Kasus Perdana Covid-19, Pemkab Bima Naikan Status Jadi Tanggap Darurat

BIMA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Bima menetapkan status tanggap darurat bencana non alam.

Status wilayah ini naik setelah sebelumnya siaga darurat Covid-19.

Kenaikan status menjadi tanggap darurat ini setelah terkonfirmasi 10 pasien positif corona. Status ini berlaku sejak Senin (20/4/2020) malam.

"Kebijakan ini diambil karena terdapat 10 pasien yang dinyatakan positif Covid-19, sehingga Kabupaten Bima berubah dari siaga menjadi status tanggap darurat," kata Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.

Baca juga: Bima Umumkan 10 Pasien Pertama Positif Corona, Mayoritas dari Klaster Gowa

Dengan adanya status tanggap darurat, langkah pertama yang dilakukan oleh Pemkab Bima adalah melakukan rapid test terhadap orang-orang yang berkontak langsung dengan para pasien tersebut.

"Kepada masyarakat kami imbau untuk dapat bekerja sama dengan tim gugus dalam melakukan tracing terhadap orang-orang yang pernah berinteraksi dengan 10 pasien tersebut. Untuk selanjutnya segera melaporkan diri ke gugus atau puskesmas terdekat," ujar Bupati.

Selain itu, pihaknya juga telah mempersiapkan ruang isolasi tambahan selain yang berada di dua rumah sakit rujukan, sebagai antisipasi apabila kebutuhan daya tampung pasien virus corona meningkat.

Dia mengatakan, saat ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima ditunjuk Pemerintah Provinsi NTB menjadi rumah sakit rujukan pasien Covid-19.

Sementara pihaknya menunjuk RS Sondosia. Penunjukan ini sebagai langka antisipasi jika terjadi penambahan pasien corona.

Baca juga: 36 Warga Bima Pernah Kontak Langsung dengan Pasien Positif Corona

"Kalau RSUD penuh, maka kami sudah ada RS Sondosia sebagai alternatif untuk tempat isolasi guna mengantisipasi adanya tambahan pasien," tutur Bupati.

Saat ini, Pemda Bima mencatat ada 10 orang pasien di wilayah itu positif terinfeksi Covid-19.

Para pasien tersebut menjadi kasus positif pertama di Kabupaten Bima setelah sebelumnya bertahan menjadi daerah dengan angka nol kasus di Nusa Tenggara Barat (NTB).