juta per tahun," kata Ibrahim.

Baca juga: Izin Sekolah di Tangsel Bisa Dicabut jika Gelar Belajar Tatap Muka

DOK. PIXABAY Ilustrasi siswa

Belum tentu disetujui

Meski surat pengunduran diri telah diterima, Ibrahim tidak dapat memastikan apakah pengunduran diri mereka disetujui.

Hal itu bergantung pada keputusan bupati.

"Apakah disetujui Bupati untuk pembebasan tugas itu tergantung pada Bupati nanti. Makanya saya sampaikan ke mereka jaga kondusifitas. Kemudian, sebelum keluar surat pembebasan tugas, saya mohon kepada mereka agar tetap bekerja, karena kasihan anak-anak kita. Tapi itu tergantung mereka lagi," kata Ibrahim.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Kontributor Pekanbaru, Idon Tanjung | Editor : Abba Gabrillin)