Bantuan di Kabupaten Bogor Bermasalah, Para Kades Jadi Bulan-bulanan Warga

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Data bantuan sosial atau bansos bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bermasalah dan tidak tepat sasaran.

Buruknya pendataan penerima bansos membuat kepala desa pusing dan waswas. Pasalnya, mereka kerap menjadi bulan-bulanan warga yang membutuhkan bantuan tersebut.

Para kepala desa tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor meminta data penyaluran tiga sumber bansos diperbaiki sebelum didistribusikan.

Puluhan kepala desa ini sempat mendatangi kantor bupati lantaran bantuan itu telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Baca juga: Soal Bansos Jabar, Ridwan Kamil Bilang 1,7 Juta Data KK Ngaco

Kritik dan kemarahan warga terus berdatangan

Bagian Bidang Pendidikan Apdesi Kabupaten Bogor Lukmanul Hakim mengatakan, kritik dan protes kemarahan terus berdatangan ke kantornya.

Mulai dari RT hingga warga menganggap data bansos yang diajukan tidak sesuai, begitu pula dengan penyalurannya.

Terlebih lagi, bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa juga bisa menimbulkan masalah bagi dirinya jika data itu tak sesuai.

"Kemarin kita protes (kantor bupati), terkait banpres, banprov, Pemkab termasuk bantuan Dana Desa. Jadi fakta di lapangan tidak seindah yang digembor-gemborkan, janji manis soal bantuan terdampak Covid-19 akan mendapatkan sekian. Faktanya kan masyarakat resah," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com.

Baca juga: Data Tumpang Tindih, Kades se-Sukabumi Minta Penyaluran Bansos Pemprov Jabar Ditunda

"Jadi jangan bicara indah soal bantuan ini sehingga dampaknya ke kami kan (kades), warga protes ke RT, kemudian RT datang ke kantor desa, kita jadi bahan amuk kemarahan warga. Mereka komplain bantuan karena tidak tepat sasaran," imbuhnya.

Lukman mencontohkan, bantuan sosial belum sepenuhnya tersalurkan ke warga yang biasanya datang melalui RT dari kecamatan, seperti data beberapa keluarga yang diusulkan tidak sesuai di lapangan.

"Kecamatan kami datanya ada tujuh desa dapat 1.000 sekian, faktanya yang dapat hanya 300 sekian. Kami desa Bantarsari dapatnya 34. Harusnya desa ada yang dapat 130-an, tapi faktanya di bawah 100 itu cuma 45 dan 30 saja," ungkapnya.