Wali Kota Batam Malah Menilai PSBB Berisiko Tinggi

BATAM, KOMPAS.com – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Batam yang juga Wali Kota Batam HM Rudi mengaku belum bisa memastikan apakah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan dilakukan.

Sebab, Rudi menilai, ada risiko besar apabila PSBB diberlakukan di Batam.

“Saya pribadi tidak berniat memberlakukan PSBB, karena jika dilaksanakan, hal ini sangat berisiko tinggi. Apakah kita siap untuk menerima risiko tersebut?” kata Rudi saat dihubungi, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Viral Video Kakak Beradik 2 Hari Tidak Makan, Ini Faktanya

Rudi menjelaskan bahwa PSBB membutuhkan biaya oprasional yang tidak sedikit.

Sementara, kas daerah saat ini sangat minim.

“Hal ini saya katakan sangat berisiko tinggi. Apalagi kalau PSBB mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan, maka harus segera dilaksanakan. Namun hal ini tidak semudah itu dilaksanakan,” kata Rudi.

Baca juga: Ridwan Kamil: Pelanggar PSBB Dicatat sebagai Pelanggar Hukum di SKCK

Menurut Rudi, saat ini ada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk rumah sakit dan sembako untuk masyarakat Batam.

“Jadi dari mana mau dicarikan uangnya lagi?  Honorarium para petugas lapangan saja dibantu dari anggaran pengusaha sebesar Rp 7,5 miliar. Jadi jika PSBB dilakukan, bisa akan malah menimbulkan masalah baru,” ujar Rudi.

Baca juga: Pelaku Pembacokan Satu Keluarga di Purwakarta Ditangkap

Untuk itu, Rudi mengatakan, dirinya lebih setuju apabila dilakukan karantina per wilayah.

Selain risikonya tidak begitu besar, perekonomian di Batam akan tetap berjalan.

Karantina per wilayah bisa dilakukan saat pembagian sembako tahap kedua, yaitu pada sekitar pertengahan Mei 2020.

Rudi mengatakan, karantina wilayah semacam pembatasan aktivitas masyarakat per kecamatan.

Proses pengawasannya bisa menggunakan perangkat RT/RW, lurah dan camat.

“Selain ketiganya, nantinya juga akan dikoordinasikan dan dibantu oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas,” kata Rudi.