Pekan Depan, Keluar Masuk NTB Wajib Bawa Surat Bebas Corona

Kompas.com - 29/05/2020, 22:28 WIB
Kepala Dinas Kesehatan NTB,  Nurhandini Eka Dewi memberi keterangann pers di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Rabu (27/5/2020) terkait perkembangan kasus Covid19 di NTB. KOMPAS.com/FITRI RKepala Dinas Kesehatan NTB, Nurhandini Eka Dewi memberi keterangann pers di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Rabu (27/5/2020) terkait perkembangan kasus Covid19 di NTB.

MATARAM, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB) akan melakukan pembatasan para pelaku perjalanan yang keluar masuk wilayah NTB.

Kepala Dinas Kesehatan NTB Nurhandini Eka Dewi mengatakan, pekan depan akan dilakukan pengetatan bagi orang yang akan bepergian keluar NTB.

Sebelumnya, kata dia, orang yang akan bepergian keluar NTB via bandara masih diperkenankan menggunakan hasil rapid test.

"Siapapun yang akan masuk ke NTB diharapkan sudah membawa surat bebas Covid-19 atau melampirkan hasil pemeriksaan dengan PCR, tidak lagi bisa memakai rapid test," kata Nurhandini kepada wartawan, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: 86 Anak Positif Covid-19, Pemprov NTB: Orangtua Tetap Saja Mengajak Keluar Rumah

Beberapa daerah seperti Bali, Jakarta, Jogjakarta dan Kalimantan Timur, sudah menerapkan aturan tersebut.

Setiap orang yang masuk ke wilayah tersebut wajib melampirkan surat hasil pemeriksaan PCR yang menyatakan negatif virus Covid-19.

Selain itu, bagi pelaku perjalanan dalam provinsi yang melakukan perjalanan dari pulau Lombok ke Sumbawa atau sebaliknya, akan dilakukan pemeriksaan rapid test.

"Artinya apabila warga ingin bepergian ke Lombok dan Sumbawa maupun sebaliknya via pelabuhan selain syarat administrasi, juga diminta bukti atau hasil pemeriksaan rapid test," katanya.

Baca juga: 67 Tenaga Medis Terinfeksi Covid-19 di NTB, Beberapa RS Tak Terima Pasien Baru

Menurut Nurhandini, pembatasan ini bertujuan untuk menjaga wilayah NTB dari proses transmisi lokal penularan virus Covid-19.

Sebab, saat ini jumlah kasus transmisi lokal di NTB cukup tinggi, yaitu sebanyak 56 persen dari keseluruhan kasus positif corona.

Dengan pembatasan ini, kata dia, maka risiko kontak dan penularan bisa diminimalkan.

Nurhandini menegaskan, aturan ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, baik ASN, TNI/POLRI, pejabat pemerintah, maupun masyarakat umum.

"Ini merupakan upaya Pemda untuk menjaga wilayah NTB agar tidak terjadi penambahan kasus baru yang demikian banyak. Jangan dilihat aturan ini sebagai upaya untuk menghalangi orang yang berpergian," kata Nurhandini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Truk Kontainer Tabrak Truk Pengangkut Sampah di Kabupaten Semarang, 3 Orang Tewas

Truk Kontainer Tabrak Truk Pengangkut Sampah di Kabupaten Semarang, 3 Orang Tewas

Regional
Dituduh Jadi Informan Polisi, Seorang Pria di Padang Dianiaya hingga Babak Belur

Dituduh Jadi Informan Polisi, Seorang Pria di Padang Dianiaya hingga Babak Belur

Regional
Warga Bandung Tewas Ditikam Sepulang Berikan Bantuan ke Korban Longsor Sumedang

Warga Bandung Tewas Ditikam Sepulang Berikan Bantuan ke Korban Longsor Sumedang

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 16 Januari 2021

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 16 Januari 2021

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 16 Januari 2021

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 16 Januari 2021

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 16 Januari 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 16 Januari 2021

Regional
2 Napi Penjual Ganja di Lapas Lhokseumawe Ditangkap

2 Napi Penjual Ganja di Lapas Lhokseumawe Ditangkap

Regional
Jasad Pipit Piyono Teridentifikasi 5 Hari Pascakecelakaan Sriwijaya Air SJ 182

Jasad Pipit Piyono Teridentifikasi 5 Hari Pascakecelakaan Sriwijaya Air SJ 182

Regional
Gempa di Majene, 2 Kecamatan Terisolir, Ada Korban yang Masih Terjebak di Bawah Reruntuhan

Gempa di Majene, 2 Kecamatan Terisolir, Ada Korban yang Masih Terjebak di Bawah Reruntuhan

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 16 Januari 2021

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 16 Januari 2021

Regional
Banjir Bandang Juga Landa Bima NTB, Puluhan Rumah Warga Terdampak

Banjir Bandang Juga Landa Bima NTB, Puluhan Rumah Warga Terdampak

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 16 Januari 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 16 Januari 2021

Regional
Tiba di Lampung, Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diserahkan ke Keluarga

Tiba di Lampung, Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diserahkan ke Keluarga

Regional
Update Banjir Kalsel, Ribuan Jiwa Penuhi Posko Pengungsian di Banjarbaru

Update Banjir Kalsel, Ribuan Jiwa Penuhi Posko Pengungsian di Banjarbaru

Regional
Aturan Baru, Penumpang Masuk Kepri Tak Boleh Sakit, Gubernur: Harus Jujur

Aturan Baru, Penumpang Masuk Kepri Tak Boleh Sakit, Gubernur: Harus Jujur

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X