Penumpang KRL Akan Diperketat, yang Naik KTP-nya Diseleksi

Kompas.com - 05/05/2020, 10:46 WIB

Afdhalul Ikhsan,

Aprillia Ika

Tim Redaksi

Afdhalul Ikhsan

Penulis

Aprillia Ika

Editor

Lihat Foto

Sejumlah penumpang menggunakan masker dan duduk berjarak di dalam gerbong KRL Commuter Line, Stasiun Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/4/2020). Pada hari pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Bogor, pengguna KRL Commuter Line masih berjalan normal dengan setiap jadwal keberangkatan memiliki jeda sekitar 5 hingga 10 menit dan pembatasan jumlah penumpang pada setiap gerbong.(ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAH)

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Bupati Bogor Ade Yasin kembali mengusulkan penghentian operasional kereta rel listrik (KRL) selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kedua di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Namun, kata Ade, jika pemerintah pusat tetap memutuskan untuk beroperasi, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penumpang.

"Kalaupun pemerintah tetap memutuskan KRL beroperasi, tentunya pembatasan penumpang harus diperketat (dibatasi)," ungkap Ade dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/5/2020).

Lebih lanjut Ade menjelaskan, sebab dengan adanya temuan tiga kasus positif Covid-19 dari 325 penumpang hasil test swab Polymerase Chain Reaction (PCR) di Stasiun Bogor beberapa waktu lalu, menunjukan perkiraan bahwa warganya banyak yang positif dari KRL itu adalah benar.

Pasalnya, wilayah dengan jumlah warga terinfeksi virus corona terbanyak berada di Kecamatan Gunung Putri, Cibinong dan Bojonggede, yang di mana terdapat stasiun KRL.

"Saya yakin kasus penularan Covid-19 di Bogor itu terjadi di kereta. Setiap hari saja ada penambahan kasus baru yang positif dan penyebabnya dari penumpang. Apalagi banyaknya kasus positif di sini yang wilayahnya terdapat stasiun seperti Bojonggede, Gunung Putri dan Cibinong," ungkap Ade.

Ade menilai, dengan berhentinya operasional KRL, upaya memutus rantai penyebaran virus corona atau Covid-19 akan lebih konkret.

Bila tidak dihentikan, terang Ade, maka Pemkab Bogor akan melakukan pengawasan lebih ketat kepada warganya dengan cara menyeleksi kartu identitas setiap penumpang yang masuk ke stasiun.

Hal itu bertujuan supaya bisa menekan jumlah kasus positif baru, mempercepat penyembuhan, dan menekan angka kematian.

"Maka dari itu, PT KAI harus menerapkan physical distancing sekaligus menyeleksi penumpangnya atau bisa dengan cara menunjukkan kartu identitas tempatnya bekerja (bekerja di delapan sektor yang dikecualikan)," ungkapnya.