Mendagri Minta 11 Pemkab di Papua Segera Cairkan NPHD Pilkada 2020

JAYAPURA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi persiapan pilkada serentak di Jayapura pada Jumat (10/7/2020).

Rapat itu diikuti sejumlah kepala daerah, KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.

Baca juga: 2 dari 6 Tahanan Covid-19 yang Kabur di Jayapura Menyerahkan Diri

Dalam rapat itu, Tito meminta 11 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak merealisasikan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

"Saya minta semua untuk betul-betul segera dipenuhi secepat mungkin. Saya melihat bahwa hampir semua bisa memenuhi, Asmat bisa, Pegunungan Bintang, Waropen, Nabire dan Memaberamo Raya," kata Tito dalam rapat itu.

Tito menyebut, dari catatan Kemendagri, hingga saat ini NPHD yang sudah dicairkan dari 11 kabupaten di Papua sebesar Rp 214,033 miliar dari total persetujuan Rp 482,961 miliar.

Tito juga mengingatkan Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Sehingga, penyelenggara harus menerapkan protokol kesehatan.

"Nah jangan kembali ke kehidupan baru tanpa sosialisasi, tanpa protokol," kata dia.

Tito mengingatkan para penyelenggara pemilu harus menggunakan alat pelindung diri (APD) dan memastikan para pemilih menggunakan masker.

Selain itu di tempat pemungutan suara (TPS) pun harus tersedia sejumlah fasilitas penunjang untuk mencegah penyebaran virus corona baru.

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak 2020, Ketua KPU Papua Keluhkan Masalah Anggaran

"Wajib menyiapkan untuk mencuci tangan pada saat pemilihan nanti dengan menggunakan sabun. Ada tempat cuci tangan dengan sabun, yang lain menggunakan hand sanitizer. Wajib mengantongi hand sanitizer, pakai masker, penggunaan cuci tangan dengan sabun, alkohol, klorin," kata Tito.

Sebelumnya diberitakan, terdapat 11 kabupaten di Papua yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember. Di antaranya, Supiori, Waropen, Merauke, Nabire, Boven Digoel, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Mamberamo Raya, Yalimo, dan Keerom.