Ridwan Kamil: Kalau Tak Bisa Bayar Denda, Pilihannya Kurungan atau Kerja Sosial

Kompas.com - 13/07/2020, 21:32 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di RSHS Bandung beberapa waktu lalu. KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di RSHS Bandung beberapa waktu lalu.
Editor Setyo Puji

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku sedang menyiapkan aturan baru untuk memaksimalkan penanganan Covid-19 di daerahnya.

Dalam aturan itu, salah satu poin yang akan ditekankan adalah terkait pemberian denda bagi warga yang tidak memakai masker.

Adapun besarannya sekitar Rp 100.000-Rp 150.000.

Meski demikian, dalam aturan itu nanti juga diatur sanksi lainnya selain denda.

Sehingga warga yang tidak bisa membayar denda ada opsi untuk memilih menjalani hukuman kurungan atau melakukan kerja sosial.

"Kalau tidak bisa membayar denda, pilihannya opsinya kurungan atau kerja sosial yang finalisasinya sedang disiapkan Pak Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi)," ucap Emil di Markas Kodam III Siliwangi, Kota Bandung, Senin (13/7/2020).

Baca juga: Tidak Pakai Masker di Jabar Bisa Kena Denda hingga Sanksi Kurungan

Menurut Emil, aturan itu dibuat dengan tujuan untuk mendisiplinkan warga agar patuh dengan protokol kesehatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Ada Gugatan Hasil Pilkada, Eistianah Ditetapkan sebagai Bupati Demak Terpilih

Tak Ada Gugatan Hasil Pilkada, Eistianah Ditetapkan sebagai Bupati Demak Terpilih

Regional
KPU Tetapkan Wabup Petahana sebagai Bupati Blora Terpilih

KPU Tetapkan Wabup Petahana sebagai Bupati Blora Terpilih

Regional
Rumah Warga Roboh dan Ubin RSUD Talaud Pecah akibat Gempa di Sulawesi Utara

Rumah Warga Roboh dan Ubin RSUD Talaud Pecah akibat Gempa di Sulawesi Utara

Regional
Pemprov Maluku Terapkan Aturan Baru, Tamu di Kantor Gubernur Wajib Tes Cepat Antigen

Pemprov Maluku Terapkan Aturan Baru, Tamu di Kantor Gubernur Wajib Tes Cepat Antigen

Regional
Ruang Isolasi Pasien Covid-19 Nyaris Penuh, Begini Langkah Pemkot Kupang

Ruang Isolasi Pasien Covid-19 Nyaris Penuh, Begini Langkah Pemkot Kupang

Regional
Antisipasi Dampak PPKM, Ganjar Ajukan Tambahan Anggaran Rp 1 Triliun

Antisipasi Dampak PPKM, Ganjar Ajukan Tambahan Anggaran Rp 1 Triliun

Regional
Lebih Sepekan PTKM, Kasus Covid-19 di DIY Melonjak, Hari Ini Bertambah 456

Lebih Sepekan PTKM, Kasus Covid-19 di DIY Melonjak, Hari Ini Bertambah 456

Regional
Hendi-Ita Resmi Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Terpilih

Hendi-Ita Resmi Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Terpilih

Regional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Wali Kota Solo: Kita Ikut Saja

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Wali Kota Solo: Kita Ikut Saja

Regional
Pengusaha yang Diduga Gelapkan Pajak Rp 2,5 Miliar di Jambi Segera Diadili

Pengusaha yang Diduga Gelapkan Pajak Rp 2,5 Miliar di Jambi Segera Diadili

Regional
9 Hari PPKM di Jatim, 1,2 Juta Warga Terjaring Operasi Yustisi, Denda Terkumpul Rp 299 Juta

9 Hari PPKM di Jatim, 1,2 Juta Warga Terjaring Operasi Yustisi, Denda Terkumpul Rp 299 Juta

Regional
RSUD Gunungsitoli Berganti Nama Jadi RSUD dr M Thomsen Nias

RSUD Gunungsitoli Berganti Nama Jadi RSUD dr M Thomsen Nias

Regional
Soal Wacana Polantas Tak Lagi Menilang dan Digantikan ETLE, Warga: Uang Tilang Aman

Soal Wacana Polantas Tak Lagi Menilang dan Digantikan ETLE, Warga: Uang Tilang Aman

Regional
Gempa Magnitudo 7,0 Guncang Sulut, Warga Talaud Panik hingga Lari Keluar Rumah

Gempa Magnitudo 7,0 Guncang Sulut, Warga Talaud Panik hingga Lari Keluar Rumah

Regional
Ganjar Setuju PPKM di Jawa Tengah Diperpanjang

Ganjar Setuju PPKM di Jawa Tengah Diperpanjang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X