Sumbar Perpanjang PSBB hingga 7 Juni, Belum Terapkan New Normal

Poin selanjutnya, Sumbar tetap mempertahankan kondisi tanggap darurat.

Artinya, selama Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional belum diakhiri atau dicabut, secara otomatis Pemprov Sumbar akan tetap dengan kondisi siaga darurat.

“Kami tetap melakukan pengendalian secara maksimal, termasuk upaya tracing dan isolasi kasus positif,” ujar Irwan.

Poin terakhir, menurut Irwan, adalah tidak ada persoalan jika ada kabupaten dan kota yang ingin keluar dari PSBB.

“Tetap kami dukung,” kata Irwan.

Baca juga: Kasus Pertama di Sijunjung Sumbar, 8 Petugas Lapas Positif Covid-19

Namun, ia menekankan pentingnya mempersiapkan sistem kesehatan secara matang dari hulu sampai ke hilir.

“Kami tentu tidak ingin menggadaikan masyarakat dengan uji coba,” ujar Irwan.

Sebelumnya, pada rapat yang juga dihadiri oleh Forkopimda Sumbar, tiga kepala daerah  masing-masing Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang mempresentasikan sejumlah alasan yang mendasari untuk keluar dari PSBB.

Namun, setelah mendengar pemaparan gubernur dan Defriman Djafri, Ph.D yang merupakan pakar epidemologi FKM Unand, hanya Kota Bukittinggi yang tetap keluar dari PSBB dengan berbagai pertimbangan, khususnya terkait sektor perekonomian.