Kompas.com - 10/07/2020, 05:30 WIB

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai, masalah lobster itu adalah urusan aset bangsa dan untuk kepentingan anak cucu. Jika bibit lobster diekspor ke Vietnam yang dianggap pesaing utama, maka Indonesia lama-lama akan kehilangan sumber daya alam laut.

"Masalah lobster itu bukan soal mantan yang kecewa, tapi urusan kita bersama. Demi kepentingan anak cucu kita," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Kamis (9/7/2020) malam.

Mantan yang dimaksud Dedi adalah Susi Pudjiastuti, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan, yang menolak keras ekspor bibit lobster karena bisa mengganggu ekosistem laut.

Bahkan, saat menjadi menteri KKP, Susi mengeluarkan peraturan menteri tentang pelarangan ekspor bibit lobster yang kemudian aturan itu direvisi oleh menteri KKP saat ini, Edhy Prabowo, dengan terbitnya Permen KP Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Aturan baru tersebut diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2020.

Baca juga: Ada Politisi Gerindra di Balik Eksportir Benih Lobster, ICW: Bentuk Nepotisme

Dedi menilai, alasan bahwa ekspor bibit lobster ke Vietnam untuk menghentikan penyelundupan dan bibit lobster melimpah adalah tidak masuk akal.

Menurut dia, Vietnam itu merupakan kompetitor Indonesia sebagai eksportir hasil tangkapan ikan laut, termasuk di dalamnya lobster.

Sementara Vietnam lebih kompetitif dari sisi kemampuan pengelolaan teknologi budidaya lobster. Lalu jaraknya sangat dekat dengan Indonesia. Namun, kelemahan mereka adalah tidak memiliki bibit lobster memadai, lalu Indonesia mengirimnya.

"Pertanyaannya adalah logika apa yang digunakan ketika seorang kompetitor kita kirim bahan? Vietnam itu kompetitor, masa dikasih modal? Gimana sih?" katanya.

Persiapkan SDA

Menurut dia, jika Vietnam adalah kompetitor, Indonesia semestinya mempersiapkan sumber daya manusia untuk budidaya lobster.

Selama persiapan SDA, kata Dedi, Indonesia bisa mengoptimalkan lobster tangkapan. Sebab, harga lobster tangkapan jauh lebih mahal daripada budidaya.

Selanjutnya, Dedi mengkritik alasan ekspor bibit lobster untuk mencegah penyelundupan. ia menyatakan bahwa jika terjadi penyelundupan bibit lobster, semestinya pengawasan laut tinggal diperketat.

Ia juga menilai logika bahwa dengan ekspor bibit lobster maka penyelundup hilang, itu tidak jalan. Justru, kata dia, penyelundup merasa legal. Nanti yang menangkap semakin banyak. Bisa saja penyelundup menawarkan harga lebih murah.

"Jalur resmi harga sekian, bayar pajak, dan sebagainya. Jalur ilegal lebih murah. Ya, akan milih jalur itu lagi, namanya juga usaha," katanya/

Dedi juga mempertanyakan soal asumsi bahwa bibit lobster di Indonesia mencapai dua miliar. Menurut dia, perkiraan tu berlebihan.

"Jumlah baby lobster di kita dua miliar, memang udah dihitung? Kemudian yang dua miliar itu keseimbangan ekosistem. Jika dieksploitasi sedemikian rupa sehingga berkurang akan ada rantai makanan di laut yang terputus. Ekosistem laut terganggu," katanya.

Sebenarnya Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia yang bisa membesarkan lobster. Petani di Indonesia banyak yang memiliki kemampuan untuk membesarkan lobster.

"Kita hanya ingatkan sumber daya darat sudah habis. Masa sumber daya laut mau dihabisin. Harus dipertahankan," katanya.

Lobster sudah jarang

Sebelumnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memperingatkan bahwa jumlah lobster ukuran besar di Indonesia sudah mulai jarang.

Baca juga: Susi Pudjiastuti: Lobster Gede-gede Sudah Jarang karena Bibitnya Diambilin, Dijual...

"Nih lobster gede-gede sudah jarang, tidak ada nyaris 100 kilo, musim pun susah," kata Susi saat berbincang-bincang dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, di akun YouTube SandiunoTV, Kamis (9/7/2020). 

Penyebabnya adalah karena pemerintah mengekspor bibit lobster ke luar negeri.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Regional
Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Regional
Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.