Kompas.com - 29/05/2020, 22:28 WIB
Kepala Dinas Kesehatan NTB,  Nurhandini Eka Dewi memberi keterangann pers di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Rabu (27/5/2020) terkait perkembangan kasus Covid19 di NTB. KOMPAS.com/FITRI RKepala Dinas Kesehatan NTB, Nurhandini Eka Dewi memberi keterangann pers di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Rabu (27/5/2020) terkait perkembangan kasus Covid19 di NTB.

MATARAM, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan melakukan pembatasan para pelaku perjalanan yang keluar masuk wilayah NTB.

Kepala Dinas Kesehatan NTB Nurhandini Eka Dewi mengatakan, pekan depan akan dilakukan pengetatan bagi orang yang akan bepergian keluar NTB.

Sebelumnya, kata dia, orang yang akan bepergian keluar NTB via bandara masih diperkenankan menggunakan hasil rapid test.

"Siapapun yang akan masuk ke NTB diharapkan sudah membawa surat bebas Covid-19 atau melampirkan hasil pemeriksaan dengan PCR, tidak lagi bisa memakai rapid test," kata Nurhandini kepada wartawan, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: 86 Anak Positif Covid-19, Pemprov NTB: Orangtua Tetap Saja Mengajak Keluar Rumah

Beberapa daerah seperti Bali, Jakarta, Jogjakarta dan Kalimantan Timur, sudah menerapkan aturan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setiap orang yang masuk ke wilayah tersebut wajib melampirkan surat hasil pemeriksaan PCR yang menyatakan negatif virus Covid-19.

Selain itu, bagi pelaku perjalanan dalam provinsi yang melakukan perjalanan dari pulau Lombok ke Sumbawa atau sebaliknya, akan dilakukan pemeriksaan rapid test.

"Artinya apabila warga ingin bepergian ke Lombok dan Sumbawa maupun sebaliknya via pelabuhan selain syarat administrasi, juga diminta bukti atau hasil pemeriksaan rapid test," katanya.

Baca juga: 67 Tenaga Medis Terinfeksi Covid-19 di NTB, Beberapa RS Tak Terima Pasien Baru

Menurut Nurhandini, pembatasan ini bertujuan untuk menjaga wilayah NTB dari proses transmisi lokal penularan virus Covid-19.

Sebab, saat ini jumlah kasus transmisi lokal di NTB cukup tinggi, yaitu sebanyak 56 persen dari keseluruhan kasus positif corona.

Dengan pembatasan ini, kata dia, maka risiko kontak dan penularan bisa diminimalkan.

Nurhandini menegaskan, aturan ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, baik ASN, TNI/POLRI, pejabat pemerintah, maupun masyarakat umum.

"Ini merupakan upaya Pemda untuk menjaga wilayah NTB agar tidak terjadi penambahan kasus baru yang demikian banyak. Jangan dilihat aturan ini sebagai upaya untuk menghalangi orang yang berpergian," kata Nurhandini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dompet Dhuafa dan Kimia Farma Berikan 2.000 Dosis Vaksin untuk Masyarakat Lombok Barat

Dompet Dhuafa dan Kimia Farma Berikan 2.000 Dosis Vaksin untuk Masyarakat Lombok Barat

Regional
Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

Regional
Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Regional
Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Regional
Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Regional
Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Regional
AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

Regional
Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Regional
9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

Regional
Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Regional
Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Regional
Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.