Pekan Depan, Keluar Masuk NTB Wajib Bawa Surat Bebas Corona

Kompas.com - 29/05/2020, 22:28 WIB
Kepala Dinas Kesehatan NTB,  Nurhandini Eka Dewi memberi keterangann pers di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Rabu (27/5/2020) terkait perkembangan kasus Covid19 di NTB. KOMPAS.com/FITRI RKepala Dinas Kesehatan NTB, Nurhandini Eka Dewi memberi keterangann pers di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Rabu (27/5/2020) terkait perkembangan kasus Covid19 di NTB.

MATARAM, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan melakukan pembatasan para pelaku perjalanan yang keluar masuk wilayah NTB.

Kepala Dinas Kesehatan NTB Nurhandini Eka Dewi mengatakan, pekan depan akan dilakukan pengetatan bagi orang yang akan bepergian keluar NTB.

Sebelumnya, kata dia, orang yang akan bepergian keluar NTB via bandara masih diperkenankan menggunakan hasil rapid test.

"Siapapun yang akan masuk ke NTB diharapkan sudah membawa surat bebas Covid-19 atau melampirkan hasil pemeriksaan dengan PCR, tidak lagi bisa memakai rapid test," kata Nurhandini kepada wartawan, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: 86 Anak Positif Covid-19, Pemprov NTB: Orangtua Tetap Saja Mengajak Keluar Rumah

Beberapa daerah seperti Bali, Jakarta, Jogjakarta dan Kalimantan Timur, sudah menerapkan aturan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setiap orang yang masuk ke wilayah tersebut wajib melampirkan surat hasil pemeriksaan PCR yang menyatakan negatif virus Covid-19.

Selain itu, bagi pelaku perjalanan dalam provinsi yang melakukan perjalanan dari pulau Lombok ke Sumbawa atau sebaliknya, akan dilakukan pemeriksaan rapid test.

"Artinya apabila warga ingin bepergian ke Lombok dan Sumbawa maupun sebaliknya via pelabuhan selain syarat administrasi, juga diminta bukti atau hasil pemeriksaan rapid test," katanya.

Baca juga: 67 Tenaga Medis Terinfeksi Covid-19 di NTB, Beberapa RS Tak Terima Pasien Baru

Menurut Nurhandini, pembatasan ini bertujuan untuk menjaga wilayah NTB dari proses transmisi lokal penularan virus Covid-19.

Sebab, saat ini jumlah kasus transmisi lokal di NTB cukup tinggi, yaitu sebanyak 56 persen dari keseluruhan kasus positif corona.

Dengan pembatasan ini, kata dia, maka risiko kontak dan penularan bisa diminimalkan.

Nurhandini menegaskan, aturan ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, baik ASN, TNI/POLRI, pejabat pemerintah, maupun masyarakat umum.

"Ini merupakan upaya Pemda untuk menjaga wilayah NTB agar tidak terjadi penambahan kasus baru yang demikian banyak. Jangan dilihat aturan ini sebagai upaya untuk menghalangi orang yang berpergian," kata Nurhandini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Dorong Perputaran Ekonomi, Kang Emil Targetkan Seluruh Desa Miliki BUMDes pada 2023

Dorong Perputaran Ekonomi, Kang Emil Targetkan Seluruh Desa Miliki BUMDes pada 2023

Regional
Luncurkan Kredit Tanpa Agunan untuk Ibu-ibu Pedagang, Ganjar: Bunga Hanya 2 Persen Per Tahun

Luncurkan Kredit Tanpa Agunan untuk Ibu-ibu Pedagang, Ganjar: Bunga Hanya 2 Persen Per Tahun

Regional
Dikunjungi Gus Halim, Ketua Adat Tidung Minta Salimbatu Dijadikan Desa Religi

Dikunjungi Gus Halim, Ketua Adat Tidung Minta Salimbatu Dijadikan Desa Religi

Regional
Cegah Jual Beli Jabatan, Bupati Wonogiri Optimalkan Penerapan Sistem Meritokrasi

Cegah Jual Beli Jabatan, Bupati Wonogiri Optimalkan Penerapan Sistem Meritokrasi

Regional
Walkot Bobby Ajak HMI Sumut Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan

Walkot Bobby Ajak HMI Sumut Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan

Regional
Panen Raya, Pimpinan DPRD Kota Bogor Turun ke Sawah Bersama Petani

Panen Raya, Pimpinan DPRD Kota Bogor Turun ke Sawah Bersama Petani

Regional
Wonogiri Juara Satu IDSD, Bupati Jekek: Berkat Semangat Reformasi Pemangku Kepentingan

Wonogiri Juara Satu IDSD, Bupati Jekek: Berkat Semangat Reformasi Pemangku Kepentingan

Regional
Tunjukkan Kinerja Baik Bangun Kota Semarang, Walkot Hendi Dapat Penghargaan Pembangunan Daerah 2021

Tunjukkan Kinerja Baik Bangun Kota Semarang, Walkot Hendi Dapat Penghargaan Pembangunan Daerah 2021

Regional
Jabar Kerja Sama dengan Provinsi Chungcheongnam, Korsel, Kang Emil: Semoga Dongkrak Potensi Ekonomi

Jabar Kerja Sama dengan Provinsi Chungcheongnam, Korsel, Kang Emil: Semoga Dongkrak Potensi Ekonomi

Regional
Bupati Banjar Akui PAD Berkurang akibat UU Minerba

Bupati Banjar Akui PAD Berkurang akibat UU Minerba

Regional
Bobby Buka Balai Kota Medan untuk Warga, Dosen UINSU Berikan Apresiasi

Bobby Buka Balai Kota Medan untuk Warga, Dosen UINSU Berikan Apresiasi

Regional
Memahami Gaya Komunikasi 'Parkir Mobil' ala Gibran

Memahami Gaya Komunikasi "Parkir Mobil" ala Gibran

Regional
Tunjukkan Prestasi dalam Penanganan Pandemi, Kang Emil Raih 2 Penghargaan People of the Year 2021

Tunjukkan Prestasi dalam Penanganan Pandemi, Kang Emil Raih 2 Penghargaan People of the Year 2021

Regional
Berkat Ganjar, Gaji Guru Honorer yang Dahulu Rp 200.000 Kini Rp 2,3 Juta

Berkat Ganjar, Gaji Guru Honorer yang Dahulu Rp 200.000 Kini Rp 2,3 Juta

Regional
Dukung UMKM Jabar, Kang Emil Ikut Mendesain dan Pasarkan Produk di Medsos

Dukung UMKM Jabar, Kang Emil Ikut Mendesain dan Pasarkan Produk di Medsos

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.