Menyoal Bantuan di Kabupaten Bogor yang Bermasalah, Gunakan Data 11 Tahun Lalu

Protes datang tidak hanya dari ketua RT, tetapi juga warga.

Tak hanya dana bansos yang jadi masalah. Bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa juga menimbulkan masalah jika datanya tak sesuai.

"Kemarin kita protes (kantor bupati), terkait banpres, banprov, Pemkab termasuk bantuan Dana Desa. Jadi fakta di lapangan tidak seindah yang digembor-gemborkan, janji manis soal bantuan terdampak Covid-19 akan mendapatkan sekian. Faktanya kan masyarakat resah," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com.

Baca juga: Beda dari Kasus Viral di Medsos, Ini Kronologi Sekeluarga Tertular Corona di Cileungsi Bogor

Ia mengaku, para kepala desa menjadi bahan amukan warga yang marah dan komplain karena bantuan tidak tepat sasaran.

"Jadi jangan bicara indah soal bantuan ini sehingga dampaknya ke kami kan ( kades), warga protes ke RT, kemudian RT datang ke kantor desa, kita jadi bahan amuk kemarahan warga. Mereka komplain bantuan karena tidak tepat sasaran," imbuhnya.

Menurut Lukman, sebagian data yang dipakai Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk menyalurkan bantuan ke warga terdampak adalah data lama, yaitu data tahun 2009.

Padahal, menurut Lukman, pihaknya sudah memberikan data terbaru lewat kecamatan.

Baca juga: Satu Keluarga dan ART-nya di Kabupaten Bogor Positif Corona

Namun, hingga saat ini data tersebut tidak banyak berubah.

Ia mengatakan, di lapangan, ada warga yang namanya diajukan adalah data sejak 11 tahun silam.

"Kami kasih data yang terbaru tapi keluar data lama, ada data tahun 2009. Kan ini aneh. Data tidak update, padahal kita sendiri diminta data terbaru, tapi ketika kita serahkan yang keluar itu (data lama) ini yang kemudian menjadi komplain kami," beber dia.

"Jadi kita kan ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat, jadi kalau kemudian ada keganjelan, ya kita sampaikan bahwa faktanya begini," tukasnya.

Baca juga: Sidak Usai Sembuh Covid-19, Bima Arya Tutup Paksa Puluhan Toko yang Langgar PSBB Bogor

Satu desa hanya satu penerima

Lukmanul Hakim menjelaskan, tidak semua keluarga yang datanya diberikan mendapat bantuan. Ia mencontohkan di kecamatannya, ada lebih dari 1.000 keluarga dari tujuh desa yang diajukan untuk mendapat bantuan.

Namun kenyataannya, yang mendapatkan bantuan hanya 300-an warga. Hal tersebut menimbulkan masalah baru di masyarakat.

"Kecamatan kami datanya ada tujuh desa dapat 1.000 sekian, faktanya yang dapat hanya 300 sekian. Kami Desa Bantarsari dapatnya 34. Harusnya desa ada yang dapat 130-an, tapi faktanya di bawah 100 itu cuma 45 dan 30 saja," ungkapnya.

Baca juga: PSBB di Bogor, Depok, dan Bekasi Diperpanjang 2 Pekan

Tak hanya itu. Lukman bercerita di Desa Gunung Geulis, Kecamatan Megamendung, hanya satu warga yang mendapatkan bantuan dari presiden.

Hal yang sama terjadi di beberapa desa lainnya. Bahkan bantuan yang dijanjikan tak juga turun.

"Di kami ada Desa Candali, Kecamatan Rancabungur, juga bantuan presiden hanya dua, yang lain ada 12, jadi apa ini. Paling aneh itu gubernur menjanjikan ketika PSBB diberlakukan janjinya hari Rabu bantuan akan segera disalurkan, tapi sampai sekarang belum juga ada. Itu yang kemudian kami pertanyakan," kata dia.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Afdhalul Ikhsan | Editor: Aprillia Ika)