Kompas.com - 30/04/2020, 21:04 WIB
Wagub Gorontalo, Idris Rahim (tengah) saat rapat pembahasan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pedoman pelaksanaan PSBB, via video conference antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Forkopimda diperluas, Kamis (30/4/2020) di aula rudis gubernur. KOMPAS.COM/FADLI HUMAS PEMPROV GTOWagub Gorontalo, Idris Rahim (tengah) saat rapat pembahasan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pedoman pelaksanaan PSBB, via video conference antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Forkopimda diperluas, Kamis (30/4/2020) di aula rudis gubernur.

GORONTALO, KOMPAS.com  – Jadwal pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi sorotan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo.

Rencana pemberlakuan PSBB akan dimulai 3 Mei 2020, namun melalui rapat virtual, Forkopimda bersepakat meminta pengunduran jadwal menjadi 5 Mei 2020.

Penundaan ini diminta sejumlah pihak dalam rapat pembahasan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pedoman pelaksanaan PSBB melalui video conference antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Forkopimda yang dipimpin wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim, Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Gubernur Gorontalo: Warga Bakal Terima Bantuan Sebelum PSBB Diterapkan

Pengunduran jadwal penerapan ini terkait dengan kesiapan dan sosialisasi secara masif melalui berbagai media kepada masyarakat.

Forkopimda menilai masyarakat hingga tingkat desa atau kelurahan harus diberikan pemahaman teknis pelaksanaan PSBB.

“Kalau boleh kami mengusulkan pemberlakuan PSBB mulai tanggal 5-19 Mei 2020. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk sosialisasi hingga ke tingkat desa,” ujar Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Senada dengan Nelson Pomalingo, Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga juga mengkhawatirkan adanya masyarakat di pelosok yang belum tahu kebijakan PSBB.

Baca juga: Sempat Ditolak, PSBB Provinsi Gorontalo Akhirnya Disetujui Kemenkes

Hal itu dianggap berpotensi membuat akan banyak ditemukan pelanggaran di lapangan.

 

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf menambahkan pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan secara masif dan maksimal.

Pemerintah Provinsi Gorontalo dibantu pemerintah kabupaten dan kota bisa bersama-sama menjadi bagian dari sosialisasi ini.

“Jangan sampai sosialisasi ini cuma jadi bebannya Pemerintah Provinsi Gorontalo lagi. Pemerintah kabupaten dan kota juga harus aktif dan masif dalam menyosialisasikan tentang Pergub ini kalau sudah disepakati hasil akhirnya,” tutur Paris Yusuf.

Selain jadwal pemberlakuan PSBB, hal yang mengemuka lainnya adalah data penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) harus valid dan tepat sasaran.

“Tolong validitas data supaya lebih fokus, efektif, tepat sasaran,” ujar Kapolda Gorontalo, Brigjen Adnas.

Baca juga: Gubernur Gorontalo Minta Daerah Diberi Kewenangan Lebih untuk Atasi Covid-19

Menyahuti usulan para pimpinan daerah, Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim mengatakan akan memasukkan usulan ini dalam rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pedoman pelaksanaan PSBB.

“Usulan validitas penerima JPS, sosialisasi Pergub, pemberian hukuman secara persuasif kepada para pelanggar, pelaksanaan pasar dan ibadah akan kami kaji. Kalau sudah rampung akan kami serahkan ke gubernur untuk selanjutnya kami serahkan ke kabupaten/kota,” ucap Idris Rahim.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Regional
Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Regional
BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

Berita Foto
Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X