Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, dari jumlah tersebut tujuh persen di antaranya atau 1.659 paket bantuan dikembalikan, ditolak, hingga NIK penerima bantuan tak sesuai.
"Dan perlu juga diketahui, retur itu ada bahan yang tidak tahan lama. Misalkan telur. Atas kesepakatan kita, diserahkan ke panti sosial. Khususnya yang swasta," Ujar Daud dalam jumpa pers, Rabu (29/4/2020).
Daud pun enggan menanggapi adanya video viral terkait penolakan dari aparat desa di sejumlah wilayah.
"Saya menenggarai bahwa hal itu datang karena kurangnya informasi yang didapatkan dari kepala desa, dan bantuan turun tidak berbarengan yang menimbulkan masalah di bawah. Kami tetap berusaha melakukan distribusi," jelasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.