Mengundurkan Diri, 64 Kepala Sekolah SMP Diduga Diperas Penegak Hukum

Kompas.com - 15/07/2020, 23:02 WIB
ilustrasi sekolah menengah pertama. DRIilustrasi sekolah menengah pertama.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Kepala Inspektorat Indragiri Hulu (Inhu) Boyke Sitinjak mengaku sudah mendapat laporan terkait pengunduran diri 64 kepala sekolah menengah pertama (SMP) negeri.

Dia menyebut pengunduran diri tersebut dilakukan oleh seluruh kepala sekolah SMP negeri di Kabupaten Inhu.

"Kami telah mendapatkan laporan dari 64 sekolah tersebut mengenai pengunduran diri seluruh kepala sekolah SMP negeri se-Kabupaten Indragiri Hulu," kata Boyke saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (15/7/2020).

Baca juga: 64 Kepala Sekolah SMP di Riau Mengundurkan Diri

Terkait persoalan ini, pihaknya akan memanggil para kepala sekolah untuk menanyakan apa penyebab sebenarnya atas pengunduran diri tersebut.

Setelah mengetahui penyebab pengunduran diri tersebut, Inspektorat akan menindaklanjutinya dan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.

Boyke mengaku belum banyak mendapat informasi mengenai penyebab pengunduran diri kepala sekolah tersebut.

"Namun, di antaranya ada informasi bahwa mereka (kepala sekolah) dilakukan pemerasan oleh oknum dari penegak hukum. Ini merupakan informasi yang sangat berat, apakah ini benar-benar terjadi atau tidak, kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Boyke.

Baca juga: Tak Semua Bisa Belajar Online, Guru di Kabupaten Bogor Punya Metode Sendiri


Boyke memastikan pihaknya akan memproses dugaan tersebut, karena hal ini sangat mengganggu dunia pendidikan.

"Saya baru mendengar bahwa di Indonesia ini ada seluruh kepala sekolah SMP se-kabupaten yang mengundurkan diri. Ini merupakan tantangan berat bagi Inspektorat bagaimana membangun daerah lebih baik dan lebih bersih," kata Boyke.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Inhu Ibrahim Alimin sebelumnya menyebutkan bahwa 64 orang kepala sekolah SMP negeri mengundurkan diri terkait soal pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Baca juga: Polisi Selidiki 7 Kasus Dugaan Penyelewengan BLT Covid-19 di Riau

Para kepala sekolah merasa tidak nyaman mengelola dana BOS, karena ada oknum yang mengganggu.

"Mereka mengelola dana BOS kan tidak banyak. Ada yang dapat Rp 56 juta, Rp 53 juta, ada yang Rp 200 juta per tahun. Nah, itu diganggu, ada LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan ada oknum-oknum lainnya. Sehingga mereka tidak nyaman dan meminta jadi guru biasa," kata Ibrahim.

"Karena mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah benar dan tidak ada niat macam-macam, tapi dianggap tidak benar," ujar Ibrahim kepada Kompas.com.

Baca juga: Imbas 64 Kepsek SMP Negeri se-Indragiri Hulu Mundur Serentak, lIjazah Siswa Terancam Tak Ditandatangani



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banjir Kalsel Berangsur Surut, Puluhan Pengungsi Mulai Pulang ke Rumah

Banjir Kalsel Berangsur Surut, Puluhan Pengungsi Mulai Pulang ke Rumah

Regional
PPKM di Jatim Diperpanjang 2 Pekan, Berlaku untuk 17 Daerah Zona Merah Covid-19

PPKM di Jatim Diperpanjang 2 Pekan, Berlaku untuk 17 Daerah Zona Merah Covid-19

Regional
PPKM Kota Malang PKL Boleh Berjualan di Atas Pukul 20.00 WIB, Ini Syaratnya

PPKM Kota Malang PKL Boleh Berjualan di Atas Pukul 20.00 WIB, Ini Syaratnya

Regional
Mobil Diduga Milik Wakil Ketua DPRD Sulut Diadang Istri, Polisi: Diproses Kalau Ada Laporan

Mobil Diduga Milik Wakil Ketua DPRD Sulut Diadang Istri, Polisi: Diproses Kalau Ada Laporan

Regional
DPRD Gelar Sidang Paripurna Pemberhentian Wakil Wali Kota Probolinggo MS Subri

DPRD Gelar Sidang Paripurna Pemberhentian Wakil Wali Kota Probolinggo MS Subri

Regional
Ganjar Optimistis Vaksinasi Tahap Pertama di Jateng Selesai Sebelum 28 Januari 2021

Ganjar Optimistis Vaksinasi Tahap Pertama di Jateng Selesai Sebelum 28 Januari 2021

Regional
Ahli Virologi Kritik Acara PDI-P Bali: Itu Bukan Contoh yang Baik, Jangan Ditiru

Ahli Virologi Kritik Acara PDI-P Bali: Itu Bukan Contoh yang Baik, Jangan Ditiru

Regional
Viral Video Pasangan Remaja Mesum di Atas Motor, Terekam CCTV Hotel di Tasikmalaya

Viral Video Pasangan Remaja Mesum di Atas Motor, Terekam CCTV Hotel di Tasikmalaya

Regional
Pemkot Tegal Berencana Buka Bioskop 1 Februari, IDI Kritik: Pasien Covid-19 Masih Banyak

Pemkot Tegal Berencana Buka Bioskop 1 Februari, IDI Kritik: Pasien Covid-19 Masih Banyak

Regional
Luka Kerusuhan 2019 Belum Hilang, Dewan Adat Papua Desak Polisi Tindak Ambroncius Nababan

Luka Kerusuhan 2019 Belum Hilang, Dewan Adat Papua Desak Polisi Tindak Ambroncius Nababan

Regional
Fakta Suami Jebak Istri Bawa Sabu agar Ditangkap Polisi, Berawal dari Hendak Digugat Cerai

Fakta Suami Jebak Istri Bawa Sabu agar Ditangkap Polisi, Berawal dari Hendak Digugat Cerai

Regional
Bupati Gunungkidul dan Wakilnya Tak Ikut Divaksin Covid-19 Kamis Besok

Bupati Gunungkidul dan Wakilnya Tak Ikut Divaksin Covid-19 Kamis Besok

Regional
Dokter JF Punya Riwayat Jantung tapi Tetap Divaksin, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Dokter JF Punya Riwayat Jantung tapi Tetap Divaksin, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Regional
Heboh Penemuan Kerangka Manusia Utuh di Perbukitan Hutan Jepara

Heboh Penemuan Kerangka Manusia Utuh di Perbukitan Hutan Jepara

Regional
Ibu Hamil 7 Bulan Ditangkap Polisi gara-gara Nekat Jualan Sabu di Warung Kopi

Ibu Hamil 7 Bulan Ditangkap Polisi gara-gara Nekat Jualan Sabu di Warung Kopi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X